UU KPK belum ditandatangani Presiden, Peradin: Legislasi setengah hati
Elshinta
Selasa, 07 Juli 2020 - 14:26 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
UU KPK belum ditandatangani Presiden, Peradin: Legislasi setengah hati
Sumber foto: https://bit.ly/2BNZeTA/elshinta.com.

Elshinta.com - Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum menandatangani Undang-Undang KPK yang telah disahkan DPR. Namun meski belum ditandatangani undang-undang tersebut tetap berlaku. Langkah dari Presiden tersebut menuai pro dan kontra di tengah masyarakat apalagi KPK selama ini dianggap sebagai lembaga yang giat melakukan pemberantasan korupsi.

“Sebaiknya pro kontra UU KPK tidak berlangsung lama karena dikhawatirkan akan berpengaruh pada  usia keberlakuan undang-undang  tersebut,” kata Ketua Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Krisna Dwipayana yang juga Ketua Umum Peradin  Dr Firman Wijaya SH MH dalam webinar yang digelar Fakultas Hukum Universitas Krisna Dwipayana yang bertajuk ” Mengkritisi Undang Undang Tanpa Tanda Tangan Presiden Jokowi”, Senin (6/7).

Firman mengatakan, dalam konsitusi seorang kepala negara bisa menandatangani atau tidak menandatangani sebuah undang-undang yang telah disahkan DPR. Namun hal itu, kata Firman tetap harus mempertimbangkan dampak sosialnya agar tidak membingungkan masyarakat.

Selain itu menurut Firman Wijaya secara hukum sebuah produk undang-undang yang telah dsepakati antara DPR dan Pemerintah harus terus berjalan namun harus dipertimbangkan juga aspek sosial yang kemungkinan akan merusak reputasi dari undang-undang itu sendiri karena tidak adanya tanda tangan seorang Kepala Negara.

“Secara politis undang-undang  memang tetap berlaku namun  potensi  dilematis legitimasinya tentu saja bisa berlanjut,” katanya. 

Menurut Firman, sebuah undang-undang yang tengah dibahas di parlemen sebaiknya didahului dengan naskah akademic holistik dengan berdasarkan  pendekatan  sosial, etis  dan aspek yuridis.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pinangki ungkap Anita Kolopaking sering beri `job`pelatihan
Rabu, 25 November 2020 - 21:00 WIB
Jaksa Pinangki Sirna Malasari menyebut mengajukan nama advoka Anita Kolopaking ke Djoko Tjandra kare...
Anita Kolopaking sebut Djoko Tjandra ingin nama baiknya dipulihkan
Rabu, 25 November 2020 - 17:55 WIB
Anita Kolipaking selaku mantan penasihat hukum Djoko Tjandra menyebut kliennya meminta tolong kepada...
Menteri Edhy ditangkap, kementerian tunggu informasi resmi dari KPK
Rabu, 25 November 2020 - 17:35 WIB
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih menunggu informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi ...
KPK total tangkap 17 orang terkait kasus korupsi ekspor benih lobster
Rabu, 25 November 2020 - 17:05 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini total menangkap 17 orang terkait dugaan kasus kor...
KPK panggil empat saksi kasus korupsi di PT Asuransi Jasindo
Rabu, 25 November 2020 - 16:05 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus korupsi terka...
Arief Poyuono: OTT Edhy Prabowo pengaruhi elektabilitas Gerindra
Rabu, 25 November 2020 - 15:55 WIB
Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono berpendapat operasi tangkap tangan KPK terhada...
Anggota DPR sesalkan ekspor benih lobster jadi masalah
Rabu, 25 November 2020 - 14:25 WIB
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasaludin mengaku prihatin atas ditangkapnya Menteri Kelautan da...
Menteri Edhy ditangkap KPK, Kiara: Usut tuntas ekspor benih lobster
Rabu, 25 November 2020 - 14:05 WIB
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan KPK mengusut tuntas dugaan korupsi dala...
Anggota DPR: Mitra kerja sudah ingatkan menteri KKP agar hati-hati
Rabu, 25 November 2020 - 13:05 WIB
Anggota Komisi IV DPR, Bambang Purwanto, mengatakan, mereka sudah memperingatkan mitra kerjanya, Men...
Presiden tegaskan pemerintah hormati proses hukum di KPK
Rabu, 25 November 2020 - 12:55 WIB
Presiden Joko Widodo menegaskan Pemerintah menghormati proses hukum terhadap pejabat negara yang saa...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV