Pemerintah daerah harus aktif cegah alih fungsi lahan
Elshinta
Selasa, 16 Juni 2020 - 20:10 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
 Pemerintah daerah harus aktif cegah alih fungsi lahan
Ilustrasi. Foto: Istimewa/Elshinta.

Elshinta.com - Indonesia sebagai negara agraris kini menghadapi ancaman serius atas alih fungsi lahan pertanian. Indikasinya bisa terlihat dari adanya ribuan hektar sawah yang berubah peruntukannya.

Kementerian Pertanian mencatat ada sekitar 100 ribu hektar sawah yang berubah menjadi perumahan, infrastruktur, dan peruntukan lainnya tiap tahunnya. 

Hal ini juga turut dibenarkan oleh Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono. Menurutnya, alih fungsi lahan pertanian ini tetap terjadi karena belum ada realisasi aturan hingga ke tingkat daerah. 

Instrumen hukum memang sudah ada, tapi eksekusi di lapangannya belum terealisasi sepenuhnya. 

"Sebenarnya kita sudah punya undang-undang untuk mengatasi alih fungsi lahan itu. Tetapi pada prakteknya UU itu kan harus disesuaikan dengan Perda RTRW atau Rencana Tata Ruang wilayah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten," kata Ono seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Bayu Koosyadi, Selasa (16/6). 

"Nah, yang jadi permasalahan lagi sampai saat ini bisa dikatakan belum ada Perda sebagai turunan UU No 41 Tahun 2009 itu," lanjutnya.

Seperti di Jawa Barat, misalnya. Meski sudah ada Perda Provinsi Jawa Barat No 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tapi instrumen hukum itu belum diikuti sepenuhnya oleh Kabupaten/Kota. 

Ono Surono baru melihat perkembangan positif di Kabupaten Cirebon untuk Perda PLP2B ini. Ia juga akan terus memonitor perkembangan penerapan PLP2B di Jawa Barat. 

"Saya belum mendengar bahwa di Jawa Barat itu sudah ada ya. Tapi kemarin saya juga sudah mengingatkan, misalnya di Kabupaten Cirebon. Yang saya tau di kabupaten Cirebon itu baru draft yang sedang dipersiapkan," ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu. 

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, Hendy Jatnika mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen dalam mempersiapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) tersebut. 

Saat ini, lanjut Hendy, Provinsi Jawa Barat tengah mempersiapkan revisi Perda Rencana Tata Ruang untuk mendukung itu.

"Untuk Jabar, terkait penetapan lahan pertanian berkelanjutan masih berlanjut. Dan saat ini Perda Tata Ruang nya masih dalam proses revisi," kata Hendy Jatnika saat dikonfirmasi.

Dalam Perda Tata Ruang Jawa Barat, lanjut Hendy, pihaknya telah menargetkan lahan pertanian yang akan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 900.000 ha.

Hendy mengakui, mengatasi fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian memang bukanlah hal yang mudah. 

Menurutnya, salah satu kendala dalam menetapkan dan menjaga lahan pertanian berkelanjutan disebabkan belum adanya sinergitas antara kebijakan di tingkat Provinsi dengan Kabupaten/Kota. 

"Memang sulit untuk mengawasi alih fungsi lahan, tentunya kabupaten/kota juga dengan sendirinya melakukan penerapan perundang-undangan yang melindungi lahannya masing-masing. Karena kabupaten kan juga punya Perbup masing-masing," kata ujarnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Upaya Palembang tertibkan pangan berformalin
Senin, 10 Mei 2021 - 15:56 WIB
Peredaran makanan, minuman, obat, kosmetika dan barang lainnya belum sepenuhnya terjamin aman dikons...
Tinggi muka air toba meningkat selama rekayasa cuaca
Senin, 10 Mei 2021 - 13:56 WIB
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mengatakan tinggi muka air (TMA) Danau Toba mengalami penin...
Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2021 digelar di Kupang
Sabtu, 08 Mei 2021 - 14:25 WIB
Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) merestui Pelaksanaan Per...
GAPKI dan Polda Kalsel sepakat cegah karhutla
Rabu, 05 Mei 2021 - 13:35 WIB
Polda Kalsel melakukan penandatangan MoU dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) da...
Tinggi muka air Danau Toba meningkat selama Operasi TMC
Rabu, 05 Mei 2021 - 12:47 WIB
Tinggi Muka Air (TMA) Danau Toba terpantau meningkat signifikan setelah dilaksanakan TMC (Teknologi ...
Kepala BNPB Doni Monardo hijaukan Pantai Cemara Sewu Adipala
Rabu, 28 April 2021 - 18:58 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik  Indonesia Letjen TNI Dr (H.C) Doni Mo...
10 ton ikan di Danau Maninjau mati massal
Selasa, 27 April 2021 - 19:08 WIB
Sekitar 10 ton ikan jenis nila dan majalaya di Danau Maninjau, Kecamatan Tanjungraya, Kabupaten Agam...
PHE fokus bersihkan pantai, Bupati Karawang apresiasi langkah cepat tangani ceceran minyak
Senin, 26 April 2021 - 20:48 WIB
Bupati Karawang, Celica Nurrachadiana meminta agar PHE ONWJ terus melakukan upaya percepatan pembers...
Pemkot Pontianak canangkan program `bedah toilet`
Senin, 26 April 2021 - 09:38 WIB
Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat mencanangkan program `bedah toilet` bagi masyar...
Yogyakarta ingatkan masyarakat bijak kelola sampah masker
Jumat, 23 April 2021 - 19:37 WIB
Penggunaan masker sebagai kebutuhan warga dalam menjalani aktivitas sehari-hari di masa pandemi COVI...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV