Menkopolhukam: Pemerintah tidak bisa sepihak cabut RUU HIP
Elshinta
Rabu, 17 Juni 2020 - 06:49 WIB |
Menkopolhukam: Pemerintah tidak bisa sepihak cabut RUU HIP
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD (depan dua kiri) mendampingi Wakil Presiden Ma`ruf Amin (depan tengah) saat memberikan pernyataan pers lewat telekonferensi dari rumah dinas wapres di Jakarta, Selasa (16/6/2020). Foto: Antara.

Elshinta.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan Pemerintah tidak bisa menghentikan rencana pembahasan rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) secara sepihak, karena itu merupakan produk legislatif yang sedang berjalan di DPR.

"Karena ini adalah produk di dalam sebuah proses legislasi yang sedang berjalan, maka Pemerintah minta menunda. Pemerintah tidak bisa langsung mencabut karena itu adalah urusan legislasi, bukan sesuatu yang bisa dilakukan sepihak oleh Pemerintah," kata Mahfud MD usai menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di rumah dinas wapres Jakarta, Selasa (16/6) malam.

Mahfud mengatakan secara substansi, Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 masih berlaku dan bersifat mengikat, serta diperkuat melalui Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003. Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tersebut memuat tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah NKRI bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

"Oleh sebab itu, seharusnya kan itu menjadi sikap Pemerintah. Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 itu menjadi jangkauan dari setiap pembicaraan tentang ideologi, termasuk haluan ideologi kita itu," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

RUU HIP merupakan inisiatif dan usulan DPR yang disampaikan kepada Pemerintah untuk mendapat persetujuan guna dibahas dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Mahfud mengatakan Pemerintah tidak mengirimkan surat presiden (surpres) tentang sikap Pemerintah terkait penundaan pembahasan RUU HIP tersebut.

"RUU tersebut adalah usul inisiatif DPR yang disampaikan kepada Pemerintah. Dan sesudah Presiden berbicara dengan banyak kalangan dan mempelajari isinya, maka Pemerintah memutuskan untuk meminta penundaan kepada DPR. Jadi Pemerintah tidak mengirimkan surpres untuk pembahasan itu," kata Mahfud, dihimpun Antara.

Terhadap sikap penundaan pembahasan tersebut, Badan Legislasi (Baleg) DPR menunggu surat resmi dari Pemerintah yang berisikan permintaan penundaan pembahasan RUU HIP.

"Mekanismenya sudah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 jo UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jadi kami menunggu surat resmi Pemerintah," kata Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidlowi. (Anj/Der)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polres HSU sosialisasikan cegah tangkal COVID-19 sampai ke perbatasan Kalteng
Kamis, 13 Agustus 2020 - 18:25 WIB
Polres Hulu Sungai Utara (HSU), Polda Kalsel, sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) HSU No. 33 tahun...
Pelaku seni dan budaya di Kota Malang menerima bantuan
Kamis, 13 Agustus 2020 - 16:58 WIB
Sebanyak 96 pelaku seni dan budaya di Kota Malang menerima bantuan di tengah pandemi COVID-19. Pembe...
Pariaman akan kibarkan Bendera Merah Putih di dalam laut
Kamis, 13 Agustus 2020 - 16:36 WIB
Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat bersama komunitas di daerah itu akan mengibarkan Bendera Me...
BRG: Upaya pencegahan karhutla bukan tanggung jawab desa semata
Kamis, 13 Agustus 2020 - 16:12 WIB
Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG) Myrna Safitri me...
Polri utamakan upaya preventif dalam penegakkan disiplin pakai masker
Kamis, 13 Agustus 2020 - 15:24 WIB
Polisi Republik Indonesia (Polri) mengatakan akan tetap mendahulukan upaya preventif dalam penegakan...
Kapolda: Ada tiga komponen penting mereduksi radikalisme
Kamis, 13 Agustus 2020 - 14:50 WIB
Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Inspektur Jenderal Polisi Hamidin, mengatakan, ada tig...
Menteri ESDM tekankan akselerasi pemanfaatan energi terbarukan
Kamis, 13 Agustus 2020 - 13:12 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menekankan pentingnya akselerasi pemanfa...
8.171 pasien RSD Wisma Atlet sembuh COVID-19
Kamis, 13 Agustus 2020 - 12:57 WIB
Pasien sembuh COVID-19 di Rumah Sakit Darurat (RS) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, hingga 13 Agustu...
Gubernur Kepulauan Riau dinyatakan sembuh dari COVID-19
Kamis, 13 Agustus 2020 - 11:31 WIB
Gubernur Kepulauan Riau Isdianto dinyatakan sembuh dari COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan yang ...
Kulon Progo laksanakan upacara HUT ke-75 RI secara terbatas dan daring
Kamis, 13 Agustus 2020 - 09:31 WIB
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tetap akan melaksanakan upacara pering...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)