Pengamat: KPU harus beri perhatian serius klaim peretasan data pemilih
Elshinta
Selasa, 26 Mei 2020 - 20:36 WIB |
Pengamat: KPU harus beri perhatian serius klaim peretasan data pemilih
Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Elshinta.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memberi perhatian serius terhadap klaim peretasan data pemilih yang terjadi beberapa waktu lalu.

Ujang Komaruddin di Jakarta, Selasa (26/5), mengatakan terjadi atau tidak terjadi peretasan, klaim tersebut tentunya tetap membuat kerugian bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu.

"Kalau terjadi maka data privasi benar-benar bisa diambil oleh orang tak bertanggung jawab dan itu adalah kerugian yang besar bagi banyak pihak, jika tidak terjadi, klaim itu tetap akan membuat kerugian karena menggiring ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu," kata dia mengutip Antara.

Apalagi, menurut dia, dalam waktu dekat Indonesia akan memasuki gelaran pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, klaim peretasaan yang diunggah salah satu akun media sosial tersebut tentu saja bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan di pilkada.

"Jadi perlu ada tindakan-tindakan lanjutan dari KPU guna meyakinkan rakyat bahwa ada jaminan data KPU tidak bisa diretas, dan juga tindakan konkret lainnya mencegah klaim-klaim tersebut nantinya dimanfaatkan untuk mendelegitimasi kerja-kerja KPU ketika menyelenggarakan pemilu," katanya.

Sebelumnya, pada Kamis (21/5) peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).(Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 PDI Perjuangan belum putuskan calon kepala daerah untuk Pilkada Pematang Siantar
Kamis, 09 Juli 2020 - 19:45 WIB
DPP PDI Perjuangan hingga saat ini belum ada mengeluarkan rekomendasi terhadap calon kepala daerah y...
Rakor Pilkada, Bawaslu paparkan IKP Sukoharjo paling tinggi se-Jateng
Kamis, 09 Juli 2020 - 19:36 WIB
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah bersama dengan pihak terkait menggelar Rapat Koordinasi ...
Pilpres 9 Juli 2014, Jokowi-Jusuf Kalla melenggang ke Istana 
Kamis, 09 Juli 2020 - 09:14 WIB
9 Juli 2014 adalah tanggal yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia dimana saja berada. Meng...
Reses, DPRD Kabupaten Bandung terima banyak masukan soal pendidikan
Rabu, 08 Juli 2020 - 21:45 WIB
Hari pertama reses Ketua DPRD Kabupaten Bandung H. Sugianto berbagai masukan dari konstituen dapat d...
 Penyelenggara pemilu wajib `rapid test`
Rabu, 08 Juli 2020 - 18:26 WIB
Sebanyak 1.775 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Pilkada 2020 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa T...
8 Juli 2009, Bangsa Indonesia gelar Pemilihan Presiden-Wakil Presiden langsung  
Rabu, 08 Juli 2020 - 08:29 WIB
8 Juli 2009, Bangsa Indonesia kembali menggelar perhelatan akbar, pemilihan presiden dan wakil presi...
Bupati Langkat lantik pejabat esellon dijajaran Pemkab Langkat
Senin, 06 Juli 2020 - 21:12 WIB
Bupati Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana PA melantik pejabat esellon di lingkungan Pemerintah ...
Ini saran KIPP agar Pilkada 2020 berjalan baik
Senin, 06 Juli 2020 - 19:55 WIB
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta menyampaikan bahwa Pilkada serentak 20...
Mensesneg: `reshuffle` tidak relevan lagi bila kabinet bekerja bagus
Senin, 06 Juli 2020 - 16:12 WIB
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan perombakan kabinet (reshuffle) Indonesia M...
SAKSI: Politik biaya tinggi salah satu penyebab korupsi kepala daerah
Minggu, 05 Juli 2020 - 15:36 WIB
Sejumlah hal menjadi kesimpulan Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarm...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV