PAN usulkan ambang batas pencalonan di pilkada diturunkan
Elshinta
Minggu, 02 Agustus 2020 - 15:29 WIB |
PAN usulkan ambang batas pencalonan di pilkada diturunkan
Ilustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/2PdWRNd

Elshinta.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengusulkan agar ambang batas pencalonan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) diturunkan, untuk menghadirkan banyak calon yang dapat dipilih masyarakat.

"Kita malah yang inisiator dari awal-awal. Artinya dengan diturunkannya ambang batas persyaratan pencalonan kepala daerah, akan makin membuka peluang kepada para kandidat calon bupati, wali kota dan gubernur," kata Guspardi di Jakarta, Minggu (2/8).

Dalam Pasal 40 ayat (1) UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada disebutkan bahwa partai politik atau gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Guspardi tidak menyebutkan secara pasti penurunan angka ambang batas pencalonan pilkada itu, namun persyaratan yang disebutkan dalam UU Pilkada sebesar 20 persen dinilainya terlalu berat sehingga memunculkan potensi seorang kandidat "borong" dukungan. Menurut dia, kalau praktek "borong" dukungan itu tetap dilakukan maka ada potensi munculnya seorang kandidat akan melawan kotak kosong dan itu tidak baik bagi pendidikan politik di Indonesia.

"Misalnya di parlemen ambang batasnya 4 persen, dipersamakan saja presiden dan pilkada agar masyarakat banyak pilihan. Intinya, persyaratan dukungan tidak perlu diperberat agar masyarakat banyak pilihan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di daerah," ujarnya.

Dikutip Antara, ia mengatakan penurunan ambang batas pilkada dapat menghindari peluang transaksi politik antar elite yaitu kandidat calon dapat "membeli" dan bisa mendapatkan dukungan dan rekomendasi semua partai sehingga peluang pasangan calon melawan kotak kosong tidak akan terjadi. "Yang paling penting lagi apa, menghindari supaya jangan ada kandidat yang berupaya membeli atau pun merangkul semua partai-partai politik, karena persyaratannya yang ketat sehingga terjadi calon tunggal," ujarnya.

Menurut Guspardi, calon kepala daerah yang melawan kontak kosong seharusnya tidak terjadi dalam demokrasi Indonesia karena tidak baik bagi pendidikan politik kedepan. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
DPR: Tidak tepat tunda Pilkada 2020 karena Ketua KPU positif COVID-19
Sabtu, 19 September 2020 - 15:29 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai tidak tepat usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 de...
Polresta Banjarmasin menggelar patroli cipta kondisi
Sabtu, 19 September 2020 - 12:45 WIB
Polresta Banjarmasin, Polda Kalsel, menggelar Patroli Cipta Kondisi sambangi Kantor Komisi Pemiliha...
Doni ingatkan risiko pilkada jika tak patuhi protokol kesehatan
Sabtu, 19 September 2020 - 10:16 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letje...
Perludem: Menunda pilkada karena pandemi bukan kegagalan berdemokrasi
Sabtu, 19 September 2020 - 09:41 WIB
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada...
Bawaslu: Sanksi tegas dan konkret bagi pelanggar protokol kesehatan
Selasa, 15 September 2020 - 19:27 WIB
Badan Pengawas Pemilu menyebutkan perlunya sanksi tegas dan konkret bagi pelanggar protokol kesehata...
Bicara soal calon pemimpin Kaltara, ini kata LIM
Selasa, 15 September 2020 - 15:37 WIB
Jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Utara yang akan berlangsung pada 9 Desember mendatang,...
Wakil Bupati Bandung bantah dirinya jadi juru kampanye
Selasa, 15 September 2020 - 14:27 WIB
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Gun Gun Gunawan sekaligus Wakil Bupati Bandung, belum memut...
Akademisi: Perpendek tahapan pilkada jika bahayakan masyarakat
Senin, 14 September 2020 - 14:11 WIB
Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang mengatakan, tahapan Pilkada serentak 202...
Kemendagri pantau sosialisasi PKPU Protkes COVID Pilkada di 270 daerah
Sabtu, 12 September 2020 - 13:14 WIB
Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait protokol kesehatan di 270 Dae...
Pengamat: Pilkada harus jual program bukan saling menjatuhkan
Sabtu, 12 September 2020 - 10:29 WIB
Pengamat politik dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof Dr H Budi Suryadi berharap di pelaksa...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV