FPAN: Kecil kemungkinan Pilkada 2020 diundur
Elshinta
Minggu, 02 Agustus 2020 - 17:29 WIB |
FPAN: Kecil kemungkinan Pilkada 2020 diundur
Ilustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/39VFjis

Elshinta.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengatakan meskipun grafik penyebaran COVID-19 meningkat, kemungkinan pelaksanaan Pilkada 2020 diundur sangat kecil kecuali memang ada sesuatu keadaan yang luar biasa terjadi.

"Pilkada tanggal 9 Desember 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 sudah final. Kemungkinan untuk diundur lagi ke 2021 sangat kecil, kecuali memang ada sesuatu keadaan yang sangat luar biasa terjadi," kata Guspardi di Jakarta, Minggu (2/8).

Dia menjelaskan, kalaupun terjadi sesuatu hal yang luar biasa sehingga mengharuskan Pilkada 2020 diundur tentu akan dilakukan lagi pembicaraan antara pemerintah dengan DPR. Menurut dia, secara konstitusi, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang awalnya ditetapkan pada tanggal 23 September 2020, karena ada wabah COVID-19 ditunda menjadi tanggal 9 Desember 2020 sudah melalui pembahasan dan kajian yang mendalam antara pemangku kebijakan terkait pilkada. "Awalnya memang kami di Komisi II DPR mewacanakan pelaksanaan Pilkada 2020 diundur menjadi tahun 2021. Setelah dilakukan pembicaraan yang intensif antara pemerintah dan DPR berdasarkan analisa dan kajian-kajian maka ditetapkanlah penundaan pilkada itu menjadi tanggal 9 Desember 2020," ujarnya.

Politikus PAN itu menjelaskan penetapan tanggal pelaksanaan pilkada melalui beberapa pertimbangan misalnya Mendagri mengatakan ada 49 negara yang menjadwalkan pelaksanaan pemilu.

Dia mengatakan, Mendagri dalam penjelasannya tidak ada satupun dari negara tersebut melakukan penundaan menjadi tahun 2021 dan Indonesia adalah negara yang terakhir melaksanakan pilkada pada tahun 2020 ini. "Pertimbangan lainnya juga karena tidak ada yang bisa menjamin kapan kepastian pandemi COVID-19 ini akan berakhir," katanya, dihimpun Antara.

Menurut dia, berdasarkan pertimbangan itu dilakukan pembahasan lebih lanjut, dan akhirnya Komisi II DPR RI bersama pemerintah menetapkan pelaksanaan Pilkada serentak menjadi tanggal 9 Desember 2020 sesuai usulan yang diminta pemerintah.

Oleh karena itu, Guspardi mengingatkan agar KPU sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pilkada di 270 wilayah di Indonesia meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota harus tetap berpedoman dan berkomitmen penuh terhadap protokoler kesehatan yang ketat dalam setiap tahap pelaksanaan Pilkada 2020. "Karena salah satu syarat tahapan Pilkada 2020 dapat dilanjutkan di tengah pandemi COVID-19 adalah wajib menerapkan protokol kesehatan," katanya.

Dia mengatakan semua pihak tidak perlu risau terkait anggaran Pilkada 2020, karena Mendagri sudah membuat surat edaran melarang kepada seluruh kepala daerah menggunakan anggaran pilkada untuk penanganan COVID-19. Dia menegaskan bahwa Komisi II DPR telah menyetujui usulan tambahan anggaran pelaksanaan anggaran pilkada serentak yang bersumber dari APBN. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
DPR: Tidak tepat tunda Pilkada 2020 karena Ketua KPU positif COVID-19
Sabtu, 19 September 2020 - 15:29 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai tidak tepat usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 de...
Polresta Banjarmasin menggelar patroli cipta kondisi
Sabtu, 19 September 2020 - 12:45 WIB
Polresta Banjarmasin, Polda Kalsel, menggelar Patroli Cipta Kondisi sambangi Kantor Komisi Pemiliha...
Doni ingatkan risiko pilkada jika tak patuhi protokol kesehatan
Sabtu, 19 September 2020 - 10:16 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letje...
Perludem: Menunda pilkada karena pandemi bukan kegagalan berdemokrasi
Sabtu, 19 September 2020 - 09:41 WIB
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada...
Bawaslu: Sanksi tegas dan konkret bagi pelanggar protokol kesehatan
Selasa, 15 September 2020 - 19:27 WIB
Badan Pengawas Pemilu menyebutkan perlunya sanksi tegas dan konkret bagi pelanggar protokol kesehata...
Bicara soal calon pemimpin Kaltara, ini kata LIM
Selasa, 15 September 2020 - 15:37 WIB
Jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Utara yang akan berlangsung pada 9 Desember mendatang,...
Wakil Bupati Bandung bantah dirinya jadi juru kampanye
Selasa, 15 September 2020 - 14:27 WIB
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gun Gun Gunawan sekaligus Wakil Bupati Bandung, belum memut...
Akademisi: Perpendek tahapan pilkada jika bahayakan masyarakat
Senin, 14 September 2020 - 14:11 WIB
Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang mengatakan, tahapan Pilkada serentak 202...
Kemendagri pantau sosialisasi PKPU Protkes COVID Pilkada di 270 daerah
Sabtu, 12 September 2020 - 13:14 WIB
Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait protokol kesehatan di 270 Dae...
Pengamat: Pilkada harus jual program bukan saling menjatuhkan
Sabtu, 12 September 2020 - 10:29 WIB
Pengamat politik dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof Dr H Budi Suryadi berharap di pelaksa...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV