Gugus Tugas keluarkan surat edaran pertegas status bencana nasional
Elshinta
Kamis, 28 Mei 2020 - 07:23 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Administrator
Gugus Tugas keluarkan surat edaran pertegas status bencana nasional
Ketua Gugus Tugas Percepatanan Penanganan COVID-19, Doni Monardo. Sumber foto: https://bit.ly/3erTsVC

Elshinta.com - Gugus Tugas Percepatanan Penanganan COVID-19 atau GTPPC19 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Surat edaran ini menjelaskan status keadaan darurat yang masih diberlakukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap pandemi COVID-19. 

Meskipun status Keadaan Tertentu Darurat Bencana yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berakhir pada 29 Mei 2020, status keadaan darurat masih diberlakukan. Ini disebabkan pada peraturan yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi mengenai Penetapan Status Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional belum berakhir. 

GTPPC19 mengeluarkan surat edaran tersebut dengan memuat poin sebagai berikut:

  1. Pengelolaan sumber daya untuk percepatan penanganan COVID-19 diselenggarakan sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 
  2. Percepatan penanganan COVID-19 dalam keadaan darurat bencana nonalam dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Melalui surat tersebut, Ketua GTPPC19, Doni Monardo menetapkan bahwa Kepala BNPB, gubernur, bupati dan wali kota tidak perlu lagi menetapkan status keadaan darurat bencana COVID-19. Status keadaan darurat bencana nonalam akan berakhir pada saat ditetapkannya keputusan Presiden tentang Penetapan Berakhirnya Status Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

“Secara otomatis, status keadaan darurat bencana menyesuaikan dengan Keputusan Presiden 12 Tahun 2020. Selama keppres tersebut belum diakhiri, maka status kebencanaan masih berlaku,” jelas Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo melalui pesan digital, pada Jumat (22/5) lalu.

Status keadaan darurat ini sangat bergantung pada dua indikator utama yang disebutkan dalam keppres tersebut. Pertama, penyebaran virus SARS-CoV-2 yang masih terjadi dan menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak dan implikasi pada aspek sosial-ekonomi. 

Kedua yakni, terkait dengan status global pandemik yang ditetapkan Badan PBB untuk Kesehatan Dunia, WHO, sejak 11 Maret 2020 lalu. 

Terkait dengan pandemi global, keadaan darurat di wilayah nusantara ini juga dipengaruhi situasi global tersebut. 

“Selama pandemi global belum berakhir dan vaksin serta obatnya belum ditemukan, maka masih diperlukan penetapan status bencana nasional untuk COVID-19,” papar Doni. 

"Selama WHO belum mencabut penetapan tersebut, selama itu juga status pandemi tetap ada," tandasnya, seperti diinformasikan melalui laman resmi BNPB, Rabu (27/5).

Masih berlakunya status bencana nasional juga menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi warga negaranya secara nyata dan konsisten terhadap bahaya keterpaparan virus SARS-CoV-2. GTPPC19 telah mengirimkan surat edaran ini kepada para Menteri dan Pimpinan Lembaga Negara, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Gubernur, Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia.  

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Covid-19 pengaruhi ketersediaan hewan kurban
Selasa, 07 Juli 2020 - 21:46 WIB
Situasi pendemi Covid-19 berpengaruh juga kepada perniagaan hewan qurban tahun 2020. Stok hewan qurb...
Pemkot Magelang luncurkan aplikasi permudah urus pemakaman
Selasa, 07 Juli 2020 - 21:35 WIB
Pemkot Magelang, Jawa Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) meluncurkan fasilitas Simpel (sist...
Menag sebut 955 setoran calon jemaah haji telah dikembalikan
Selasa, 07 Juli 2020 - 21:27 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan telah ada 1.030 calon jemaah Haji yang mengajukan pengembalia...
UM terima 10 tempat cuci tangan dan 200 sembako 
Selasa, 07 Juli 2020 - 19:57 WIB
Universitas Negeri Malang (UM) kembali menerima bantuan di tengah pandemi COVID-19, sedikitnya 10 bu...
 Kapolres Majalengka dampingi tim Mabes dan Polda Jabar cek kesiapan desa tangguh
Selasa, 07 Juli 2020 - 19:36 WIB
Kapolres Majalengka AKBP Bismo Teguh Prakoso mendampingi Tim Baharkam Mabes Polri dan Polda Jabar me...
Struktur bangunan kuno ditemukan warga di lokasi penggalian kolam pancing Kediri
Selasa, 07 Juli 2020 - 19:11 WIB
Sebuah struktur bangunan kuno yang diyakini peninggalan zaman kerajaan ditemukan di Dusun Kebonagung...
Di Cirebon, Menteri Edhy janji benahi produksi garam rakyat
Selasa, 07 Juli 2020 - 18:47 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjanji melakukan pembenahan terhadap produksi garam ra...
DPRD minta pemerintah buka sekolah dengan terapkan protokol kesehatan
Selasa, 07 Juli 2020 - 18:37 WIB
Selain tempat wisata dan perbelanjaan dibuka di Kabupaten Tangerang, DPRD Kabupaten Tangerang juga m...
Luhut minta BPOM sederhanakan proses pencantuman logo produk Indonesia
Selasa, 07 Juli 2020 - 17:44 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta Badan Pengawasa...
Wujudkan stabilitas Kamtibmas, Kapolda Kalsel tingkatkan komunikasi antar Forkopimda
Selasa, 07 Juli 2020 - 16:59 WIB
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Kapolda Kalsel) Irjen Pol. Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV