Syarief Hasan: Banyak yang minta dukungan Demokrat di Pilkada 2020
Elshinta
Sabtu, 04 Juli 2020 - 21:40 WIB |
Syarief Hasan: Banyak yang minta dukungan Demokrat di Pilkada 2020
Sumber Foto: https://bit.ly/2C1qRIK

Elshinta.com - Politikus Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan bahwa pihaknya akan selektif dalam memilih figur calon kepala daerah sebab sudah banyak calon kepala daerah yang minta dukungan partainya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

Syarief memastikan pihaknya memperhatikan rekam jejak figur calon kepala daerah karena partai memiliki target kemenangan 60 persen pada hajatan dan pesta demokrasi daerah lima tahunan tersebut. "Target kemenangan 60 persen. Iya, sudah banyak (bakal calon kepala daerah yang minta dukungan ke Demokrat)," ujar Wakil Ketua MPR itu dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (4/7).

Syarief menambahkan bahwa Demokrat tidak mungkin mengusung calon kepala daerah yang pernah terlibat penyalahgunaan narkoba pada pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020. "Tidak mungkinlah (Demokrat mengusung calon kepala daerah mantan pengguna narkoba). Pokoknya itu tidak mungkinlah," kata politikus yang memiliki nama lengkap Syariefuddin Hasan itu.

Lebih lanjut, Syarief mengatakan bahwa Demokrat pasti mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat pencalonan kepala daerah yang dimuat dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. "Seharusnya itu memang putusan MK mengikat. Akan tetapi, kalau menyangkut pemilu itu 'kan domainnya ada di KPU, iya, 'kan? Kita lihat nanti KPU gimana," kata Syarief.

Syarief juga meminta semua partai politik mematuhi apa yang sudah diputuskan MK tersebut. Tidak boleh keputusan MK yang sudah final dan mengikat tersebut dilanggar. "Demokrat berkomitmen tentang hal itu," kata Syarief menegaskan.

Untuk diketahui, larangan pecandu narkoba maju dalam pilkada diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan MK itu berawal ketika mantan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi mengajukan permohonan uji materi aturan tentang syarat pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Pasal 7 Ayat (2) Huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal tersebut adalah larangan bagi seseorang dengan catatan tercela mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pemakai dan bandar narkoba dianggap perbuatan tercela. Maka, MK menyebut pemakai narkoba dilarang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, kecuali dengan alasan kesehatan si pemakai yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter. Selain pengguna dan bandar narkoba, perbuatan tercela dalam putusan Mahkamah tersebut juga termasuk judi, mabuk, dan berzina, demikian Antara. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Bawaslu Gunung Kidul layangkan rekomendasi kepada Komisi ASN
Senin, 10 Agustus 2020 - 12:46 WIB
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta melayangkan rekom...
DPR, KPU, Bawaslu, LSM sepakat Pilkada serentak momentum lawan COVID-19
Sabtu, 08 Agustus 2020 - 14:14 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat, KPU, Bawaslu dan LSM sepakat menjadikan Pilkada Serentak 2020 ini sebagai m...
Bawaslu temukan 148.887 pemilih TMS masuk daftar pemilih
Jumat, 07 Agustus 2020 - 12:37 WIB
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung mendapati sebanyak 148.887 pemilih yang tid...
Milenial Nunukan harap Indrajit lanjutkan pengabdian bangun Kaltara
Selasa, 04 Agustus 2020 - 17:26 WIB
Nama Irjen Pol. Indrajit tentunya tidak asing lagi di masyarakat Kalimantan Utara, beliau merupakan ...
Terkait masa kepengurusan yang telah habis, DWP PAN Kaltara akan gelar Muswil ke-II
Selasa, 04 Agustus 2020 - 14:46 WIB
Masa kepengurusan Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltara telah habis, D...
Tahapan Coklit data pemilih Pilkada hampir rampung
Senin, 03 Agustus 2020 - 20:11 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, telah menyelesaikan 82 persen tahapan ...
FPAN: Kecil kemungkinan Pilkada 2020 diundur
Minggu, 02 Agustus 2020 - 17:29 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengatakan meskipun grafi...
PAN usulkan ambang batas pencalonan di pilkada diturunkan
Minggu, 02 Agustus 2020 - 15:29 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengusulkan agar ambang batas pencalonan calon kep...
KPU: Coklit di Semarang memasuki minggu kedua
Rabu, 29 Juli 2020 - 17:26 WIB
Tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang tahun 2020 memasuki minggu kedua pelaksanaan kegi...
Puluhan APK paslon kepala daerah dirusak
Selasa, 28 Juli 2020 - 21:25 WIB
Alat Peraga Kampanye (APK) salah satu pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Teng...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)