Edhy Prabowo larang keluarga terlibat perizinan bisnis ekspor lobster
Elshinta
Selasa, 07 Juli 2020 - 12:49 WIB |
Edhy Prabowo larang keluarga terlibat perizinan bisnis ekspor lobster
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memegang hasil pembudidayaan lobster. Foto: Antara.

Elshinta.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan melarang kerabat keluarganya untuk terlibat dalam perizinan bisnis ekspor benih lobster, dan menegaskan pihaknya siap untuk diaudit terkait pengelolaan komoditas lobster.

"Yang jelas, keluarga saya, lingkungan kerabat saya, masyarakat keluarga saya, tidak saya libatkan. Termasuk istri saya, saya larang untuk itu," kata Menteri Edhy dalam rilis KKP yang diterima di Jakarta, Selasa (7/7).

Edhy mengaku tidak mempersoalkan banyak cibiran atas keputusannya mengizinkan pengambilan dan ekspor benih lobster, karena keputusan itu dinilai sudah berdasarkan kajian ilmiah dan mengikuti semua prosedur.

Ia menegaskan, alasan utamanya mengeluarkan izin tersebut ingin menghidupkan kembali puluhan ribu nelayan penangkap benih yang kehilangan pekerjaan dan mendorong majunya budidaya lobster nasional tanpa mengabaikan keberlanjutan.

"Saya tidak peduli dibully, yang penting saya berbuat yang terbaik untuk masyarakat saya. Saya enggak takut dikuliti, karena yang saya perjuangkan bagaimana masyarakat kita bisa makan, dan itu sesuai perintah Presiden," ucapnya.

Menteri Edhy juga mengaku siap diaudit atas keputusannya mengeluarkan izin ekspor benih lobster, termasuk audit proses seleksi perusahaan penerima izin ekspor.

Mengenai ada orang dekatnya yang menerima izin, Edhy mengaku tidak tahu menahu.

"Jadi ada perusahaan yang disebut ada korelasinya dengan saya, sahabat saya, yang sebenarnya saya sendiri tidak tahu kapan mereka daftarnya. Karena ada tim sendiri yang memutuskan izin ini, terdiri dari semua dirjen, termasuk irjen. Silahkan saja kalau curiga, itu biasa. Silahkan audit, cek, KKP sangat terbuka," ujarnya.

Pendaftaran perusahaan eksportir benih lobster ditangani oleh tim yang terdiri dari semua eselon I KKP, termasuk pihak inspektorat yang tugasnya mengawasi. Edhy memastikan tidak mencampuri apalagi mengintervensi proses pemberian izin bagi pendaftar eksportir benih lobster.

Menteri Edhy mengajak masyarakat untuk menitikberatkan pengawasan pada proses pemberian izin, bukan malah mengurusi perusahaan siapa yang mendapat izin. Ini karena perusahaan/koperasi manapun boleh mengajukan sebagai eksportir benih lobster.

Pengambilan benih lobster dari alam dan izin ekspor diatur dalam Peraturan Menteri KP Nomor 12 tahun 2020 yang terbit awal Mei 2020.

Aturan ini turut mewajibkan eksportir melakukan budidaya lobster dan melepasliarkan dua persen hasil panen ke alam. Benih yang dibudidaya harus dibeli dari nelayan dengan harga minimal Rp5.000 per ekor, demikian Antara. (Anj/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Presiden minta penurunan kasus `stunting` difokuskan di 10 provinsi
Rabu, 05 Agustus 2020 - 14:36 WIB
Presiden Joko Widodo meminta pelaksanaan program penurunan kasus stunting gangguan tumbuh kembang an...
Hujan sedang-lebat guyur Jabodetabek siang ini
Rabu, 05 Agustus 2020 - 12:37 WIB
Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang b...
Ganjil-genap di tengah PSBB transisi dinilai tidak tepat
Selasa, 04 Agustus 2020 - 16:58 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai penerapan kembali aturan ganjil-genap di tengah...
161 pengendara dapat sanksi karena melanggar ganjil-genap di Jaksel
Selasa, 04 Agustus 2020 - 15:25 WIB
Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Selatan mencatat sebanyak 161 pengendara roda empat mendapat san...
1.396 pasien positif COVID-19 dirawat di RSD Wisma Atlet
Selasa, 04 Agustus 2020 - 13:39 WIB
Pasien kasus konfirmasi positif COVID-19 yang dirawat inap di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayo...
KPBB: Ganjil genap harusnya bersamaan dengan transisi PSBB
Senin, 03 Agustus 2020 - 21:47 WIB
Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) menilai penerapan ganjil genap di Ibu Kota Jakarta seharu...
Gedung DPRD DKI kembali ditutup hingga 9 Agustus untuk sterilisasi
Senin, 03 Agustus 2020 - 13:51 WIB
Gedung DPRD DKI kembali ditutup hingga Minggu, 9 Agustus 2020 untuk kembali disterilisasi setelah se...
Idul Adha, Sri Mulyani tekankan kepedulian dan keikhlasan
Senin, 03 Agustus 2020 - 13:26 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan kepedulian dan keikhlasan kepada sesama umat manus...
Kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta bertambah 379
Senin, 03 Agustus 2020 - 06:26 WIB
Kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta mencapai 21.954 kasus atau mengalami peningkatan 379 orang pad...
Dishub DKI sebut Ganjil Genap merupakan kebijakan `rem darurat`
Minggu, 02 Agustus 2020 - 16:42 WIB
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut sistem ganjil genap yang mulai diberlak...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV