Mahfud MD dorong sistem perekrutan politik diperbaiki cegah korupsi
Elshinta
Sabtu, 04 Juli 2020 - 06:38 WIB |
Mahfud MD dorong sistem perekrutan politik diperbaiki cegah korupsi
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Foto: Antara.

Elshinta.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendorong sistem perekrutan politik diperbaiki untuk memutus mata rantai perilaku kolusi dan korupsi di Tanah Air.

"Reformasi itu tiga sampai empat tahun rekrutmen politiknya baik, tapi masuk tahun kelima dan seterusnya sudah sangat transaksional," kata Mahfud dalam diskusi webinar berjudul "Kembali Pancasila Jati Diri Bangsa" yang dipantau di Yogyakarta, Jumat (3/7).

Menurut Mahfud, korupsi merupakan perilaku yang bertentangan dengan jati diri bangsa dan ideologi Pancasila.

Perilaku buruk itu, menurutnya, telah menggejala sejak masa reformasi hingga saat ini.

"Banyak orang itu kalau di pemerintahan jadi korupsi politik, di mana demokrasi jadi alat korupsi. Korupsi dibicarakan secara demokratis sehingga dianggap sesuatu yang wajar," kata Mahfud, dihimpun Antara.

Menurut dia, politik dan hukum memiliki pertautan yang erat karena hukum adalah produk politik. Jika rekrutmen politiknya baik maka hukumnya juga akan baik.

"Jika rekrutmen politiknya transaksional maka hukum akan ditegakkan dengan cara kolutif," kata dia.

Ia berharap korupsi jangan sampai dianggap sebagai budaya. Keduanya tidak bisa dipertemukan karena korupsi adalah kejahatan, sementara budaya merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dan biasanya merupakan sesuatu yang positif.

"Apalagi selama ini kita mengklaim bahwa budaya Indonesia adalah budaya yang adiluhung," kata dia. (Anj)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pembentukan Kabinet pasca bubarnya RIS
Kamis, 30 Juli 2020 - 08:47 WIB
Setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat (RIS) beberapa kabinet telah bekerja untuk menjalan...
Menteri ATR/BPN RI hadiri rakor penyelesaian sengketa tanah di Sumut
Rabu, 29 Juli 2020 - 21:56 WIB
Wakil Bupati Langkat Syah Afandin menghadiri Rapat Koordinasi penanganan dan penyelesaian masalah pe...
 Kader parpol di Subang bantu kabupaten tetangga di Pilkada 2020   
Selasa, 28 Juli 2020 - 15:46 WIB
Dalam proses pemilihan kepala daerah setiap calon akan berusaha untuk memenangkan pemilihan umum ter...
Kabinet Ampera I di masa Orde Baru 
Selasa, 28 Juli 2020 - 08:13 WIB
Pada awal berdirinya, Masa Orde baru menjadi titik kebangkitan bangsa Indonesia, karena memang pada ...
PDIP respon soal Gibran akan melawan kotak kosong di Pilkada Solo
Jumat, 24 Juli 2020 - 21:48 WIB
 Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait tudingan bahwa bakal ca...
 Pelantikan pertama pejabat Subang dilakukan secara virtual
Selasa, 21 Juli 2020 - 20:56 WIB
Bupati Subang, H. Ruhimat melakukan pelantikan secara virtual kepada 137 orang pejabat dari eselon ...
 KPU berlakukan WFH setelah satu pegawai positif COVID-19
Selasa, 21 Juli 2020 - 20:27 WIB
Komisi Pemilihan Umum memberlakukan work from homeatau bekerja dari rumah untuk sebagian besar pega...
 Koalisi Nasdem, Demokrat dan PKB usung Dadang dan Sahrul Gunawan
Selasa, 21 Juli 2020 - 20:11 WIB
 Isu calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung pada Pilkada serentak 2020 yang diusung Parpol kian mema...
Presiden Jokowi bubarkan 18 tim kerja, badan, dan komite
Senin, 20 Juli 2020 - 21:57 WIB
Presiden RI Joko Widodo resmi membubarkan 18 tim kerja, badan, dan komite yang berdiri berdasarkan k...
Viva Yoga: PAN dukung pemerintah wujudkan tujuan pembangunan
Senin, 20 Juli 2020 - 21:46 WIB
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyebutkan salah satu poin yang disampaikan Ketua Umum DPP P...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV