Johan Budi: ASN tak netral sulit dijaga walau payung hukum sudah ada
Elshinta
Rabu, 05 Agustus 2020 - 16:38 WIB |
Johan Budi: ASN tak netral sulit dijaga walau payung hukum sudah ada
Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi SP. Foto: Antara.

Elshinta.com - Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi SP mengatakan sangat sulit menjaga Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak netral sewaktu pelaksanaan atau praktik Pemilu di lapangan, walau payung hukumnya sudah ada.

"Jadi dari sisi payung hukum, netralitas ASN dijaga betul. Tapi di dalam praktik di lapangan, kita tahu bersama bahwa menjaga netralitas ASN itu sungguh sangat sulit," kata Johan dalam webinar Komisi Aparatur Sipil Negara yang berlangsung di Jakarta, Rabu (5/8).

Menurut Johan, ASN juga warga negara yang tentu memiliki suatu pilihan politik masing-masing. Jadi sebenarnya ketidaknetralan ASN itu adalah sebuah keniscayaan. Namun, kata Johan, sikap tidak netral itu tadi dibatasi oleh aturan perundang-undangan.

Misalnya, pada pasal 70 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 disebutkan, bagi peserta Pilkada yang menggunakan ASN untuk kampanye dapat dikenakan sanksi cukup berat yakni kurungan penjara hingga enam bulan.

"Jadi ada aturan perundang-undangan yang menjaga ASN harus tetap netral," ucap Johan menegaskan.

Menurut Johan, yang harus diperhatikan ke depan adalah penegakan hukum dari pelanggaran netralitas ASN. Ia menyebut, dengan aturan hukum yang ada saat ini, seharusnya angka netralitas ASN bisa ditekan jika aturan benar-benar dijalankan.

"Jadi reward and punishment harus benar-benar ditegakkan di dalam konteks menjalankan fungsi sebagai ASN," kata Johan.

Karena itu ketika ada Pilkada atau Pemilu, ASN dituntut harus netral, utamanya dalam menjalankan peran utamanya sebagai mesin birokrasi.

Menurut Johan, ASN harus netral karena mereka memiliki tanggung jawab dalam membangun iklim demokrasi yang sehat. "Sehingga tidak menyeret tugas dan kewenangan dia ke dalam politik," ujarnya.

Dia mengatakan sikap netral itu penting dimiliki setiap ASN agar Indonesia memiliki suatu pemerintahan yang baik (good governance).

"Dalam konteks Pilkada, agar penyelenggaraan birokrasi di daerah masing-masing berjalan baik, ASN tentu tidak boleh memihak," kata Johan, dihimpun Antara.

Johan mengatakan dirinya pesimistis good governance itu dapat tercapai apabila ASN kedapatan memihak calon-calon tertentu.

Memang, ada juga ASN yang bisa tidak terpengaruh dalam menjalankan tugas-tugasnya di pemerintahan kendati memiliki ketertarikan pada salah satu calon peserta pemilu.

Namun, Johan mempertanyakan apakah bisa mereka menjaga untuk tak memihak dalam melaksanakan tugas-tugasnya ketika memiliki posisi-posisi tertentu yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan.

"Yang saya pahami, sulit sekali ASN itu untuk bersikap netral ya. Memang bagi ASN yang tidak memiliki posisi tertentu di pemerintahan, netral itu menjadi lebih mudah dibandingkan ASN yang punya posisi atau jabatan tertentu yang dia bisa gunakan untuk mendukung salah satu calon," tutur Johan.

Johan mencontohkan, ketika pemerintah daerah memberi bantuan pandemik COVID-19, apakah bisa dijaga bantuan tersebut tidak digunakan secara tersembunyi atau terselubung untuk kepentingan kampanye salah satu calon kepala daerah.

"Ini memang agak sulit ya untuk kemudian menjaga ASN itu tetap netral apabila dia punya jabatan tertentu," kata Johan.

Karena itu, KASN yang bertugas sebagai instansi pengawas ASN, dalam hal ini menurut Johan, harus melakukan kajian terkait praktik pengawasan ASN yang melanggar netralitas jabatannya itu dengan melakukan upaya-upaya penegakan hukum. (Anj/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Milenial ZIYAP Kaltara siap sebarkan energi positif Zainal-Yansen 
Minggu, 20 September 2020 - 13:50 WIB
Penguatan dalam menyuarakan dukungan kepada Zainal A Paliwang dan Yansen TP sebagai bakal Calon Gube...
Bawaslu Banjarmasin pastikan tegas menjaga kampanye di masa pandemi
Minggu, 20 September 2020 - 12:40 WIB
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan memastikan untuk tegas menjaga ...
Musikus Anang Hermansyah pertanyakan aturan KPU soal konser musik saat kampanye Pilkada
Rabu, 16 September 2020 - 19:25 WIB
Musikus senior Anang Hermansyah mempertanyakan aturan KPU yang membolehkan konser musik saat kampany...
KPU tetapkan DPS Pilkada 2020 Sukoharjo sebanyak 662.436 pemilih
Jumat, 11 September 2020 - 15:42 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah menetapkan jumlah daftar pemilih sement...
Kunjungi mahasiswa asal Kaltara di Samarinda, Zainal banyak dapat amanat dari millineal Kaltara
Jumat, 11 September 2020 - 10:25 WIB
Calon Gubernur Kalimantan Utara periode 2020-2024 Zainal Arifin Paliwang atau yang lebih dikenal den...
Begini implementasi protokol kesehatan ketat pada daerah penyelenggara Pilkada
Jumat, 11 September 2020 - 07:27 WIB
Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, Satgas Penanganan COVID-19 meminta pem...
Pilkada, Erick Thohir tegaskan pentingnya upaya bersama kendalikan COVID-19
Jumat, 11 September 2020 - 07:12 WIB
Jelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020, Komite Penanganan COVID-19 dan ...
Apel deklarasi komitmen penerapan protokol kesehatan Pilkada 2020 di KPU Kalsel
Kamis, 10 September 2020 - 19:35 WIB
Menghadiri kegiatan apel deklarasi komitmen penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian...
Hampir 100 dokter ahli periksa calon kepala daerah di Sumut
Kamis, 10 September 2020 - 19:26 WIB
Puluhan bakal calon kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut) menjalani pemeriksaan jasmani dan tes na...
KNPI Sumut: Bobby santun, layak memimpin Medan
Kamis, 10 September 2020 - 17:29 WIB
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut menilai Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia R...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV