Menteri ATR/BPN RI hadiri rakor penyelesaian sengketa tanah di Sumut
Elshinta
Rabu, 29 Juli 2020 - 21:56 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Menteri ATR/BPN RI hadiri rakor penyelesaian sengketa tanah di Sumut
Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

Elshinta.com - Wakil Bupati Langkat Syah Afandin menghadiri Rapat Koordinasi penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan di Provinsi Sumatera Utara, bertempat di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jl. Diponegoro Medan, Rabu (29/7).

Rakor ini dihadiri,  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) RI Sofyan Djalil, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Pangdam l/BB Mayjen TNI Irwansyah, Kapoldasu Irjen Pol. Martuani Sormin, Kajati Sumut, Danlanud TNI AU, kepala BPN Sumut, bupati dan wali kota se Sumut, dan Direktur PTPN-2.

Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil menjelaskan, Rakor ini sebagai tindak lanjut skema penyelesaian tanah Eks HGU PTPN-2. Jadi Ia mengharapkan, rakor ini dapat menyelesaikan dengan cara yang baik dan bijaksana. “Semoga kedepan, tidak ada lagi  terjadi sengketa tanah yang berkelanjutan dengan masyarakat,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim.

Jadi, semua sertifikat tanah lama yang belum duduk atau belum lengkap secara administrasi, didudukkan atau dilengkapi, sehingga terlepas dari para mafia tanah. “Agar tidak adalagi tanah yang dikuasai mafia,” katanya.

Untuk itu, sambung Sofyan, guna mengantisipasi permasalahan sengketa tanah yang ada di Sumut, antara masyarakat dengan  pihak PTPN-2. Harus diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan administrasi pertanahan nasional. Sehingga semuanya jelas dan masyarakat bisa melihat sertifikat tanah yang bukan atau yang memang haknya. Selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini, pihaknya akan bekerjasama dengan TNI/POLRI, Kejati Sumut serta semua pihak terkait. Agar dalam proses penertiban sengketa tanah PTPN-2 di Sumut, berjalan dengan aman dan tidak menimbulkan  permasalahan baru.

Sementara Gubsu, mengharapkan, kedatangan Menteri ATR/BPN RI di Sumut, dapat memotivasi dan membantu Pemprovsu dalam mengatasi permasalahan sengketa tanah. Sehingga dapat cepat terselesaikan dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Edy Rahmayadi juga mengimbau kepada masyarakat, apabila ingin menguasai sebidang tanah harus dengan cara yang  sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah melalui BPN. “Jika tanah itu  sudah memiliki sertifikat dari  BPN, maka sah di mata negara,” terangnya.

Sementara Syah Afandin mengatakan, Pemkab Langkat siap untuk mendukung penyelesaian sengketa tanah ini, terkhusus untuk di Kabupaten Langkat. Sesuai dengan petunjuk dan arahan Mentri ATR/BPN dan Pemprovsu serta sesuai dengan aturan yang berlaku. "Kami siap mendukung, sebab kami meyakini langkah yang akan diambil nantinya, langkah yang bijak untuk kebaikan semuanya,” ujarnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Gubernur Lemhannas nilai polemik PKI menguras tenaga anak Bangsa
Selasa, 29 September 2020 - 21:47 WIB
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (purn) Agus Widjojo menilai polemik tenta...
 Menko Polhukam ajak semua pihak konsisten jaga Pancasila dan NKRI
Selasa, 29 September 2020 - 17:38 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD, mengajak semua pihak untuk bersama-sama memikirkan dan berkomitmen menjaga...
Administrasi kependudukan di Langkat sekarang menggunakan kertas HVS 80 gram
Senin, 28 September 2020 - 21:19 WIB
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Langkat, Sumut melaksanakan rapat ko...
Pilkada Tanah Bumbu, elektabilitas Zairullah Azhar-Muhammad Rusli unggul 
Senin, 28 September 2020 - 19:28 WIB
Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar - Muhammad Rusli atau Pasa...
 Panglima TNI pastikan netralitas TNI dalam Pilkada Serentak tahun 2020
Senin, 28 September 2020 - 18:35 WIB
Terkait Pilkada serentak, Panglima TNI memerintahkan agar jajaran TNI membantu Pemda, KPU Daerah, da...
Pilkada Kaltara, Survei LSI: Elektabilitas petahana masih teratas
Senin, 28 September 2020 - 15:55 WIB
Dari tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan ambil bagian di Pilkada Kalimantan Ut...
Langgar portokol kesehatan, DPD Partai Golkar Jateng tegur keras kadernya
Minggu, 27 September 2020 - 09:39 WIB
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Tengah, Panggah Susanto menegu...
BPPT: Gunakan e-voting untuk Pilkada 2020 agar aman dari COVID-19
Jumat, 25 September 2020 - 21:37 WIB
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mendorong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dil...
PDI Perjuangan berkomitmen pastikan kader taati protokol kesehatan
Jumat, 25 September 2020 - 21:12 WIB
PDI Perjuangan berkomitmen memastikan kader dan calon kepala daerah yang diusungnya untuk menaati pr...
Pertarungan Pilwali Surabaya 2020 diprediksi bakal ketat
Jumat, 25 September 2020 - 19:58 WIB
Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya nomor urut 1 Eri Cahyadi dan Armuji (Er-Ji) di...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV