LPSK dorong kasus pemalsuan sertifikat ABK dikembangkan ke TPPO
Elshinta
Minggu, 28 Juni 2020 - 18:14 WIB |
LPSK dorong kasus pemalsuan sertifikat ABK dikembangkan ke TPPO
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Edwin Partogi Pasaribu. Sumber Foto: https://bit.ly/3ghSZ9x

Elshinta.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong kasus pemalsuan sertifikat anak buah kapal (ABK) yang berhasil diungkap Polda Metro Jaya dan Kementerian Perhubungan, dikembangkan ke arah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Diketahui, Polda Metro Jaya bersama tim Satgas Kementerian Perhubungan menangkap 11 orang yang diduga memalsukan 5.041 sertifikat keterampilan pelaut, yang dalam aksinya para tersangka melakukan akses ilegal terhadap situs resmi Kementerian Perhubungan. Hal tersebut diungkap dalam jumpa pers yang digelar di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (25/6).

"LPSK berharap penyidik memproses hukum ke-11 tersangka tidak sebatas pada pemalsuan, atau Undang-Undang ITE karena melakukan akses ilegal saja, tetapi juga mengaitkannya dengan tindak pidana perdagangan orang," ujar Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (28/6).

LPSK menilai pemalsuan dokumen merupakan salah satu cara para pelaku TPPO mempermudah para korban untuk dipekerjakan. Edwin mengatakan perdagangan orang dimulai sejak proses perekrutan, di mana korban dijanjikan pekerjaan legal, majikan yang baik, dan penghasilan yang cukup, serta uang tali asih untuk keluarga “Mereka para korban kemudian dibekali dokumen identitas palsu, KTP, dan paspor,” kata dia.

Dia menyebut praktik perdagangan orang sektor perikanan (ABK) biasanya melibatkan dua pihak, yakni penyalur dan pihak perusahaa atau kapal penerima. Selain itu, kata dia, perbudakan pada sektor perikanan ini juga melibatkan banyak negara sehingga masuk ke dalam kategori kejahatan lintas negara.

Edwin mengungkapkan, data LPSK sepanjang 2015-2019, terdapat 122 korban TPPO yang dibekali dokumen palsu. Khusus ABK sektor perikanan, LPSK telah memberikan perlindungan kepada 232 korban mulai dari tahun 2013-Juni 2020. “Angka ini bukan merupakan jumlah keseluruhan dari korban peristiwa serupa,” ujar dia, dikutip Antara.

Dia menambahkan, korban TPPO mendapatkan atensi khusus dari LPSK karena merupakan satu dari delapan tindak pidana prioritas yang dimandatkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada 2018, kata dia, terdapat 186 terlindung dari kasus TPPO, dan naik menjadi 318 terlindung pada 2019. Angka tersebut menempatkan kasus TPPO pada posisi empat besar jumlah terlindung LPSK pada 2019, setelah kasus kekerasan seksual anak, terorisme, dan pelanggaran HAM berat.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo menambahkan, korban TPPO yang menjadi terlindung LPSK berasal dari berbagai profesi, jenis kelamin dan usia, termasuk anak. Mereka bekerja di berbagai bidang, seperti pekerja hiburan, nikah kontrak, pekerja seks komersil, perkebunan, penjualan organ tubuh, ABK dan lainya, yang terjadi di dalam dan luar negeri. “LPSK siap bekerja sama dengan Polri untuk mengkaji keterkaitan antara pemalsuan sertifikat pelaut dengan kasus-kasus TPPO sektor perikanan lain, yang korbannya menjadi terlindung LPSK,” kata Antonius. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Bocah tiga tahun di Kotawaringin Timur jadi korban sodomi
Jumat, 07 Agustus 2020 - 10:44 WIB
Seorang bocah laki-laki berusia tiga tahun di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin, Kalim...
Geger, Warga Cikopak temukan mayat penuh luka di dalam mobil
Kamis, 06 Agustus 2020 - 16:25 WIB
Sesosok mayat penuh luka terlungkup di dalam sebuah mobil terparkir di jalan sekitar daerah Cikopak,...
Berulah, napi asimilasi kembali masuk bui  
Rabu, 05 Agustus 2020 - 20:11 WIB
 Ae (29) napi asimilasi Lapas Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur kembali harus berurusan dengan huk...
75 kg sabu dan ganja dibongkar Polres Jakarta Barat, 7 orang diamankan
Rabu, 05 Agustus 2020 - 18:45 WIB
Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap peredaran narkotika dengan mengamankan ...
Komplotan perampok bawa kabur uang ratusan juta rupiah di Jaktim
Selasa, 04 Agustus 2020 - 19:25 WIB
Komplotan perampok membawa kabur uang tunai Rp170 juta berikut perhiasan berharga dari rumah korban ...
Korban investasi bodong lapor ke Mapolres Cianjur
Minggu, 02 Agustus 2020 - 14:42 WIB
Seribuan orang dari tiga kabupaten Cianjur, Sukabumi dan Bandung Barat, Jawa Barat, diduga menjadi k...
Polisi diminta usut tuntas kasus dugaan pembunuhan pria gangguan mental di Depok 
Kamis, 30 Juli 2020 - 21:37 WIB
Kuasa Hukum korban dugaan pembunuhan Sobari bin H.Murodih yang memiliki kepribadian gangguan mental ...
Giliran sekretariat PDIP di Cileungsi jadi sasaran bom molotov
Rabu, 29 Juli 2020 - 14:47 WIB
Sekretariat Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan yang berlokasi di Cileungsi, Kabupaten Bogor, ...
Polisi tutup 30 sumur minyak ilegal di Lubuk Napal Jambi
Selasa, 28 Juli 2020 - 11:12 WIB
Sebanyak 30 titik sumur minyak ilegal yang ada di kawasan Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh, Kabupate...
Komnas PA minta polisi hukum berat ayah kandung dan ibu tiri penganiaya anak di Jaktim
Jumat, 24 Juli 2020 - 19:45 WIB
Setelah melihat sekaligus mempelajari tayangan kekerasan yang sempat viral di media sosial yang dila...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV