Pilkada serentak kedepankan prinsip demokratis jaga stabilitas Pemda
Elshinta
Senin, 08 Juni 2020 - 13:11 WIB |
Pilkada serentak kedepankan prinsip demokratis jaga stabilitas Pemda
Ilustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/2MG6rHc

Elshinta.com - Tim Ahli Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Muhammad Rullyandi, mengatakan penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 akan mengedepankan prinsip demokratis demi tercapainya tujuan efektifitas dan stabilitas pemerintahan daerah, serta keberlanjutan demokrasi.

"Hal tersebut dilakukan dengan menekankan tingkat partisipasi pemilih, jaminan keselamatan kesehatan dengan prosedur protokol kesehatan yang ketat dan memadai," kata Rullyandi dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (8/6).

Menurut dia, pelaksanaan pilkada secara khusus ini untuk menjaga marwah negara Indonesia sebagai negara demokrasi yang baik di hadapan dunia internasional yang berdampak pada penilaian stabilitas investasi. "Penyelenggaraan pilkada ini, dengan mengingat adanya perbandingan beberapa negara di dunia telah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum saat puncak pandemik COVID-19 berlangsung seperti di Korea Selatan, Jerman, Afrika maupun di Prancis," ujarnya.

Menurut pakar hukum tata negara ini, kehendak suara rakyat dengan mayoritas suara terbanyak adalah proses konstitusional pengisian jabatan kepala daerah sebagai pemimpin yang dikehendaki oleh konstitusi untuk menduduki dan memegang jabatan selama masa tugas pemerintah daerah dengan jaminan kepastian hukum masa jabatan dan pembatasan periodesasi. "Maka demikian, setiap warga negara diberikan jaminan perlindungan atas hak konstitusionalnya sebagai pemenuhan hak politik untuk dipilih dan memilih sebagaimana ditegaskan Pasal 43 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa Setiap Warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum," papar Rullyandi.

Sementara itu, Ahli Kebijakan Publik dari Universitas Brawijaya Malang, Sujono HS, menuturkan agenda nasional penyelenggaraan Pilkada serentak di 270 wilayah untuk Gubernur, Bupati dan Wali Kota tahun 2020, dihadapkan dengan adanya kondisi darurat, wabah COVID-19.

Hal tersebut memerlukan keputusan luar biasa termasuk langkah strategis dan dinamis yang dilakukan oleh Pemerintah, DPR dan KPU. "Ini butuh dukungan semua pihak, dan diharapkan, pelaksanaan pilkada di tengah pandemik ini,mampu berjalan dengan mengedepankan azas transparan dan merupakan pemenuhan hak demokrasi setiap warga negara," ujar Sujono, dihimpun Antara.

Seiring kebijakan kehidupan normal baru bahwa pemerintah telah membuka kembali aktivitas masyarakat secara terbatas, maka berdampak perlu dilakukan berbagai penyesuaian penyelenggaraan pemilihan serentak lanjutan pada 9 Desember 2020. Demikian juga memberikan kepastian hukum keberlangsungan pengisian jabatan secara terjadwal dan masa jabatan kepala daerah yang akan habis masa tugasnya pada bulan Februari 2021. "Aturan ini guna menghindari rechstvacuum atau kekosongan jabatan yang tidak pasti dan pemenuhan hak konstitusional yakni hak dipilih dan memilih sebagai wujud demokrasi daulat rakyat," tutur Sujono menjelaskan. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Bawaslu Gunung Kidul layangkan rekomendasi kepada Komisi ASN
Senin, 10 Agustus 2020 - 12:46 WIB
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta melayangkan rekom...
DPR, KPU, Bawaslu, LSM sepakat Pilkada serentak momentum lawan COVID-19
Sabtu, 08 Agustus 2020 - 14:14 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat, KPU, Bawaslu dan LSM sepakat menjadikan Pilkada Serentak 2020 ini sebagai m...
Bawaslu temukan 148.887 pemilih TMS masuk daftar pemilih
Jumat, 07 Agustus 2020 - 12:37 WIB
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung mendapati sebanyak 148.887 pemilih yang tid...
Milenial Nunukan harap Indrajit lanjutkan pengabdian bangun Kaltara
Selasa, 04 Agustus 2020 - 17:26 WIB
Nama Irjen Pol. Indrajit tentunya tidak asing lagi di masyarakat Kalimantan Utara, beliau merupakan ...
Terkait masa kepengurusan yang telah habis, DWP PAN Kaltara akan gelar Muswil ke-II
Selasa, 04 Agustus 2020 - 14:46 WIB
Masa kepengurusan Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltara telah habis, D...
Tahapan Coklit data pemilih Pilkada hampir rampung
Senin, 03 Agustus 2020 - 20:11 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, telah menyelesaikan 82 persen tahapan ...
FPAN: Kecil kemungkinan Pilkada 2020 diundur
Minggu, 02 Agustus 2020 - 17:29 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengatakan meskipun grafi...
PAN usulkan ambang batas pencalonan di pilkada diturunkan
Minggu, 02 Agustus 2020 - 15:29 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mengusulkan agar ambang batas pencalonan calon kep...
KPU: Coklit di Semarang memasuki minggu kedua
Rabu, 29 Juli 2020 - 17:26 WIB
Tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang tahun 2020 memasuki minggu kedua pelaksanaan kegi...
Puluhan APK paslon kepala daerah dirusak
Selasa, 28 Juli 2020 - 21:25 WIB
Alat Peraga Kampanye (APK) salah satu pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Teng...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)