Pilkada serentak kedepankan prinsip demokratis jaga stabilitas Pemda
Elshinta
Senin, 08 Juni 2020 - 13:11 WIB |
Pilkada serentak kedepankan prinsip demokratis jaga stabilitas Pemda
Ilustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/2MG6rHc

Elshinta.com - Tim Ahli Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Muhammad Rullyandi, mengatakan penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 akan mengedepankan prinsip demokratis demi tercapainya tujuan efektifitas dan stabilitas pemerintahan daerah, serta keberlanjutan demokrasi.

"Hal tersebut dilakukan dengan menekankan tingkat partisipasi pemilih, jaminan keselamatan kesehatan dengan prosedur protokol kesehatan yang ketat dan memadai," kata Rullyandi dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (8/6).

Menurut dia, pelaksanaan pilkada secara khusus ini untuk menjaga marwah negara Indonesia sebagai negara demokrasi yang baik di hadapan dunia internasional yang berdampak pada penilaian stabilitas investasi. "Penyelenggaraan pilkada ini, dengan mengingat adanya perbandingan beberapa negara di dunia telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum saat puncak pandemik COVID-19 berlangsung seperti di Korea Selatan, Jerman, Afrika maupun di Prancis," ujarnya.

Menurut pakar hukum tata negara ini, kehendak suara rakyat dengan mayoritas suara terbanyak adalah proses konstitusional pengisian jabatan kepala daerah sebagai pemimpin yang dikehendaki oleh konstitusi untuk menduduki dan memegang jabatan selama masa tugas pemerintah daerah dengan jaminan kepastian hukum masa jabatan dan pembatasan periodesasi. "Maka demikian, setiap warga negara diberikan jaminan perlindungan atas hak konstitusionalnya sebagai pemenuhan hak politik untuk dipilih dan memilih sebagaimana ditegaskan Pasal 43 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa Setiap Warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum," papar Rullyandi.

Sementara itu, Ahli Kebijakan Publik dari Universitas Brawijaya Malang, Sujono HS, menuturkan agenda nasional penyelenggaraan Pilkada serentak di 270 wilayah untuk Gubernur, Bupati dan Wali Kota tahun 2020, dihadapkan dengan adanya kondisi darurat, wabah COVID-19.

Hal tersebut memerlukan keputusan luar biasa termasuk langkah strategis dan dinamis yang dilakukan oleh Pemerintah, DPR dan KPU. "Ini butuh dukungan semua pihak, dan diharapkan, pelaksanaan pilkada di tengah pandemik ini,mampu berjalan dengan mengedepankan azas transparan dan merupakan pemenuhan hak demokrasi setiap warga negara," ujar Sujono, dihimpun Antara.

Seiring kebijakan kehidupan normal baru bahwa pemerintah telah membuka kembali aktivitas masyarakat secara terbatas, maka berdampak perlu dilakukan berbagai penyesuaian penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan pada 9 Desember 2020. Demikian juga memberikan kepastian hukum keberlangsungan pengisian jabatan secara terjadwal dan masa jabatan kepala daerah yang akan habis masa tugasnya pada bulan Februari 2021. "Aturan ini guna menghindari rechstvacuum atau kekosongan jabatan yang tidak pasti dan pemenuhan hak konstitusional yakni hak dipilih dan memilih sebagai wujud demokrasi daulat rakyat," tutur Sujono menjelaskan. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Amnasmen hargai DKPP terkait pemberhentian sebagai Ketua KPU Sumbar
Sabtu, 07 November 2020 - 13:40 WIB
Mantan Ketua KPU Sumatera Barat Amnasmen menyatakan menghargai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggar...
Sekjen PAN: Parpol harus tanggung jawab soal kesehatan pilkada
Minggu, 27 September 2020 - 19:29 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengatakan partai politik bertanggun...
Bawaslu Jabar: Potensi keterlibatan ASN berpolitik praktis tinggi
Minggu, 27 September 2020 - 19:16 WIB
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat menyampaikan potensi keterlibatan pegawai negeri ...
KPU Kabupaten Bandung dorong kampanye tiga paslon secara daring
Minggu, 27 September 2020 - 18:14 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung mendorong ketiga pasangan calon (paslon) dalam Pemilih...
Polda Kalteng patroli skala besar amankan tahapan kampanye
Sabtu, 26 September 2020 - 21:43 WIB
Sebanyak 571 personel Polda Kalimantan Tengah melakukan patroli berskala besar di wilayah Kota Palan...
Gubernur Khofifah sarankan pemanfaatan ruang virtual kampanye Pilkada
Sabtu, 26 September 2020 - 20:56 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyarankan para kandidat memanfaatkan ruang-ruang virt...
Sultan HB X minta Pjs Bupati Bantul cermati pelaksanaan Pilkada 2020
Sabtu, 26 September 2020 - 20:29 WIB
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta Penjabat Sementara Bupati B...
11 paslon bupati di Babel sepakat patuhi prokes COVID-19
Sabtu, 26 September 2020 - 14:29 WIB
Sebanyak 11 pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta Pilkada 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka...
Salam metal, ZIYAP mengaku optimis menang dengan nomor 3 di Pilgub Kaltara
Jumat, 25 September 2020 - 17:38 WIB
Pasangan Zainal Arifin Paliwang dan Yansen Tipa Padan yang mendapat nomor urut 3 dalam pengundian no...
DPR minta pemerintah tingkatkan jaringan internet di masa Pilkada
Jumat, 25 September 2020 - 13:28 WIB
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Pemerintah segera meningkatkan dan menyiapkan sarana dan ...
Live Streaming Radio Network