Pensiunan karyawan Pos Kota menangkan gugatan melawan mantan perusahaannya
Elshinta
Rabu, 03 Juni 2020 - 22:11 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Pensiunan karyawan Pos Kota menangkan gugatan melawan mantan perusahaannya
Ilustrasi. Foto: Istimewa/Elshinta.

Elshinta.com - Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan 3 orang mantan karyawan media kawakan di Jakarta, PosKota, yang justru melawan mantan perusahannya sendiri. 

Dimana dalam putusan No. 16 / Pdt.Sus – PHI / 2020 / PN. JKT. PST dengan majelis hakim yang diketuai Bintang putuskan PT Media Antarkota Jaya (pemilik Koran Pos Kota) untuk membayar uang pesangon serta pensiun yang selama dua tahun tidak kunjung dibayar perusahaan. 

"Atas dikabulkannya gugatan ini, kami berharap PT Media Antarkota Jaya segera membayarkan hak pensiun dan pesangon mantan wartawan tersebut karena sudah tertunggak cukup lama. Dan, teriring doa semoga Pos Kota tetap berjaya setelah membayar kewajibannya membayar hak pensiun dan pesangon.” kata kuasa hukum ketiga mantan karyawan Pos Kota Boyamin Saiman, Rabu (3/6).

Dengan dasar putusan tersebut,  perusahaan pun harus membayarkan uang pesangon kepada Abdul Haris Iriawan (Penggugat I), sebesar : Rp 180.426.147, Sugeng Indarto (Penggugat II) sebesar : Rp 249.215.000, dan Syamsir Bastian (Penggugat III), sebesar : Rp 235.927.547,

Boyamin menambahkan, bahwa pihaknya menyadari saat ini industri Koran sedang menurun. Namun hal ini tidak menggugurkan hak pensiun dan pesangon dari mantan wartawannya. Sebab, apapun ketiganya ikut membesarkan Pos Kota dengan pengabdian menjadi wartawan Pos Kota di atas 25 tahun.

Hak Pensiun adalah komponen gaji yang dipotong tiap bulan dan dikelola oleh perusahaan untuk mendapat nilai tambah ketika pensiun sehingga wajib hukumnya untuk dibayar ketika wartawan telah pensiun.

”Kami berharap industri media massa tetap berjaya dan mampu memberikan kesejahteraan kepada karyawan yang masih bertugas dan pensiun,” katanya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Ronald Steven.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
LBH dorong Polda Lampung tangkap tersangka pelecehan seksual anak
Kamis, 09 Juli 2020 - 13:38 WIB
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung mendorong Kepolisian Daerah (Polda) Lampung segera menangk...
Menko Polhukam akan aktifkan lagi tim pemburu koruptor
Kamis, 09 Juli 2020 - 08:47 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan akan ...
JPU limpahkan berkas perkara terdakwa suap perizinan Lapas Sukamiskin
Rabu, 08 Juli 2020 - 11:54 WIB
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) melimpahkan berkas perkara terdakwa Direk...
UU KPK belum ditandatangani Presiden, Peradin: Legislasi setengah hati
Selasa, 07 Juli 2020 - 14:26 WIB
Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum menandatangani Undang-Undang KPK yang telah disahkan DPR....
Kasus John Kei, Polda Metro Jaya ungkap tiga aktor intelektual
Selasa, 07 Juli 2020 - 07:39 WIB
Polda Metro Jaya mengungkap tiga aktor intelektual yang berperan besar dalam rangkaian kasus yang di...
Tak ditandangani Presiden Jokowi, UU KPK tetap sah
Senin, 06 Juli 2020 - 22:46 WIB
Keberadaan Undang-undang KPK yang telah disahkan DPR namun belum ditandatangani Presiden Jokowi teta...
Terungkap dalam dakwaan korupsi Bank Sumut Rp202 miliar, Nama Komut PT Bank Sumut disebut
Senin, 06 Juli 2020 - 20:56 WIB
 Dalam dakwaan kedua terdakwa Korupsi Bank Sumut yakni Mantan Mantan Pemimpin Divisi Tresuri Bank S...
PN Jaksel gelar sidang Ruslan Buton jilid II dan Djoko Tjandra
Senin, 06 Juli 2020 - 09:59 WIB
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan Praperadilan Ruslan Buton untuk yang kedu...
Akademisi: Undang Undang tetap berlaku meski tanpa tanda tangan Presiden
Minggu, 05 Juli 2020 - 09:24 WIB
Penanganan kasus kasus korupsi tak boleh berhenti meskipun saat ini pemerintah masih fokus menangani...
Pandemi COVID-19 hambat pengusutan korupsi DLH Mimika
Sabtu, 04 Juli 2020 - 20:28 WIB
Pandemi COVID-19 yang melanda wilayah Papua sejak pertengahan Maret hingga sekarang ikut menghambat ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV