Dunia usaha sebut `new normal` ekonomi kepentingan nasional 
Elshinta
Rabu, 03 Juni 2020 - 07:36 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Dunia usaha sebut `new normal` ekonomi kepentingan nasional 
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

Elshinta.com - Kalangan dunia usaha mendukung upaya pemerintah membuka kembali perekonomian di era `new normal`. Meski menghadapi tantangan berat dan resiko besar, diantaranya potensi pertambahan kasus baru COVID-19, namun dunia usaha memandang sektor perekonomian juga perlu diselamatkan. Pasalnya, hal ini menyangkut kepentingan semua pihak atau kepentingan nasional, termasuk warga negara, sehingga kepentingan kesehatan dan ekonomi dapat berjalan beriringan, atau produktif namun aman. Pengusaha meyakini pemerintah telah menyiapkan berbagai aturan dan kebijakan yang sesuai, serta memperhatikan indikator-indikator kesehatan yang ketat, sebelum suatu daerah diputuskan untuk memulai `new normal`. 

Wakil Ketua Dewan Penasehat Kadin DKI yang juga Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distribusi Indonesia, Dr. John Palinggi menyatakan, pemulihan ekonomi tidak bisa menunggu waktu  lebih lama, pasalnya keberlanjutan ekonomi merupakan kepentingan banyak pihak, negara, pelaku usaha maupun rakyat.

"Harus diletakkan kepentingan nasional diatas itu, jadi kepentingan nasional selalu diutamakan, daripada kepentingan-kepentingan pribadi, golongan, organisasi, parpol dan sebagainya". tandas John, dalam wawancara di Radio Elshinta, Senin (1/6). 

John mengatakan, pemerintah sudah menggelontorkan ratusan triliun rupiah, untuk penanganan kesehatan, bantuan sosial dan insentif ekonomi, sehingga tidak mungkin, stabilitas kesehatan ini terus dijalankan, tanpa diimbangi dengan stailitas ekonomi. 

"Pemerintah sudah menggelontorkan ratusan triliun untuk stabilisasi kesehatan masyarakat, tidak mungkin stabilitas ini dijalankan, tanpa stabilitas ekonomi. Ini jauh lebih berbahaya, kalo ini tidak dicari jalan keluarnya, tapi indikator ke arah sana, tentu mereka sudah mempertimbangkan dan menghitungnya," papar John.

John menambahkan agar skenario `new normal` ekonomi berjalan mulus, ia mengharapkan kesadaran masyarakat untuk mau berbagi peran dan mengambil risiko dengan pemerintah dan pelaku usaha, yakni kesadaran menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan mandiri, dan tak tergantung pada pengawasan eksternal atau aparat. 

"Di pengusaha itu profit sharing, tetapi ada juga risiko yang harus kita tanggung bersama, jadi pembagian resiko ini artinya setiap protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah melalui `new normal`, siapapun dia pengusaha, karyawan dan rakyat harus mentatati dan melakuan itu. Karena ini tidak bisa lagi kita serahkan pemerintah, bahwa semua orang membutuhkan kesehatan, maka dirinya harus hidup sehat. jangan semua teriak-teriak kepada pemerintah, bagaimana mau teriak kalo kita sendiri ndak patuh, ndak pakai masker," tambahnya. 

Sementara itu Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo menyatakan, persiapan menuju `new normal` dilakukan pemerintah secara berhati-hati, dan memperhatikan indikator-indikator kesehatan, dan diterapkan secara bertahap. Pemerintah juga melibatkan partisipasi banyak pihak dan mendorong penyusunan SOP lintas sektor.

"Pemerintah sangat terbuka, Gugus Tugas menyampaikan peta hijau, orange dan merah seperti apa. indikator-indikator disusun oleh epideomolog termasuk ilmuwan, reproduction number/rate-nya harus di bawah 1 persen, ini kan bukan gegabah ya, justru sangat hati-hati. Lalu disusun forum komunikasi daerah (Forkomida) yang lebih kuat supaya keputusan itu partisipatif, dan indikator lain termasuk penyediaan SOP sektoral," jelas Yustinus.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KKP dorong pemda dan pelaku usaha kembangkan budi daya ikan sidat
Minggu, 12 Juli 2020 - 13:58 WIB
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong berbagai pihak termasuk pemda  dan pelaku usaha ...
Menparekraf dorong pengembangan ekonomi kreatif di sekitar Danau Toba
Minggu, 12 Juli 2020 - 09:39 WIB
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio berkomitmen meningkatkan ...
Di tengah pandemi COVID-19, produsen baja nasional tambah investasi Rp12 triliun
Sabtu, 11 Juli 2020 - 13:41 WIB
Di tengah melemahnya permintaan pasar sebagai dampak pandemi COVID-19, produsen baja nasional PT Gun...
Harga CPO di Jambi naik jadi Rp7.070 per kilogram
Sabtu, 11 Juli 2020 - 12:26 WIB
Harga minyak sawit mentah (CPO) di Provinsi Jambi pada periode 10-16 Juli 2020 mengalami kenaikan Rp...
Mendag sebut IA-CEPA berpotensi kurangi defisit perdagangan RI
Sabtu, 11 Juli 2020 - 07:40 WIB
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyebutkan bahwa perjanjian ekonomi komprehensif Indonesia-Aust...
Bamsoet: Perlu evaluasi dari stimulus petani-nelayan belum berdampak
Jumat, 10 Juli 2020 - 18:46 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah untuk mengevaluasi pemberian stimulus dan bantuan...
BAZNAS raih fundraising digital terbaik di IFA 2020
Jumat, 10 Juli 2020 - 18:38 WIB
 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kembali menorehkan prestasi khususnya di dunia filantropi, sete...
Akhir pekan, Kurs rupiah melorot ke Rp 14.435 per dolar AS 
Jumat, 10 Juli 2020 - 18:11 WIB
Menguat dalam empat hari perdagangan sejak awal pekan, kurs rupiah spot hari ini melemah. Jumat (10/...
Akhir perdagangan Jumat sore, IHSG turun 0,43% ke 5.031
Jumat, 10 Juli 2020 - 17:46 WIB
 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun lagi di hari terakhir pekan ini. Pada perdagangan di Burs...
Ada kekhawatiran eskalasi kasus corona, nilai tukar rupiah terkoreksi
Jumat, 10 Juli 2020 - 10:32 WIB
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Jumat (10/7) pagi, terkoreksi se...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV