Pandemi COVID-19 hambat pengusutan korupsi DLH Mimika
Elshinta
Sabtu, 04 Juli 2020 - 20:28 WIB |
Pandemi COVID-19 hambat pengusutan korupsi DLH Mimika
Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Timika, Donny S Umbora. Sumber Foto: https://bit.ly/2BC8sSY

Elshinta.com - Pandemi COVID-19 yang melanda wilayah Papua sejak pertengahan Maret hingga sekarang ikut menghambat pengusutan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Timika, salah satu di antaranya dugaan korupsi dana persampahan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Timika Donny S. Umbora di Timika, Sabtu (4/7) mengatakan, bahwa pengusutan kasus itu terhambat lantaran belum ada audit kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua. "Sampai sekarang auditor BPKP belum bisa ke Timika karena terkendala tidak adanya penerbangan Jayapura-Timika sejak 26 Maret lalu akibat adanya wabah COVID-19," kata Donny.

Dengan adanya berbagai pembatasan sosial, termasuk penerbangan komersial di wilayah Papua dalam 4 bulan terakhir, Donny mengakui pengusutan kasus dugaan korupsi dana persampahan di DLH Mimika itu praktis berjalan di tempat. "Kami hanya bisa lakukan sharing data dengan BPKP. Sementara itu, kegiatan klarifikasi dan lain-lain belum bisa secara penuh dalam kondisi seperti sekarang ini," katanya.

Dikutip Antara, ia berharap situasi pandemi COVID-19 di Mimika makin lebih baik sehingga penanganan kasus-kasus yang ada progresnya bisa lebih cepat lagi. Dugaan korupsi dana persampahan pada DLH Mimika itu, kata Donny,  terjadi pada tahun anggaran 2018.

Kejari sejauh ini telah memeriksa sekitar 16 saksi, baik staf DLH Mimika maupun pihak ketiga yang terlibat dalam pengadaan sarana dan prasarana persampahan tersebut. Tercatat pada tahun 2018, DLH Mimika mendapat alokasi dana untuk kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan senilai Rp18.487.325.700,00.

Dana itu untuk menunjang tiga kegiatan, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Penyidik menemukan adanya potensi perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan dalam penunjukan penyedia barang dan jasa untuk ketiga kegiatan tersebut. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pinangki ungkap Anita Kolopaking sering beri `job`pelatihan
Rabu, 25 November 2020 - 21:00 WIB
Jaksa Pinangki Sirna Malasari menyebut mengajukan nama advoka Anita Kolopaking ke Djoko Tjandra kare...
Anita Kolopaking sebut Djoko Tjandra ingin nama baiknya dipulihkan
Rabu, 25 November 2020 - 17:55 WIB
Anita Kolipaking selaku mantan penasihat hukum Djoko Tjandra menyebut kliennya meminta tolong kepada...
Menteri Edhy ditangkap, kementerian tunggu informasi resmi dari KPK
Rabu, 25 November 2020 - 17:35 WIB
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih menunggu informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi ...
KPK total tangkap 17 orang terkait kasus korupsi ekspor benih lobster
Rabu, 25 November 2020 - 17:05 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini total menangkap 17 orang terkait dugaan kasus kor...
KPK panggil empat saksi kasus korupsi di PT Asuransi Jasindo
Rabu, 25 November 2020 - 16:05 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus korupsi terka...
Arief Poyuono: OTT Edhy Prabowo pengaruhi elektabilitas Gerindra
Rabu, 25 November 2020 - 15:55 WIB
Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono berpendapat operasi tangkap tangan KPK terhada...
Anggota DPR sesalkan ekspor benih lobster jadi masalah
Rabu, 25 November 2020 - 14:25 WIB
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasaludin mengaku prihatin atas ditangkapnya Menteri Kelautan da...
Menteri Edhy ditangkap KPK, Kiara: Usut tuntas ekspor benih lobster
Rabu, 25 November 2020 - 14:05 WIB
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan KPK mengusut tuntas dugaan korupsi dala...
Anggota DPR: Mitra kerja sudah ingatkan menteri KKP agar hati-hati
Rabu, 25 November 2020 - 13:05 WIB
Anggota Komisi IV DPR, Bambang Purwanto, mengatakan, mereka sudah memperingatkan mitra kerjanya, Men...
Presiden tegaskan pemerintah hormati proses hukum di KPK
Rabu, 25 November 2020 - 12:55 WIB
Presiden Joko Widodo menegaskan Pemerintah menghormati proses hukum terhadap pejabat negara yang saa...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV