Bawaslu Sulteng tangani 31 kasus netralitas ASN jelang pilkada
Elshinta
Jumat, 19 Juni 2020 - 14:36 WIB |
Bawaslu Sulteng tangani 31 kasus netralitas ASN jelang pilkada
Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen memaparkan materi dalam dialog bertajuk `Ngobrol Pengawasan Pemilihan (Ngopi)`, berlangsung di halaman Kantor Bawaslu Sulteng. Foto: Antara

Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tengah, di Palu, Jumat (19/6) mencatat 31 kasus terkait dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tahun 2020.

"Selama tahapan pilkada dimulai dan sampai dengan hari ini, Bawaslu Sulteng telah menangani 31 kasus terkait netralitas ASN," ucap Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen.

Berdasarkan data Bawaslu Sulteng, 31 kasus tersebut penyebarannya terdiri dari ASN tingkat Provinsi Sulteng enam kasus, Kota Palu dua kasus, Kabupaten Sigi tujuh kasus, Tolitoli dua kasus, Tojo Una-una empat kasus, Banggai 10 kasus.

Bawaslu Sulteng menyebut tren pelanggaran netralitas ASN, meliputi ASN mendukung salah satu bakal calon sebanyak tiga kasus, ASN memberikan dukungan melalui media sosial/media massa sebanyak sembilan kasus.

Kemudian ASN menghadiri kegiatan silaturahmi/menguntungkan bakal calon berjumlah tiga kasus, ASN sosialisasikan bakal calon melalui APK empat kasus, ASN mendaftarkan sebagai bakal calon perseorangan satu kasus, dan ASN melakukan pendekatan/mendaftarkan diri pada salah satu partai politik sebanyak 11 kasus.

"31 kasus yang telah ditangani oleh Bawaslu semua merupakan temuan Bawaslu dan jajarannya di tingkat kabupaten/kota," sebutnya.

Sebelumnya, Bawaslu Sulawesi Tengah mengakui netralitas aparatur sipil negara (ASN) masih menjadi problem dan tantangan utama dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan integritas.

"Masalah netralitas ASN masih terus terjadi. Sudah banyak penindakan yang dilakukan oleh pengawas pemilu, namun masih saja terjadi," katanya di Palu, Rabu (17/6).

Bawaslu Sulteng telah menduga pelanggaran yang terkait dengan netralitas ASN yang pernah terjadi di pemilu dan pileg di tahun 2019, masih akan terjadi pada tahun 2020 di momentum pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.

Dugaan itu benar, dibuktikan dengan adanya 31 kasus terkait netralitas ASN yang saat ini telah ditangani oleh Bawaslu.

Ruslan Husen mengakui bahwa dari sisi regulasi khususnya penindakan terhadap ASN yang melanggar kode etik dalam pesta demokrasi, diakui Bawaslu belum memberikan efek jera.

Di sisi lain, panjangnya prosedur dalam pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik dan administrasi juga berpengaruh terhadap netralitas ASN dalam pesta demokrasi.

Oleh karena itu, Bawaslu menginginkan pembina kepegawaian jangan diberikan kepada kepala daerah, agar aturan benar-benar dijalankan, demikian Antara. (Anj)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Bawaslu Gunung Kidul layangkan rekomendasi kepada Komisi ASN
Senin, 10 Agustus 2020 - 12:46 WIB
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta melayangkan rekom...
DPR, KPU, Bawaslu, LSM sepakat Pilkada serentak momentum lawan COVID-19
Sabtu, 08 Agustus 2020 - 14:14 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat, KPU, Bawaslu dan LSM sepakat menjadikan Pilkada Serentak 2020 ini sebagai m...
Bawaslu temukan 148.887 pemilih TMS masuk daftar pemilih
Jumat, 07 Agustus 2020 - 12:37 WIB
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung mendapati sebanyak 148.887 pemilih yang tid...
Milenial Nunukan harap Indrajit lanjutkan pengabdian bangun Kaltara
Selasa, 04 Agustus 2020 - 17:26 WIB
Nama Irjen Pol. Indrajit tentunya tidak asing lagi di masyarakat Kalimantan Utara, beliau merupakan ...
Terkait masa kepengurusan yang telah habis, DWP PAN Kaltara akan gelar Muswil ke-II
Selasa, 04 Agustus 2020 - 14:46 WIB
Masa kepengurusan Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltara telah habis, D...
Tahapan Coklit data pemilih Pilkada hampir rampung
Senin, 03 Agustus 2020 - 20:11 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, telah menyelesaikan 82 persen tahapan ...
FPAN: Kecil kemungkinan Pilkada 2020 diundur
Minggu, 02 Agustus 2020 - 17:29 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengatakan meskipun grafi...
PAN usulkan ambang batas pencalonan di pilkada diturunkan
Minggu, 02 Agustus 2020 - 15:29 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengusulkan agar ambang batas pencalonan calon kep...
KPU: Coklit di Semarang memasuki minggu kedua
Rabu, 29 Juli 2020 - 17:26 WIB
Tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang tahun 2020 memasuki minggu kedua pelaksanaan kegi...
Puluhan APK paslon kepala daerah dirusak
Selasa, 28 Juli 2020 - 21:25 WIB
Alat Peraga Kampanye (APK) salah satu pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Teng...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)