Pemerintah daerah harus aktif cegah alih fungsi lahan
Elshinta
Selasa, 16 Juni 2020 - 20:10 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
 Pemerintah daerah harus aktif cegah alih fungsi lahan
Ilustrasi. Foto: Istimewa/Elshinta.

Elshinta.com - Indonesia sebagai negara agraris kini menghadapi ancaman serius atas alih fungsi lahan pertanian. Indikasinya bisa terlihat dari adanya ribuan hektar sawah yang berubah peruntukannya.

Kementerian Pertanian mencatat ada sekitar 100 ribu hektar sawah yang berubah menjadi perumahan, infrastruktur, dan peruntukan lainnya tiap tahunnya. 

Hal ini juga turut dibenarkan oleh Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono. Menurutnya, alih fungsi lahan pertanian ini tetap terjadi karena belum ada realisasi aturan hingga ke tingkat daerah. 

Instrumen hukum memang sudah ada, tapi eksekusi di lapangannya belum terealisasi sepenuhnya. 

"Sebenarnya kita sudah punya undang-undang untuk mengatasi alih fungsi lahan itu. Tetapi pada prakteknya UU itu kan harus disesuaikan dengan Perda RTRW atau Rencana Tata Ruang wilayah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten," kata Ono seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Bayu Koosyadi, Selasa (16/6). 

"Nah, yang jadi permasalahan lagi sampai saat ini bisa dikatakan belum ada Perda sebagai turunan UU No 41 Tahun 2009 itu," lanjutnya.

Seperti di Jawa Barat, misalnya. Meski sudah ada Perda Provinsi Jawa Barat No 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tapi instrumen hukum itu belum diikuti sepenuhnya oleh Kabupaten/Kota. 

Ono Surono baru melihat perkembangan positif di Kabupaten Cirebon untuk Perda PLP2B ini. Ia juga akan terus memonitor perkembangan penerapan PLP2B di Jawa Barat. 

"Saya belum mendengar bahwa di Jawa Barat itu sudah ada ya. Tapi kemarin saya juga sudah mengingatkan, misalnya di Kabupaten Cirebon. Yang saya tau di kabupaten Cirebon itu baru draft yang sedang dipersiapkan," ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu. 

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, Hendy Jatnika mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen dalam mempersiapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) tersebut. 

Saat ini, lanjut Hendy, Provinsi Jawa Barat tengah mempersiapkan revisi Perda Rencana Tata Ruang untuk mendukung itu.

"Untuk Jabar, terkait penetapan lahan pertanian berkelanjutan masih berlanjut. Dan saat ini Perda Tata Ruang nya masih dalam proses revisi," kata Hendy Jatnika saat dikonfirmasi.

Dalam Perda Tata Ruang Jawa Barat, lanjut Hendy, pihaknya telah menargetkan lahan pertanian yang akan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 900.000 ha.

Hendy mengakui, mengatasi fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian memang bukanlah hal yang mudah. 

Menurutnya, salah satu kendala dalam menetapkan dan menjaga lahan pertanian berkelanjutan disebabkan belum adanya sinergitas antara kebijakan di tingkat Provinsi dengan Kabupaten/Kota. 

"Memang sulit untuk mengawasi alih fungsi lahan, tentunya kabupaten/kota juga dengan sendirinya melakukan penerapan perundang-undangan yang melindungi lahannya masing-masing. Karena kabupaten kan juga punya Perbup masing-masing," kata ujarnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Enam titik jalan raya Kota Bandung banjir usai dilanda hujan deras
Rabu, 25 November 2020 - 17:25 WIB
Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung mencatat ada enam titik jalan ra...
Peringati Hari Pohon Sedunia untuk kenang Salim Kancil Lumajang
Minggu, 22 November 2020 - 18:23 WIB
Kelompok pecinta alam dari berbagai daerah memperingati Hari Pohon Sedunia dengan melakukan kegiatan...
BMKG memprakirakan suhu panas di Yogyakarta hingga akhir November
Jumat, 20 November 2020 - 15:30 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta memprakirakan suhu udara panas yang ...
BPBD: Masyarakat Pulau Bangka waspadai hujan disertai petir
Jumat, 20 November 2020 - 14:15 WIB
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta masyarakat d...
Tiga ekor kambing mati dimangsa macan dahan
Rabu, 18 November 2020 - 11:25 WIB
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resor Agam, Sumatera Barat, menduga tiga ekor kambing di K...
Pemerintah hibahkan 149.458 M2 tanah eks BRR kepada Pemkab Aceh Barat
Rabu, 18 November 2020 - 07:20 WIB
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menghibahkan sebidang tanah seluas 1...
Tata kelola limbah dan SDA, Komisi II DPRD Medan Kunker ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
Minggu, 15 November 2020 - 09:56 WIB
Komisi II DPRD Medan melakukan kunjungan kerja ke Pemko Langsa, Provinsi Aceh, Jumat (13/11). Kunjun...
Pekanbaru membutuh tambahan kolam retensi atasi banjir
Kamis, 12 November 2020 - 07:55 WIB
Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru menyatakan masih membutuhkan tambahan kolam retensi berupa waduk...
BMKG prediksi cuaca Jakarta cerah berawan hingga hujan siang ini
Kamis, 12 November 2020 - 07:25 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca di Ibu Kota Jakarta cerah ber...
Arzeti Bilbina ingatkan bahaya paparan zat kimia pada botol plastik
Rabu, 11 November 2020 - 19:24 WIB
Model senior yang kini aktif menjadi anggota DPR RI Komisi IX, Arzeti Bilbina Huzaimi mengingatkan a...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV