Alasan Sarbumusi Jember tolak RUU omnibus law
Elshinta
Minggu, 09 Agustus 2020 - 16:29 WIB | Penulis : Angga Kusuma | Editor : Administrator
Alasan Sarbumusi Jember tolak RUU omnibus law
Sumber Foto: Effendi Mudiono/Radio Elshinta

Elshinta.com - Ketua DPC Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Umar Faruq menyampaikan alasan mendasar dari aksi turun ke jalan yang sempat dilakukan pada hari Senin 3 Agustus 2020 lalu untuk mengangkat harkat dari kaum buruh.

"Pembuatan hak cipta kerja tidak melibatkan unsur serikat pekerja sehingga hal itu memicu aksi turun jalan," kata Umar Faruq, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Effendi Mudiono, Minggu (9/8).

Menurut Faruq, ada 11 alasan mendasar yang membuat pihaknya harus melakukan aksi yaitu:

Pembuatan draff omnibus law RUU Cipta Kerja tidak melibatkan unsur Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, dibuat secara tertutup tidak dapat diakses publik dengan dalih investasi yang secara resmi telah dimasukkan oleh pemerintah ke DPR RI pada tanggal 12 Febuari 2020.

Penolakan yang kedua, RUU omnibus law sebenarnya adalah revisi dari UU Ketenagakerjaan Nomor  13 tahun 2003 yang dibungkus dengan cover "Cipta Kerja" agar buruh terkecoh dengan judulnya, padahal isinya memiskinkan buruh atas nama UU dengan hilangnya kepastian pekerjaan, kepastian penghasilan dan kepastian jaminan sosial.

RUU Cipta Kerja pasal 89 menghapus beberapa pasal di UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 59 (tentang perjanjian kerja), pasal 90 (tentang larangan membayar upah di bawah upah minimum kabupaten atau kota), pasal 151 (tentang mekanisme PHK).

Tuntutan Sarbumusi DPC Jember pada poin ke empat, menghapus upah kabupaten atau kota dan diganti dengan upah per jam (UMK tahun 2020 per bulan di Jember Rp 2.355.662 atau 25 hari efektif kerja, sama dengan Rp 94.226 upah per hari). UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Poin kelima kata Faruq, menyerahkan hubungan industrial hak dan kewajiban buruh dan pengusaha kepada mekanisme pasar (liberal), menghilangkan tanggung jawab negara kepada rakyatnya dalam memberikan perlindungan, penghasilan yang layak, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pada poin keenam, masuknya TKA unskilled worker akibat dihapusnya wajib ijin IMTA (Ijin Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dengan alasan investasi tanpa memperhatikan kebutuhan tenaga kerja lokal atas kebutuhan pekerjaan.

Penolakan pada poin ketujuh, penggunaan tenaga kerja kontrak dan outsourcing pada seluruh jenis pekerjaan tanpa ada batasan waktu dengan tujuan pengusaha melepaskan tanggungjawab pesangon sebagai hak pekerja.

Delapan, pemutusan hubungan kerja yang dipermudah, karena pekerja bisa dikontrak seumur hidup dengan keputusannya pasal 151 (UU 13 tahun 2003) tentang mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Orasi pada poin kesembilan dari penolakan, hilangnya jaminan sosial pekerja, khusus "Jaminan Kesehatan", karena pekerja yang sakit  upah atau gajinya dipotong dan "Jaminan Pensiun" dengan sistem kerja kontrak dan outsourcing yang akan di terapkan pada semua jenis pekerjaan.

Sepuluh, sanksi pidana yang dihilangkan atas pelanggan normatif yang dilakukan pengusaha selaku pemberi kerja jika tidak membayar upah kerja dibawah ketentuan upah minimun kabupaten atau kota.

Dan poin terakhir yaitu kesebelas, kentikan PHK dengan alasan COVID-19, data Kementerian Ketenagakerjaan RI yang dikutip dari CNN Indonesia Jum'at 1 Mei 2020 jumlah PHK dan di rumahkan di tengah pendemi mencapai 2,9 juta orang dengan rincian; 1.7 juta pekerja yang sudah terdata dan 1.2 juta pekerja yang masih dalam proses validasi data, pekerja formal terkena PHK 375.165, pekerja formal yang dirumahkan 1,32 juta.

"Konsekuensi dari aksi turun jalan utamanya keselamatan selama beraksi menjadi perhatian," pungkas Faruq.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
TP PKK Langkat gelar LP3 
Selasa, 29 September 2020 - 21:27 WIB
Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mengge...
PWI Malang Raya bagikan masker dan hand sanitizer gratis di tiga pasar
Selasa, 29 September 2020 - 20:55 WIB
PWI Malang Raya membagikan tiga ribu masker, hand sanitizer secara gratis pada masyarakat di tiga pa...
Apel kesiapan operasi yustisi Langkat Hilir digelar
Selasa, 29 September 2020 - 20:11 WIB
Petugas operasi Yustisi Langkat Hilir, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, melaksanakan apel kesiapan...
Prajurit Pamtas Yonif 125 dampingi warga membuat pakaian adat Suku Yeinan Papua
Selasa, 29 September 2020 - 17:15 WIB
Disaat semakin sedikit masyarakat, terutama generasi muda yang paham atau tertarik mempelajari buday...
Wamenkeu: Masyarakat miskin bisa dapat lebih dari satu insentif
Selasa, 29 September 2020 - 16:10 WIB
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa realisasi Program Pemulihan Ekono...
Pasien COVID-19 Tower 6 dan 7 Wisma Atlet berkurang 105 orang
Selasa, 29 September 2020 - 15:10 WIB
Tower 6 dan 7 Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat, hingga Selasa (29/9)...
Menteri Agama masih dirawat karena COVID-19
Selasa, 29 September 2020 - 14:50 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi masih menjalani perawatan di rumah sakit karena terserang COVID-19, kondi...
Pemerintah siapkan skema vaksinasi, prioritaskan tenaga medis
Selasa, 29 September 2020 - 14:37 WIB
Pemerintah tengah menyiapkan skema vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat di Indonesia. Presiden Joko W...
Wamenag: Tudingan pemerintah tindas Islamis tidak benar
Selasa, 29 September 2020 - 14:12 WIB
Wakil Menteri Agama menolak tudingan Profesor Australian National University (ANU), Greg Fealy, bahw...
PLN operasikan pembangkit listrik tenaga sampah di Bangka
Selasa, 29 September 2020 - 13:57 WIB
Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Wilayah Bangka Belitung berhasil mengoperasikan Pembangkit List...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV