Kemendagri minta pilkada disukseskan sebagai bagian agenda nasional
Elshinta
Minggu, 26 Juli 2020 - 14:29 WIB |
Kemendagri minta pilkada disukseskan sebagai bagian agenda nasional
Sumber Foto: https://bit.ly/2WZhCR3

Elshinta.com - Plt. Sekjen Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori meminta pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 dapat disukseskan masyarakat di 270 daerah sebagai bagian dari agenda nasional.

"Pilkada serentak 2020 sebagaimana diketahui ada di 270 daerah, kecuali di Aceh dan DKI Jakarta yang tidak ada, yang 32 provinsi itu semua ada Pilkada. Itu merupakan agenda nasional, atau ada juga yang menyebut program strategis nasional, dan itu harus dilaksanakan dan disukseskan," ujar Hudori dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu (26/7) pagi.

Hudori mengimbau agar pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dapat dilaksanakan sesuai prinsip demokrasi, sebagaimana amanat sistem demokrasi di Republik Indonesia. Tak kalah penting, pesta demokrasi yang berbeda dengan kondisi normal pada umumnya ini juga harus mengedepankan protokol kesehatan untuk menjamin keselamatan bersama. "Prinsip demokrasi yang saya maksud ini, bisa saja, supaya nanti bisa melahirkan pemimpin daerah yang berkomitmen antara lain, berkualitas, di satu sisi harus memperhatikan protokol kesehatan," kata Hudori.

"Yang penting yang ingin saya sampaikan bahwa seluruh tahapan Pilkada harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan serta berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi," tambahnya, dihimpun Antara.

Sebelumnya, Sekjen Kemendagri mengisi bimbingan teknis pendidikan politik Partai Golkar, 'Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pilkada Serentak 2020' di Pullman Hotel Jakarta, Sabtu (25/07/2020) malam.

Hudori juga meminta dukungan kepada semua pihak agar agenda besar di 270 daerah itu dapat disukseskan. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Ketua KPK khawatir potensi korupsi dapat meningkat saat Pilkada 2020
Senin, 21 September 2020 - 16:45 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri khawatir potensi korupsi dapat meningkat saat ...
Ganjar minta KPU-Bawaslu pertimbangkan usulan penundaan pilkada
Senin, 21 September 2020 - 16:27 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas P...
Unhan serukan budaya damai dalam Pilkada 2020
Senin, 21 September 2020 - 14:35 WIB
Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia Laksamana Madya TNI Dr Amarulla Octavian menyerukan ...
PBNU minta Pilkada 2020 ditunda demi kesehatan rakyat
Minggu, 20 September 2020 - 19:42 WIB
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama meminta KPU, pemerintah, dan DPR RI untuk menunda penyelenggaraan Pem...
Ketum LPADKT-KU dukung ZIYAP di Pilkada Kaltara 2020
Minggu, 20 September 2020 - 18:15 WIB
Ketua Umum (Ketum) Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (LPADKT- KU), A.Vendy ...
Kapolda Maluku: Semua wilayah pilkada ada aspek kerawanan
Minggu, 20 September 2020 - 17:56 WIB
Kapolda Maluku Irjen Pol Baharudin Djafar mengatakan, semua wilayah yang akan dilangsungkan pesta de...
DPR: Tidak tepat tunda Pilkada 2020 karena Ketua KPU positif COVID-19
Sabtu, 19 September 2020 - 15:29 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai tidak tepat usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 de...
Polresta Banjarmasin menggelar patroli cipta kondisi
Sabtu, 19 September 2020 - 12:45 WIB
Polresta Banjarmasin, Polda Kalsel, menggelar Patroli Cipta Kondisi sambangi Kantor Komisi Pemiliha...
Doni ingatkan risiko pilkada jika tak patuhi protokol kesehatan
Sabtu, 19 September 2020 - 10:16 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letje...
Perludem: Menunda pilkada karena pandemi bukan kegagalan berdemokrasi
Sabtu, 19 September 2020 - 09:41 WIB
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV