Muhammadiyah apresiasi putusan MK larang mantan pecandu maju Pilkada
Elshinta
Selasa, 28 Juli 2020 - 06:59 WIB |
Muhammadiyah apresiasi putusan MK larang mantan pecandu maju Pilkada
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu`ti. Foto: Antara.

Elshinta.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang mantan pecandu narkoba mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

"Muhammadiyah menyambut baik keputusan MK. Semoga bisa menjadi awal yang baik untuk pemberantasan narkoba di Indonesia. Saat ini Indonesia sudah darurat narkoba," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti kepada wartawan, di Jakarta, Senin (27/7).

Muhammadiyah, kata Mu'ti, berharap putusan MK tersebut menjadi langkah baik untuk memerangi peredaran obat-obatan terlarang di Indonesia.

Menurut dia, putusan MK pada Desember 2019 lalu tentang syarat pencalonan Pilkada 2020 yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu sudah final dan mengikat.

"Keputusan MK bersifat final dan mengikat. Artinya, tidak ada proses hukum setelahnya dan harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara yang terkait," katanya.

Ia menjelaskan, KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus melaksanakan keputusan MK dan memastikan bahwa pelaksanaannya tidak bersifat formalitas.

Untuk melaksanakan putusan MK itu, kata dia, perlu diterbitkan regulasi dan persyaratan khusus dengan berpedoman pada putusan MK yang ketat dan akuntabel untuk mencegah adanya pecandu dan mantan pengguna narkoba menjadi calon kepala daerah.

"Pemenuhan tiga syarat dalam keputusan MK, tidak akan mudah dilaksanakan, sehingga perlu ada regulasi dan persyaratan khusus yang ketat dan akuntabel," ujarnya.

Lebih lanjut, Mu'ti mengatakan bahwa KPU dan DPR dapat membuat aturan tambahan, karena bebas narkoba merupakan persyaratan pencalonan kepala daerah.

"Maka, jika ada kepala daerah yang terpilih terbukti menyalahkan gunakan narkoba, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya," tutur dia, dikutip Antara.

MK telah memutuskan mantan pengguna narkoba dilarang menjadi calon kepala daerah, sejalan dengan penolakan permohonan uji materi aturan tentang syarat pencalonan Pilkada 2020 yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Nomor 10/2016.

Pasal itu melarang seseorang dengan catatan perbuatan tercela mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Adapun perbuatan tercela yang dimaksud adalah judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina.

Putusan MK itu berawal ketika mantan Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi mengajukan permohonan uji materi aturan tentang syarat pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Nomor 10 Tahun 2016.

MK menyebut bahwa pemakai narkoba dilarang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, kecuali dalam tiga kondisi.

Pertama, pemakai narkotika yang karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan keterangan dokter yang merawat yang bersangkutan.

Kedua, mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.

Ketiga, mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi negara yang memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang telah selesai menjalani proses rehabilitasi. (Anj/Der)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KPU larang konser pada Pilkada
Kamis, 24 September 2020 - 10:34 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya melarang konser musik dan kegiatan lainnya yang melibatkan m...
Satgas COVID-19 tegaskan tidak tolerir aktivitas politik dalam Pilkada yang berpotensi tingkatkan penularan
Kamis, 24 September 2020 - 07:23 WIB
Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan, tidak akan mentolerir pihak-pihak yang tidak mengindahkan pro...
Mahfud: Parpol berperan arahkan kader patuhi protokol COVID-19
Rabu, 23 September 2020 - 07:40 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan bahwa partai politik be...
Mendagri Tito gandeng Sekjen Parpol sukseskan Pilkada aman COVID-19
Rabu, 23 September 2020 - 06:20 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggandeng para sekretaris jenderal (Sekjen) partai ...
Mahfud: Pengumuman paslon pilkada lewat website
Rabu, 23 September 2020 - 06:17 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan pengumuman pasangan calo...
Peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan serta pengendalian COVID-19
Selasa, 22 September 2020 - 16:55 WIB
Menjelang Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Kalsel, Kapolres HSU AKBP Afri Darmawan, melepas Show Off ...
Gubernur Jateng: Pilkada Serentak di tengah pandemi berbahaya
Selasa, 22 September 2020 - 16:29 WIB
Melaksanakan Pilkada Serentak di tengah pandemi COVID-19 memang membahayakan masyarakat kata Gubernu...
Ini proses penindakan pelanggar protokol COVID-19 di Pilkada 2020
Selasa, 22 September 2020 - 12:26 WIB
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Abhan, menjelaskan proses penindakan terhadap pelanggar protoko...
Jubir Presiden: Pilkada sesuai jadwal dengan protokol kesehatan ketat
Senin, 21 September 2020 - 13:05 WIB
Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2...
Mendagri dukung pelaksanaan konser nonfisik selama kampanye Pilkada
Senin, 21 September 2020 - 09:08 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendukung pelaksanaan konser nonfisik sewaktu pelaksanaan kampan...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV