Tuduhan dipaksakan, kuasa hukum minta Eldin dibebaskan dari tuntutan 
Elshinta
Kamis, 28 Mei 2020 - 21:49 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Tuduhan dipaksakan, kuasa hukum minta Eldin dibebaskan dari tuntutan 
Sumber foto: Amsal/elshinta.com.

Elshinta.com - Sidang perkara kasus suap Walikota Medan non aktif terdakwa Tengku Dzulmi Eldin kembali digelar. Dalam sidang di Ruang Cakra II Pengadilan Negeri Medan itu kuasa hukum terdakwa menilai tudingan terhadap terdakwa tidak memenuhi unsur dan tidak terbukti selama proses persidangan, Kamis (28/5).

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Abdul Aziz, kuasa hukum terdakwa Dzulmi Eldin, Junaidi Matondang dalam nota pledoinya menyampaikan, tudingan yang disangkakan terhadap terdakwa Tengku Dzulmi Eldin tidak memenuhi unsur dalam pembuktiannya. 

Disampaikan Junaidi Matondang, dalam hal unsur menerima hadiah sebagaimana yang disampaikan penuntut umum, penuntut umum tidak memenuhi batas minimal pembuktian. Pasalnya pembuktian dalam nota tuntutan Jaksa KPK bersifat unus testis nulus testis dan testomonium de auditu

"Sedangkan bukti surat secara fisik ternyata tidak pernah ada ditemukan dalam persidangan selama sidang berlangsung hingga sejauh ini. Seperti misalnya bukti pembelian barang atau bukti penerimaan uang-uang itu untuk Dzulmi Eldin," sebut Junaidi Matondang seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Amsal, Kamis (28/5). 

Bahkan jika mengacu pada proses persidangan yang selama ini berlangsung, ungkap Junaidi Matondang, fakta yang terungkap dalam persidangan justru bahwa terdakwa Dzulmi Eldin tidak mengetahui sejauh mana sepak terjang saksi Syamsul Fitri dalam hal permintaan uang kepada para Kadis. 

"Yang terbukti dalam persidangan justru bahwa Eldin tidak mengetahui sepak terjang Samsul Fitri yang sering meminta uang kepada para Kadis. Hal ini sesuai dengan keterangan para Kadis, bahkan Samsul Fitri sendiri yang mengaku tidak melaporkan kepada Eldin telah meminta dan mendapatkan uang dari para Kadis," ujar Junaidi. 

Terlebih dikatakan Junaidi, dalam nota tuntutannya pihak Jaksa KPK bahkan mengakui bahwa terdakwa Dzulmi Eldin tidak ada menerima langsung uang dari Samsul Fitri yang meminta uang dari para Kadis. Fakta yang diungkap Jaksa KPK bahkan dinilai cenderung dipaksakan.

"Seperti contohnya uraian fakta yang disampaikam Jaksa KPK, yang menegaskan bahwa Dzulmi Eldin tidak pernah menginstruksilan kepad Samsul Fitri untuk tidak meminta uang kepada para Kadis apabila memang tak terlibat," ungkapnya. 

Selain itu dikatakan Junaidi, ada fakta yang disebut Jaksa KPK yang tidak berdasarkan bukti persidangan. Fakta disebut Jaksa itu yaitu tentang permintaan uang kepada para Kadis, yang menurut Jaksa terbukti dari keterangan Samsul fitri dan Aidil. 

"Padahal di dalam persidangan, Aidil gamblang mengakui bahwa hal itu hanya asumsinya saja. Jaksa juga menerapkan asumsi subjektif yakni menyatakan bahwa tidak mungkin Dzulmi Eldin tidak mengetahui tindakam Samsul Fitri dan Andika yang meminta uang dari para Kadis," sebut Junaidi. 

Ditambahkan Junaidi, salah satu fakta lain yang cenderung dipaksakan sesuai versi Jaksa KPK yang tidak berdasarkan bukti yaitu fakta yang menyebut bahwa uang yang diterima secara tidak langsung dari Samsul sebanyak sekitar Rp2,1 miliar. 

"Padahal dalam fakta sebenarnya, bahwa uang sejumlah Rp2,1 Miliar tersebut ada yang digunakan oleh Samsul Fitri untuk biaya transportasi. Biaya transportasi itu berupa tiket pesawat, biaya akomodasi dan konsumsi para Kadis yang ikut dalam perjalanan dinas bersama Walikota," sebutnya.

Karena itu Junaidi Matondang dan timnya sebagai kuasa hukum terdakwa Dzulmi Eldin meminta kepada majelis hakim agar membebaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut. 

Usai mendengar pledoi yang disampaikan kuasa hukum terdakwa, tim jaksa penuntut menanggapi bahwa tim jaksa masih sesuai dengan tuntutannya. Sementara itu tim Majelis hakim kemudian menutup persidangan dan akan melanjutkannya kembali dengan agenda putusan pada, 11 Juli 2020 mendatang.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
LBH dorong Polda Lampung tangkap tersangka pelecehan seksual anak
Kamis, 09 Juli 2020 - 13:38 WIB
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung mendorong Kepolisian Daerah (Polda) Lampung segera menangk...
Menko Polhukam akan aktifkan lagi tim pemburu koruptor
Kamis, 09 Juli 2020 - 08:47 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan akan ...
JPU limpahkan berkas perkara terdakwa suap perizinan Lapas Sukamiskin
Rabu, 08 Juli 2020 - 11:54 WIB
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) melimpahkan berkas perkara terdakwa Direk...
UU KPK belum ditandatangani Presiden, Peradin: Legislasi setengah hati
Selasa, 07 Juli 2020 - 14:26 WIB
Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum menandatangani Undang-Undang KPK yang telah disahkan DPR....
Kasus John Kei, Polda Metro Jaya ungkap tiga aktor intelektual
Selasa, 07 Juli 2020 - 07:39 WIB
Polda Metro Jaya mengungkap tiga aktor intelektual yang berperan besar dalam rangkaian kasus yang di...
Tak ditandangani Presiden Jokowi, UU KPK tetap sah
Senin, 06 Juli 2020 - 22:46 WIB
Keberadaan Undang-undang KPK yang telah disahkan DPR namun belum ditandatangani Presiden Jokowi teta...
Terungkap dalam dakwaan korupsi Bank Sumut Rp202 miliar, Nama Komut PT Bank Sumut disebut
Senin, 06 Juli 2020 - 20:56 WIB
 Dalam dakwaan kedua terdakwa Korupsi Bank Sumut yakni Mantan Mantan Pemimpin Divisi Tresuri Bank S...
PN Jaksel gelar sidang Ruslan Buton jilid II dan Djoko Tjandra
Senin, 06 Juli 2020 - 09:59 WIB
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan Praperadilan Ruslan Buton untuk yang kedu...
Akademisi: Undang Undang tetap berlaku meski tanpa tanda tangan Presiden
Minggu, 05 Juli 2020 - 09:24 WIB
Penanganan kasus kasus korupsi tak boleh berhenti meskipun saat ini pemerintah masih fokus menangani...
Pandemi COVID-19 hambat pengusutan korupsi DLH Mimika
Sabtu, 04 Juli 2020 - 20:28 WIB
Pandemi COVID-19 yang melanda wilayah Papua sejak pertengahan Maret hingga sekarang ikut menghambat ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV