Terbukti lakukan penipuan Rp4,5 milliar, Bos Hotel LJ dihukum 2 tahun penjara
Elshinta
Rabu, 03 Juni 2020 - 21:11 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Terbukti lakukan penipuan Rp4,5 milliar, Bos Hotel LJ dihukum 2 tahun penjara
Sumber foto: Amsal/elshinta.com.

Elshinta.com - Terbukti melakukan penipuan dan penggelapan terhadap rekan bisnisnya, Bos Hotel LJ, Abdul Latif dihukum selama dua tahun penjara dalam persidangan yang berlangsung di Cakra 6 Pengadilan Negeri Medan, Rabu (3/6).

Putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim, Erintuah Damanik menyatakan sependapat dengan dakwaan JPU dari Kejari Medan Febrina Sebayang, bahwa dari persidangan selama ini fakta-fakta unsur tindak pidana Pasal 378 KUHPidana, perbuatan Abdul Latif telah terbukti.

Yakni unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, diyakini telah terbukti. 

Di bagian lain seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Amsal, majelis hakim berpendapat menolak nota pembelaan penasihat hukum (PH) terdakwa yang menyatakan perkara tersebut ranah perdata. Majelis hakim juga memerintahkan JPU agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Fakta terungkap di persidangan selama ini, terdakwa memang ada membayar sewa lahan saksi korban selama 6 bulan (Juli hingga Desember 2017).

Terdakwa melalui anaknya Ardhi Abdillah kemudian menerbitkan 2 bilyet giro Bank Danamon untuk membayar sewa lahan. Namun salah satu di antaranya tidak bisa dicairkan. Menurut salah seorang staf saksi korban, tidak bisa dicairkan karena tidak cukup saldo.

Dari salah satu putusan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA RI), pembayaran kewajiban terdakwa menggunakan cek giro kosong dikategorikan tindak pidana penipuan. 

Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat. Sedangkan hal meringankan, terdakwa bersikap sopan dan tidak pernah dihukum sebelumnya.

Vonis majelis hakim lebih ringan 1 tahun 6 bulan dari tuntutan JPU. Sebab pada persidangan sebelumnya Febrina Sebayang menuntut terdakwa agar dipidana 3 tahun dan 6 bulan penjara.

Menjawab pertanyaan hakim ketua, baik JPU maupun tim PH terdakwa menyatakan pikir-pikir, apakah menerima putusan yang baru dibacakan atau melakukan upaya hukum banding.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
LBH dorong Polda Lampung tangkap tersangka pelecehan seksual anak
Kamis, 09 Juli 2020 - 13:38 WIB
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung mendorong Kepolisian Daerah (Polda) Lampung segera menangk...
Menko Polhukam akan aktifkan lagi tim pemburu koruptor
Kamis, 09 Juli 2020 - 08:47 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan akan ...
JPU limpahkan berkas perkara terdakwa suap perizinan Lapas Sukamiskin
Rabu, 08 Juli 2020 - 11:54 WIB
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) melimpahkan berkas perkara terdakwa Direk...
UU KPK belum ditandatangani Presiden, Peradin: Legislasi setengah hati
Selasa, 07 Juli 2020 - 14:26 WIB
Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum menandatangani Undang-Undang KPK yang telah disahkan DPR....
Kasus John Kei, Polda Metro Jaya ungkap tiga aktor intelektual
Selasa, 07 Juli 2020 - 07:39 WIB
Polda Metro Jaya mengungkap tiga aktor intelektual yang berperan besar dalam rangkaian kasus yang di...
Tak ditandangani Presiden Jokowi, UU KPK tetap sah
Senin, 06 Juli 2020 - 22:46 WIB
Keberadaan Undang-undang KPK yang telah disahkan DPR namun belum ditandatangani Presiden Jokowi teta...
Terungkap dalam dakwaan korupsi Bank Sumut Rp202 miliar, Nama Komut PT Bank Sumut disebut
Senin, 06 Juli 2020 - 20:56 WIB
 Dalam dakwaan kedua terdakwa Korupsi Bank Sumut yakni Mantan Mantan Pemimpin Divisi Tresuri Bank S...
PN Jaksel gelar sidang Ruslan Buton jilid II dan Djoko Tjandra
Senin, 06 Juli 2020 - 09:59 WIB
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan Praperadilan Ruslan Buton untuk yang kedu...
Akademisi: Undang Undang tetap berlaku meski tanpa tanda tangan Presiden
Minggu, 05 Juli 2020 - 09:24 WIB
Penanganan kasus kasus korupsi tak boleh berhenti meskipun saat ini pemerintah masih fokus menangani...
Pandemi COVID-19 hambat pengusutan korupsi DLH Mimika
Sabtu, 04 Juli 2020 - 20:28 WIB
Pandemi COVID-19 yang melanda wilayah Papua sejak pertengahan Maret hingga sekarang ikut menghambat ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV