Ahli hukum sebut presidential treshold reduksi hak rakyat untuk memilih
Elshinta
Senin, 22 Juni 2020 - 13:45 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Ahli hukum sebut presidential treshold reduksi hak rakyat untuk memilih
Sumber foto: https://bit.ly/2Bt6nbw/elshinta.com.

Elshinta.com - Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana menilai, ambang batas pencalonan Presiden (Presidential Threshold) telah mereduksi hak rakyat untuk memilih. Sebab, hanya mereka yang bisa lolos PT yang bisa mengajukan capres dan pilihan rakyat pun menjadi terbatas. 

"Kalau kita bicara soal pemilu, ini kan pemilu langsung oleh rakyat akan direduksi dengan adanya Presdential treshold," kata Denny dalam diskusi daring bertajuk 'Ambang Batas Pilpres, Kuasa Uang dan Presiden Pilihan Rakyat' yang diselenggarakan Voice for Change pada akhir pekan.  

"Lalu yang tak kalah penting PT itu kemudian juga munculkan apa yang saya sebut `duitokrasi yang membunuh demokrasi. Duitokrasi itu dari kata duit, uang, demokrasi dibunuh oleh uang," lanjut Denny. 

Bahkan, sambung Denny, politik uang yang dimaksud dari istilah duitokrasi bukan sekadar memperjualbelikan suara rakyat (vote buying), tetapi memiliki arti yang lebih luas. 

"Kalau kita sering menyebut politik uang itu sebenarnya yang dimaksud adalah vote buying. Padahal enggak, di dalamnya itu ada money politic, electoral corruption, ada political corruption dan banyak lagi yang lain," ungkapnya. 

Bahkan, imbuh Denny, praktik duitokrasi ini bisa disaksikan saat calon presiden dan wakil presiden yang tengah mencari dukungan dari partai politik, karena imbas dari keberadaan presidential treshold. 

"Ini semua termasuk jenis-jenis korupsi pemilu. Dan kalau kita bicara presidential threshold, maka yang paling berkaitan dengan itu adalah bagaimana calon kandidat presiden atau wakil presiden memberi mahar ke partai politik untuk bisa dicalonkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden," ungkap  Denny yang juga pernah menggugat PT.

Dalam kesempatan yang sama, peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI Prof R Siti Zuhro menilai, syarat presidential treshold dalam pemilihan presiden 2019 telah menimbulkan persaingan yang tidak sehat karena hanya menghasilkan dua calon pasangan presiden dan wakil presiden.

Padahal, sambung Siti Zuhro, esensi pemilu itu menghadirkan kompetisi yang sehat dan beradab.

Serta mempromosikan integritas dan kualitas pasangan calon, bukan malah menutup kompetisi digantikan dengan cara aklamasi, karena calonnya tunggal.

Oleh karena itu, semangat yang harus dibawa dalam Revisi UU Pemilu saat ini adalah untuk mendorong munculnya lebih dari 2 pasangan calon.

"Karena itu motivasi revisi Undang-undang Pemilu kali ini harus bernuansa untuk mendorong munculnya calon lebih dari dua Pasangan calon. Jadi calon itu harus lebih dari dua pasangan sebagai ikhtiar transisi dan pembelajaran demokrasi baik untuk elite maupun masyarakat," tandas Siti Zuhro.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Bamsoet ajak AHY gotong-royong atasi persoalan bangsa
Kamis, 06 Agustus 2020 - 20:35 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono senantias...
 KPU Pandeglang sebut tahapan Pilkada ikuti protokol kesehatan
Kamis, 06 Agustus 2020 - 18:56 WIB
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pandeglang menggelar sosialisasi pemilihan ...
Pembentukan Kabinet pasca bubarnya RIS
Kamis, 30 Juli 2020 - 08:47 WIB
Setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat (RIS) beberapa kabinet telah bekerja untuk menjalan...
Menteri ATR/BPN RI hadiri rakor penyelesaian sengketa tanah di Sumut
Rabu, 29 Juli 2020 - 21:56 WIB
Wakil Bupati Langkat Syah Afandin menghadiri Rapat Koordinasi penanganan dan penyelesaian masalah pe...
 Kader parpol di Subang bantu kabupaten tetangga di Pilkada 2020   
Selasa, 28 Juli 2020 - 15:46 WIB
Dalam proses pemilihan kepala daerah setiap calon akan berusaha untuk memenangkan pemilihan umum ter...
Kabinet Ampera I di masa Orde Baru 
Selasa, 28 Juli 2020 - 08:13 WIB
Pada awal berdirinya, Masa Orde baru menjadi titik kebangkitan bangsa Indonesia, karena memang pada ...
PDIP respon soal Gibran akan melawan kotak kosong di Pilkada Solo
Jumat, 24 Juli 2020 - 21:48 WIB
 Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait tudingan bahwa bakal ca...
 Pelantikan pertama pejabat Subang dilakukan secara virtual
Selasa, 21 Juli 2020 - 20:56 WIB
Bupati Subang, H. Ruhimat melakukan pelantikan secara virtual kepada 137 orang pejabat dari eselon ...
 KPU berlakukan WFH setelah satu pegawai positif COVID-19
Selasa, 21 Juli 2020 - 20:27 WIB
Komisi Pemilihan Umum memberlakukan work from homeatau bekerja dari rumah untuk sebagian besar pega...
 Koalisi Nasdem, Demokrat dan PKB usung Dadang dan Sahrul Gunawan
Selasa, 21 Juli 2020 - 20:11 WIB
 Isu calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung pada Pilkada serentak 2020 yang diusung Parpol kian mema...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV