Anggota DPR: Rekap elektronik akan diatur dalam RUU Pemilu
Elshinta
Minggu, 07 Juni 2020 - 16:13 WIB |
Anggota DPR: Rekap elektronik akan diatur dalam RUU Pemilu
Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). Foto: Antara

Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu akan memasukan aturan mengenai penggunaan teknologi informasi khususnya terkait rekap elektronik atau `e-rekap`.

"Jadi misalnya mengenai rekapitulasi elektronik, sebagian besar ingin dimasukkan dalam RUU Pemilu," kata Saan dalam diskusi virtual bertajuk "Kemana Arah RUU Pemilu" di Jakarta, Minggu (7/6).

Dia mengatakan penggunaan rekap elektronik itu merupakan bagian dari upaya modernisasi pelaksanaan Pemilu ke depan yaitu memasukkan poin teknologi informasi dalam draf RUU Pemilu. Dengan demikian diharapkan memperbaiki kualitas pelaksanaan pemilu dan demokrasi Indonesia.

Sekretaris Fraksi Partai NasDem itu juga menjelaskan Komisi II DPR sebenarnya ingin agar RUU Pemilu satu paket dengan UU Partai Politik, dan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) namun belum dapat terlaksana.

"Namun kami baru memasukkan terkait pilkada. Saya perlu sampaikan bahwa sebagian besar fraksi ingin pilkada dilakukan normalisasi kembali. Misalnya 2020 tetap pilkada nanti 2025 pilkada lagi, 2022 ada pilkada sesuai jadwal yang ada lalu pilkada lagi di 2027," ujarnya, dihimpun Antara.

Saan mengatakan kalau misalnya nanti akan dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan, itu tidak dilakukan di 2024 namun di 2027 agar tidak ada masa jabatan dari kepala daerah yang berkurang. Karena itu dia menginginkan seluruh kepala daerah seperti gubernur, bupati/walikota, masa jabatannya adalah 5 tahun.

Selain itu menurut dia, Komisi II DPR juga berkepentingan untuk bisa mendapatkan masukan dengan cara membuka ruang partisipasi publik guna memberikan masukan dalam pembahasan RUU Pemilu. Misalnya Fraksi Nasdem sudah beberapa kali baik secara langsung sebelum pandemi COVID-19 melibatkan kelompok di luar partai dan ketika pandemi kami juga meminta masukan dengan diskusi virtual para penggiat pemilu.

Langkah itu menurut dia merupakan hal penting agar UU Pemilu yang dihasilkan DPR bukan produk hukum yang eksklusif namun melibatkan partisipasi publik secara masif dalam penyusunannya. Dia menilai hal itu penting karena UU Pemilu bukan hanya mengikat partai politik namun semua pihak untuk membangun demokrasi yang sehat dan berkualitas. (Anj)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Covid-19 pengaruhi ketersediaan hewan kurban
Selasa, 07 Juli 2020 - 21:46 WIB
Situasi pendemi Covid-19 berpengaruh juga kepada perniagaan hewan qurban tahun 2020. Stok hewan qurb...
Pemkot Magelang luncurkan aplikasi permudah urus pemakaman
Selasa, 07 Juli 2020 - 21:35 WIB
Pemkot Magelang, Jawa Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) meluncurkan fasilitas Simpel (sist...
Menag sebut 955 setoran calon jemaah haji telah dikembalikan
Selasa, 07 Juli 2020 - 21:27 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan telah ada 1.030 calon jemaah Haji yang mengajukan pengembalia...
UM terima 10 tempat cuci tangan dan 200 sembako 
Selasa, 07 Juli 2020 - 19:57 WIB
Universitas Negeri Malang (UM) kembali menerima bantuan di tengah pandemi COVID-19, sedikitnya 10 bu...
 Kapolres Majalengka dampingi tim Mabes dan Polda Jabar cek kesiapan desa tangguh
Selasa, 07 Juli 2020 - 19:36 WIB
Kapolres Majalengka AKBP Bismo Teguh Prakoso mendampingi Tim Baharkam Mabes Polri dan Polda Jabar me...
Struktur bangunan kuno ditemukan warga di lokasi penggalian kolam pancing Kediri
Selasa, 07 Juli 2020 - 19:11 WIB
Sebuah struktur bangunan kuno yang diyakini peninggalan zaman kerajaan ditemukan di Dusun Kebonagung...
Di Cirebon, Menteri Edhy janji benahi produksi garam rakyat
Selasa, 07 Juli 2020 - 18:47 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjanji melakukan pembenahan terhadap produksi garam ra...
DPRD minta pemerintah buka sekolah dengan terapkan protokol kesehatan
Selasa, 07 Juli 2020 - 18:37 WIB
Selain tempat wisata dan perbelanjaan dibuka di Kabupaten Tangerang, DPRD Kabupaten Tangerang juga m...
Luhut minta BPOM sederhanakan proses pencantuman logo produk Indonesia
Selasa, 07 Juli 2020 - 17:44 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta Badan Pengawasa...
Wujudkan stabilitas Kamtibmas, Kapolda Kalsel tingkatkan komunikasi antar Forkopimda
Selasa, 07 Juli 2020 - 16:59 WIB
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Kapolda Kalsel) Irjen Pol. Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV