Pengamat: Sebaiknya pilkada serentak ditunda
Elshinta
Minggu, 31 Mei 2020 - 15:10 WIB |
Pengamat: Sebaiknya pilkada serentak ditunda
Warga melintas di depan mural bertema Pemilu. Usulan penundaan Pilkada serentak 2020 diungkapkan banyak pihak terkait wabah virus Corona. Foto: Antara

Elshinta.com - Pengamat politik, Robby Patria, berpendapat sebaiknya pilkada serentak yang ditetapkan 9 Desember 2020, ditunda, karena tidak efektif jika dipaksakan saat negara masih fokus mengurus COVID-19.

"Pelaksanaan pilkada sebaiknya ditunda sampai kondisi pandemi COVID-19 berakhir. Jika dipaksakan, tentu ini tidak baik," katanya, di Tanjungpinang, Minggu (31/5).

Laki-laki yang juga mantan ketua KPU Tanjungpinang itu mengatakan penyelenggaraan tahapan pilkada membutuhkan kerja keras dan keberanian penyelenggara pemilu. Beberapa tahapan membutuhkan pertemuan antara petugas penyenggara pemilu di lapangan dengan masyarakat, termasuk peserta pemilu dengan masyarakat.

Sebagai contoh, tahapan pencocokan data pemilih, tidak mungkin dilakukan petugas secara virtual. Sebab, petugas harus memastikan identitas pemilih tersebut sesuai atau tidak dengan data pemilih sementara.

Kemudian juga persoalan sosialisasi pilkada. Tahapan ini bukan hanya sekali dilakukan, dan kurang efektif jika hanya dilaksanakan secara virtual. Jumlah peserta sosialisasi pilkada tidak sedikit, melainkan sangat banyak karena melibatkan peserta pilkada, pengurus partai dan masyarakat.

"Sosialisasi pilkada bukan hanya di internal penyelenggara pemilu, melainkan juga kepada peserta pemilu dan masyarakat. Media massa mungkin dapat dijadikan sarana sosialisasi, tetapi seberapa efektifkah? Ini perlu dikaji," ujarnya.

Selain itu, tahapan kampanye juga menjadi permasalahan jika dilaksanakan ditengah pandemi COVID-19. Peserta pilkada tidak mungkin mendapat ijin atau mustahil berani mengumpulkan massa untuk berkampanye. Sementara kampanye merupakan sarana yang cukup efektif dalam menyosialisasikan visi dan misi.

"Itu antara lain tahapan pilkada yang biasanya dilaksanakan membutuhkan partisipasi dari penyelenggara pemilu. Siapa yang bisa menjamin tidak terjadi kerumunan massa? Ini juga menjadi permasalahan," ucapnya, dihimpun Antara.

Ia juga menyorot persoalan anggaran pilkada ditengah pandemi COVID-19. Pilkada tidak hanya menguras energi penyelenggaranya, melainkan juga menguras anggaran. Anggaran pilkada yang terkuras mencapai Rp160 miliar lebih untuk tingkat provinsi, seperti di Kepulauan Riau.

"Belum lagi anggaran untuk pilkada kabupaten dan kota. Sementara pendapatan daerah, dan anggaran dari pusat terjun bebas. Bukankah sebaiknya anggaran itu dipergunakan untuk hal lain yang jauh lebih penting seperti penanganan COVID-19," katanya. (Anj)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Ikuti deklarasi Pilkada Damai, pasangan ZIYAP berikrar patuhi protokol kesehatan
Minggu, 27 September 2020 - 11:15 WIB
Ketua Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kaltara, Suryanata Al Islami menyampaikan bahwa pelaksanaan kampany...
Gibran blusukan virtual: Pakar Komunikasi, bisa ditiru calon walikota lain
Minggu, 27 September 2020 - 09:28 WIB
Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Wali Kota Solo nomor urut 01, Gibran Rakabuming Raka dan Teg...
KPU larang konser pada Pilkada
Kamis, 24 September 2020 - 10:34 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya melarang konser musik dan kegiatan lainnya yang melibatkan m...
Satgas COVID-19 tegaskan tidak tolerir aktivitas politik dalam Pilkada yang berpotensi tingkatkan penularan
Kamis, 24 September 2020 - 07:23 WIB
Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan, tidak akan mentolerir pihak-pihak yang tidak mengindahkan pro...
Mahfud: Parpol berperan arahkan kader patuhi protokol COVID-19
Rabu, 23 September 2020 - 07:40 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan bahwa partai politik be...
Mendagri Tito gandeng Sekjen Parpol sukseskan Pilkada aman COVID-19
Rabu, 23 September 2020 - 06:20 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggandeng para sekretaris jenderal (Sekjen) partai ...
Mahfud: Pengumuman paslon pilkada lewat website
Rabu, 23 September 2020 - 06:17 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan pengumuman pasangan calo...
Peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan serta pengendalian COVID-19
Selasa, 22 September 2020 - 16:55 WIB
Menjelang Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Kalsel, Kapolres HSU AKBP Afri Darmawan, melepas Show Off ...
Gubernur Jateng: Pilkada Serentak di tengah pandemi berbahaya
Selasa, 22 September 2020 - 16:29 WIB
Melaksanakan Pilkada Serentak di tengah pandemi COVID-19 memang membahayakan masyarakat kata Gubernu...
Ini proses penindakan pelanggar protokol COVID-19 di Pilkada 2020
Selasa, 22 September 2020 - 12:26 WIB
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Abhan, menjelaskan proses penindakan terhadap pelanggar protoko...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV