Ahli pertanian sebut alih fungsi lahan ajang pemiskinan
Elshinta
Rabu, 10 Juni 2020 - 12:45 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
 Ahli pertanian sebut alih fungsi lahan ajang pemiskinan
Foto: Ilustasi. https://bit.ly/39IH55B/elshinta.com.

Elshinta.com - Ancaman alih fungsi lahan pertanian semakin nyata di Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir luas baku sawah berkurang cukup signifikan. 

Menurut data Kementerian ATR/BPN lahan pertanian menyusut 287 ribu hektar dalam rentang waktu 2013-2019. Data lain menyebutkan, 110 ribu hektar lahan pertanian berganti peruntukan tiap tahunnya (HKTI, 2019). 

Ahli pertanian dari Universitas Udayana, Prof.Ir. I Made Supartha Utama, menyebut alih fungsi lahan ini pada dasarnya justru menjadi ajang pemiskinan masyarakat. Pasalnya, mendorong petani kehilangan pekerjaannya dan bergaya hidup konsumtif. 

"Perubahan sosial mempengaruhi luas lahan pertanian yang semakin sempit. Lahan pertanian banyak berubah peruntukan menjadi non-pertanian. Cuma masalahnya, meski punya uang, petani tidak punya skill lain," kata Prof Supartha.

"Nah, sekarang lahan pertaniannya tidak ada. Dia punya uang, tapi tidak punya skill selain bertani, akhirnya terjadilah dengan gaya hidup tinggi dengan pola hidup konsumtif. Nah, ini kan sebenarnya suatu pemiskinan sebenarnya," lanjut Supartha seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Bayu Koosyadi, Rabu (10/6).

Untuk mencegahnya, pemerintah perlu memberikan beberapa insentif guna mencegah petani melepaskan lahannya. Karena pada dasarnya keputusan menjual lahan pertanian itu terletak pada mereka.

"Lahan pertanian yang berkelanjutan itu harusnya dijaga oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan diberikan insentif, misalnya kemudahan pajaknya, subsidi pestisida, atau dukungan teknologi, sehingga produktivitasnya akan meningkat dan efisien, serta memberikan pendapatan yang baik bagi para petani," kata Prof Supartha.

Prof Supartha menilai, sebenarnya instrumen hukum untuk mencegah alih fungsi lahan ini sudah cukup memadai. Tinggal implementasinya di lapangan saja. 

Pemerintah perlu konsisten agar kebijakan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan ini bisa optimal.

"Menurut saya, UU No. 4/2009 sudah cukup bagus. Cuma sekarang bagaimana implementasinya. Bagaimana undang-undang itu diterjemahkan menjadi pergub atau perda," terangnya.

"Dan Undang-Undang itu harus dilaksanakan secara konsisten, dan perlu perencanaan yang baik untuk menentukan mana yang akan dijadikan kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ke depan," pungkas Prof. Supartha.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Cegah banjir lagi, Kementerian PUPR bangun tanggul di Luwu Utara
Kamis, 13 Agustus 2020 - 09:44 WIB
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR membangun tanggul sementara dalam rangka m...
Polri dan warga swadaya perbaiki jalan rusak di Papua
Rabu, 12 Agustus 2020 - 12:37 WIB
Polisi bersama masyarakat di Doyo Baru, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Papua, secara swa...
Kementerian PUPR bakal bedah 146 rumah di Mempawah Kalbar
Minggu, 09 Agustus 2020 - 17:29 WIB
Sebanyak 146 unit rumah di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, bakal direhabilitasi dalam...
Rancangan Renduk PBWN-KP jadi acuan pembangunan kawasan perbatasan 5 tahun ke depan
Sabtu, 08 Agustus 2020 - 16:14 WIB
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah selesai merancangan Rencana Induk (Renduk). Renduk ...
Pembangunan Jembatan Musi VI dikebut, akhir tahun 2020 siap operasional
Jumat, 07 Agustus 2020 - 18:13 WIB
Impian masyarakat Palembang untuk memiliki jembatan tambahan demi mengurai kemacetan antara seberang...
Menteri Edhy dukung komitmen pembangunan berkelanjutan Sulawesi Utara
Jumat, 07 Agustus 2020 - 09:46 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendukung komitmen pembangunan berkelanjutan di dua Wila...
Kementerian PUPR bangun rusun pondok pesantren di Riau
Jumat, 07 Agustus 2020 - 09:37 WIB
Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong penin...
Tertunda akibat COVID-19, DPRD DIY minta pembangunan JJLS dilanjutkan 2021 
Kamis, 06 Agustus 2020 - 14:11 WIB
Akibat pandemi COVID-19 pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di selatan DIY di Kabupaten Ba...
Kementerian PUPR siap bedah 3.772 rumah di Sumbar
Selasa, 04 Agustus 2020 - 09:34 WIB
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap melakukan program Bantuan Stimulan Perum...
Menhub targetkan Pelabuhan Nusa Penida rampung sebelum Juni 2021
Senin, 03 Agustus 2020 - 20:36 WIB
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menargetkan pembangunan Pelabuhan Sampalan-Bias Munju...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)