Kerawanan Pilkada 2020 di Kabupaten Semarang meningkat
Elshinta
Selasa, 07 Juli 2020 - 09:59 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
Kerawanan Pilkada 2020 di Kabupaten Semarang meningkat
Foto: Pranoto/Radio Elshinta

Elshinta.com - Tingkat kerawanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang tahun 2020 meningkat seiring dengan perkembangan pandemi COVID-19 serta kontestasi bakal calon. 

Demikian dikatakan Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Mohammad Talkhis dalam siaran pers-nya, Senin (6/7), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto.

Talkhis mengatakan, penyelenggaraan Pilkada 2020 sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Awalnya KPU menetapkan pemungutan suara dilaksanakan pada 23 September 2020. 
Namun karena perkembangan pendemi COVID-19 beberapa tahapannya diundur. Perkembangan terakhir, KPU kembali melanjutkan tahapan Pilkada per 15 Juni 2020 dan menetapkan pemungutan suara dilakasanakan pada 9 Desember 2020.

"Pada masa penundaan itu, Bawaslu RI kembali melakukan pemutakhiran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020. Nah di Kabupaten Semarang ini selama pandemi ini dinamika kontestasinya cukup tinggi, seiring dengan lonjakan angka positif COVID-19," kata Talkhis.

Pada peluncuran IKP Pilkada Serentak 2020 akhir Pebruari 2020, lanjutnya, Kabupaten Semarang masuk kategori wilayah rawan sedang. Yakni, diposisi ke 10 dari 21 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang menyelenggarakan Pilkada. Sedangkan dilevel nasional, Kabupaten Semarang saat itu ada dirangking ke 113 dari 261 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan.

Sementara pada masa penundaan tahapan Pilkada tersebut, kata Talkis, kerja-kerja pengawasan tidak serta merta berhenti. Justru di masa penundaan tersebut, Bawaslu fokus pada pengawasan bantuan sosial yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan Pilkada  serta potensi pelanggaran netralitas pegawai ASN, Kades dan Perangkat Desa.

"Ternyata berdasarkan penelitian Bawaslu, kerawanan pilkada meningkat selama masa penundaan Pilkada kemarin. Sebagaimana kita ketahui, kemarin kita menangani satu kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN yang kita rekomendasikan ke KASN," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang Syahrul Munir mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Bawaslu, pandemi COVID-19 menyebabkan kerawanan Pilkada 2020 di Kabupaten Semarang meningkat. 

Lonjakan jumlah pasien yang positif COVID-19 dan lonjakan pasien COVID-19 yang meninggal dunia menjadi salah satu indikator yang dihitung dalam menyusun pemutakhiran IKP Pilkada Serentak 2020 ini. 

Sebanyak 17 kecamatan dari 19 kecamatan, selama Maret-Juni  mengalami perubahan status wilayah dari zona hijau menjadi zona merah terkait pendemi covid-19.

Dalam skoring pemutakhiran IKP Pilkada Serentak 2020, Kabupaten Semarang menempati urutan kedua di Jawa Tengah setelah Kota Semarang. Sedangkan pada level nasional, konteks pandemi Kabupatan Semarang berada di urutan 23.

"Efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pandemi COVID-19 juga menjadi aspek yang diukur dalam pemutakhiran IKP ini," kata Munir

Hal lain yang juga menonjol dalam situasi pandemi adalah kerawanan pada konteks politik dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Hasil penelitian Bawaslu menyebutkan, Kabupaten Semarang  masuk kategori rawan tinggi di urutan 6 di Jawa Tengah dan urutan ke 41 secara nasional. 

Indikator yang masuk dalam konteks politik yang terjadi di Kabupaten Semarang ini, ungkap Munir, antara lain adanya putusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait tidak netralnya ASN, tokoh berpengaruh, petahana maju menjadi calon kepala daerah, hubungan kekerabatan kepala daerah dengan bakal calon, adanya laporan terkait proses rekrutmen penyelenggara pemilu dan laporan adanya penyelenggara pemilu yang melanggar azas netralitas.

"Beberapa aspek ini ada yang berlangsung di masa pendemi ini, ada juga yang merupakan potret pelaksanaan di Pemilu 2019 lalu atau di Pilkada terakhir," jelasnya.

Adapun pada konteks sosial dan konteks infrastruktur daerah, Kabupaten Semarang tergolong rawan sedang. Salah satu indikator yang terjadi di kabupaten Semarang adalah adanya kasus kekerasan non fisik pada penyelenggara dan hambatan pada sistem informasi yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu.

Atas pemutakhiran IKP Pilkada Serentak 2020 tersebut, Bawaslu Kabupaten Semarang merekomendasikan empat hal kepada seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang tahun 2020, antara lain:

  1. Memastikan penyelenggara dan pemilih menerapkan protokol Kesehatan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih.
  2. Koordinasi para pihak dalam keterbukaan informasi terkait penyelenggaraan pemilihan dan perkembangan kondisi pandemi COVID-19.
  3. Menjaga kemandirian dan netralitas aparatur pemerintahan dari pengaruh dan kepentingan kontestasi.
  4. Menerapkan penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan kondisi geografis dan kendala yang dialami oleh penyelenggara pemilu.

"Semangat IKP ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik kerawanan Pilkada sebagai alat deteksi dini agar tidak menghambat proses pemilihan yang demokratis," pungkas Munir.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Milenial Nunukan harap Indrajit lanjutkan pengabdian bangun Kaltara
Selasa, 04 Agustus 2020 - 17:26 WIB
Nama Irjen Pol. Indrajit tentunya tidak asing lagi di masyarakat Kalimantan Utara, beliau merupakan ...
Terkait masa kepengurusan yang telah habis, DWP PAN Kaltara akan gelar Muswil ke-II
Selasa, 04 Agustus 2020 - 14:46 WIB
Masa kepengurusan Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltara telah habis, D...
Tahapan Coklit data pemilih Pilkada hampir rampung
Senin, 03 Agustus 2020 - 20:11 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, telah menyelesaikan 82 persen tahapan ...
FPAN: Kecil kemungkinan Pilkada 2020 diundur
Minggu, 02 Agustus 2020 - 17:29 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengatakan meskipun grafi...
PAN usulkan ambang batas pencalonan di pilkada diturunkan
Minggu, 02 Agustus 2020 - 15:29 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengusulkan agar ambang batas pencalonan calon kep...
KPU: Coklit di Semarang memasuki minggu kedua
Rabu, 29 Juli 2020 - 17:26 WIB
Tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang tahun 2020 memasuki minggu kedua pelaksanaan kegi...
Puluhan APK paslon kepala daerah dirusak
Selasa, 28 Juli 2020 - 21:25 WIB
Alat Peraga Kampanye (APK) salah satu pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Teng...
Polda Kalbar gelar simulasi pengamanan Pilkada
Selasa, 28 Juli 2020 - 19:57 WIB
Jajaran Polda Kalimantan Barat melakukan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Selasa (28/7)...
PKB dan Nasdem usung DS-Sahrul Gunawan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung
Selasa, 28 Juli 2020 - 16:11 WIB
Jelang pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung, Jawa Barat tahun ini, Partai Kebangkitan Bangsa (P...
Kemendagri minta pilkada disukseskan sebagai bagian agenda nasional
Minggu, 26 Juli 2020 - 14:29 WIB
Plt. Sekjen Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori meminta pemilihan kepala daerah (Pilkada) seren...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV