Pengamat: Pilkada pada masa pandemi rawan kecurangan
Elshinta
Senin, 22 Juni 2020 - 18:47 WIB |
Pengamat: Pilkada pada masa pandemi rawan kecurangan
Ilustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/3ejjb2N

Elshinta.com - Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Andi Luhur Priyanto, menyatakan, pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 di masa pandemi Covid-19 dinilai sangat berisiko dan rawan kecurangan serta berpotensi terjadi praktik politik uang secara masif.

"Pelaksanaan Pilkada pada masa pandemi Covid-19 sangat berisiko. Ini sepertinya pengambil keputusan tidak memperhatikan kepentingan substantif rakyat pemilih (demos), sebagai pemilik kedaulatan yang sesungguhnya," ujar dia, saat dihubungi di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (22/6).

Menurut dia, Pilkada serentak di 12 kabupaten/kota di sana, termasuk Makassar tentu menyimpan sejumlah permasalahan dan banyak kepentingan sehingga menjadi perhatian dari para kandidat untuk bersaing memperebutkan kekuasaan itu. Selain itu, masyarakat di Makassar juga sedang bertaruh dengan keselamatan jiwanya pada masa pandemi sekaligus juga berjuang memulihkan perekonomian.

Keputusan untuk melanjutkan tahapan-tahap Pilkada, kata dia, akan memicu praktik kecurangan dan malpraktik Pilkada karena memaksakan rekayasa pemilu dalam situasi non bencana alam. "Kalaupun itu tetap di lakukan, bisa dipastikan Pilkada serentak ini produk cacat demokrasi, atau tidak berkualitas dan penuh pelanggaran," kata dia.

Selain itu, dari sisi pengawasan akan sulit untuk berjalan optimal, sehingga sangat terbuka bagi para kandidat akan memanfaatkan pragmatisme pemilih, yang terdampak secara sosial ekonomi. "Modus kecurangan sangat berpotensi seperti pembagian bantuan sosial hingga politik uang, sangat terbuka dalam suasana 'demand-side' yang meningkat pada satu sisi dan lemahnya pengawasan pada sisi lain," kata dia.

"Kita tidak menolak Pilkada serentak sebagai bagian dari agenda demokratisasi politik, tetapi hanya butuh masa adaptasi yang cukup, untuk melanjutkan tahapan-tahapan itu setelah status darurat bencana ini dicabut," katanya, dihimpun Antara. 

Aturan teknis penyelenggara berupa Peraturan KPU Nomor 5/2020, kata dia, harus memastikan pelembagaan protokol kesehatan di setiap aktivitas Pilkada. Termasuk mekanisme sanksi bagi pihak yang melanggar secara proporsional dan adil. (Ank/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Amnasmen hargai DKPP terkait pemberhentian sebagai Ketua KPU Sumbar
Sabtu, 07 November 2020 - 13:40 WIB
Mantan Ketua KPU Sumatera Barat Amnasmen menyatakan menghargai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggar...
Sekjen PAN: Parpol harus tanggung jawab soal kesehatan pilkada
Minggu, 27 September 2020 - 19:29 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengatakan partai politik bertanggun...
Bawaslu Jabar: Potensi keterlibatan ASN berpolitik praktis tinggi
Minggu, 27 September 2020 - 19:16 WIB
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat menyampaikan potensi keterlibatan pegawai negeri ...
KPU Kabupaten Bandung dorong kampanye tiga paslon secara daring
Minggu, 27 September 2020 - 18:14 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung mendorong ketiga pasangan calon (paslon) dalam Pemilih...
Polda Kalteng patroli skala besar amankan tahapan kampanye
Sabtu, 26 September 2020 - 21:43 WIB
Sebanyak 571 personel Polda Kalimantan Tengah melakukan patroli berskala besar di wilayah Kota Palan...
Gubernur Khofifah sarankan pemanfaatan ruang virtual kampanye Pilkada
Sabtu, 26 September 2020 - 20:56 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyarankan para kandidat memanfaatkan ruang-ruang virt...
Sultan HB X minta Pjs Bupati Bantul cermati pelaksanaan Pilkada 2020
Sabtu, 26 September 2020 - 20:29 WIB
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta Penjabat Sementara Bupati B...
11 paslon bupati di Babel sepakat patuhi prokes COVID-19
Sabtu, 26 September 2020 - 14:29 WIB
Sebanyak 11 pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta Pilkada 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka...
Salam metal, ZIYAP mengaku optimis menang dengan nomor 3 di Pilgub Kaltara
Jumat, 25 September 2020 - 17:38 WIB
Pasangan Zainal Arifin Paliwang dan Yansen Tipa Padan yang mendapat nomor urut 3 dalam pengundian no...
DPR minta pemerintah tingkatkan jaringan internet di masa Pilkada
Jumat, 25 September 2020 - 13:28 WIB
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Pemerintah segera meningkatkan dan menyiapkan sarana dan ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV