Korupsi dana desa, mantan Kades Batu Sundung dihukum 5 tahun penjara
Elshinta
Jumat, 07 Agustus 2020 - 15:12 WIB | Penulis : Angga Kusuma | Editor : Sigit Kurniawan
Korupsi dana desa, mantan Kades Batu Sundung dihukum 5 tahun penjara
Ilustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/33CbGBw

Elshinta.com - Mantan Kepala Desa Batu Sundung, Padang Bolak, Paluta, Mardan Goda Siregar dihukum lima tahun penjara dalam persidangan yang berlangsung di Cakra 2 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan.

Kontributor Elshinta, Amsal, Jumat (7/8) melaporkan, selain hukuman penjara kepada Mantan Kades Batu Sundung, Ketua Majelis Hakim Tipikor Sriwahyuni juga membebankan terdakwa membayar denda Rp200 juta, subsidair 3 bulan dan membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp385.326.590, subsidair 1 tahun penjara.

Dalam pertimbangannya majelis hakim menyebutkan bahwa terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan dalam pengerjaan kekurangan volume pada tembok penahan tanah dan kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga merugikan negara sebesar Rp385.326.590 dari total Rp751.473.546, yang berasal APBDesa tahun 2018.

Terungkap selama persidangan dalam pengelolaan anggaran terdakwa melakukan sendiri tanpa melibatkan unsur pemerintahan desa lainnya. Selain menjabat Kades Batu Sundung, terdakwa juga merangkap jabatan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Sehingga apa yang dilakukan terdakwa jelas sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga terdakwa mengelola sendiri keseluruhan Dana Desa Batu Sundung, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Paluta tahun 2018.

Kemudian terdakwa melakukan tindakan menyimpan dan membayar pendapatan desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 7 ayat (2), termasuk terdakwa juga membuatkan sendiri Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa Batu Sundung tahun 2018 yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 5 ayat (1) dan (2).

Menyikapi itu, Penuntut Umum Kejari Paluta Hindun Harahap menyatakan pikir-pikir atas vonis majelis hakim. Dimana pada persidangan sebelumnya menuntut terdakwa selama 7 tahun penjara serta membebankan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200 juta, subsidair 3 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp385.326.590 subsidair 3 tahun dan 6 bulan penjara. Sedangkan hal yang sama juga disampaikan penasehat hukum terdakwa yang juga menyatakan pikir-pikir.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polri: Tidak ada kompromi untuk kerumunan massa
Kamis, 01 Oktober 2020 - 08:33 WIB
Polri kini tidak lagi bertoleransi terhadap tiap kerumunan yang ada. Kasus ramainya panggung dangdut...
Kejari Purwakarta dalami kasus dugaan beras PKH bercampur biji plastik
Rabu, 30 September 2020 - 16:36 WIB
Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta, Jawa Barat masih mendalami kasus dugaan beras Program Keluarga...
Kasus pelecehan saat rapid test di Bandara Soetta, Polda Metro telusuri korban lain 
Rabu, 30 September 2020 - 11:07 WIB
Polda Metro Jaya masih mendalami kasus pemerasan dan pelecehan yang dilakukan tersangka EFY terhadap...
Komisi III duga kaburnya napi hukuman mati di Lapas Tangerang karena dapat `blue print`
Selasa, 29 September 2020 - 09:57 WIB
Komisi III DPR RI menduga kaburnya narapidana hukuman mati Cai Changpan alias Cai Ji Fan (53) karena...
Napi hukuman mati kabur, Ditjen PAS pastikan siapa pun terlibat ditindak
Sabtu, 26 September 2020 - 12:12 WIB
Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Banten, Andika Dwi Prasetya terancam dico...
Mantan KaBAIS: Revisi UU Kejaksaan tak kurangi kewenangan penyidikan Polri
Jumat, 25 September 2020 - 21:25 WIB
Revisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dinilai tidak akan mengurangi kewenangan ...
Ditanya kasus penipuan RO, Jampidum bungkam
Jumat, 25 September 2020 - 18:46 WIB
Kasus penipuan RO sudah dinyatakan lengkap (P21), bahkan sudah diikuti pelimpahan tahap II. Namun, s...
Febri Diansyah: Kondisi KPK sudah berubah
Jumat, 25 September 2020 - 12:04 WIB
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengungkapkan, sa...
Kasus pelecehan dan penipuan di bandara, polisi periksa delapan saksi
Kamis, 24 September 2020 - 08:41 WIB
Penyidik Kepolisian telah memeriksa delapan saksi dalam perkara dugaan pelecehan dan penipuan yang d...
Sidang korupsi skandal pembelian MTN oleh Bank Sumut sampai malam, `Fee`4 persen dipertanyakan
Selasa, 22 September 2020 - 15:26 WIB
Sidang lanjutan secara video conference (vidcon) perkara korupsi Rp202 miliar terkait skandal pembel...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV