Pansus COVID-19 DPRD Sumut minta agar masyarakat terdampak COVID-19 diberi bantuan uang
Elshinta
Rabu, 20 Mei 2020 - 19:37 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Pansus COVID-19 DPRD Sumut minta agar masyarakat terdampak COVID-19 diberi bantuan uang
Sumber foto: Heru R Kurnia/elshinta.com.

Elshinta.com - Panitia Khusus (Pansus) COVID-19 DPRD Provinsi Sumatera Utara mengaku kecewa terhadap respon dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Sumatera Utara.

Pasalnya, kata Ketua dan Wakil Ketua Pansus COVID-19 DPRD Sumut, Akbar Himawan Buchari dan Ahmad Hadian, GTPP COVID-19 Sumatera Utara tidak menghadiri rapat dengar pendapat yang digelar Pansus COVID-19 hari ini di DPRD Sumut.

"Padahal, Pansus sudah menyampaikan surat pada tanggal 15 Mei 2020, dimana di surat itu Pansus meminta kepada GTPP data-data yang sangat diperlukan sebagai bahan untuk pembahasan dalam waktu dua hari, tapi sampai hari ini data itu tidak sampai kepada kita," kata Wakil Ketua Pansus COVID-19 DPRD Sumut, Ahmad Hadian dalam keterangannya di DPRD Sumut, Rabu (20/5) seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Heru R Kurnia.

Disampaikan Ahmad Hadian, dalam penanganan COVID-19 ini, Pansus COVID-19 DPRD Sumut memberi masukan kepada GTPP, dimana Pansus COVID-19 sepakat bahwa bantuan sosial provinsi yang diberikan kepada masyarakat terdampak sejumlah 1,3 juta kepala keluarga harus dalam bentuk uang.

"Pansus minta agar GTPP jangan memberikan dua opsi kepada kabupaten/ kota (selama ini dua opsi, boleh ambil uang baru dibelanjakan di kabupaten/kota atau langsung mengambil paket sembako yang disiapkan provinsi), tapi cukup satu opsi saja yaitu uang," ujar Ahmad Hadian

Dan uang tersebut, tegas Ahmad Hadian, bukan dibelanjakan kabupaten/kota menjadi sembako, tapi langsung diberikan kepada masyarakat terdampak sebesar Rp225 ribu sebagaimana bantuan sosial tunai yang diberikan oleh Kemensos.

Adapun pendapat Pansus kenapa harus memberikan uang tunai, kata Ahmad Hadian, karena Pansus mensinyalir dan bahkan sudah ada buktinya kemarin di Kabupaten Simalungun bahwa paket sembako itu rentan permainan oknum pengadaan.

Supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi, kata Ahmad Hadian, maka lebih baik dalam bentuk uang.

Jika masyarakat terdampak menerima dalam bentuk uang, kata Ahmad Hadian, maka mereka akan berbelanja sembako nya di warung-warung sekitar tempat tinggalnya. Sehingga otomatis perekonomian UMKM berputar dan ini menguntungkan kepada sektor rill UMKM yang mereka terdampak juga dalam kondisi ini.

"Dua hal inilah yang mendasari Pansus COVID-19 sepakat meminta GTPP menyalurkan bantuan dalam bentuk uang," ujarnya seraya menambahkan tidak ada larangan dalam peraturan yang ada terhadap penggunaan uang ini.

Pansus tegas Ahmad Hadiyan, tetap akan melakukan pengawasan terhadap GTPP dalam hal penggunaan dana recofusing.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 PDI Perjuangan belum putuskan calon kepala daerah untuk Pilkada Pematang Siantar
Kamis, 09 Juli 2020 - 19:45 WIB
DPP PDI Perjuangan hingga saat ini belum ada mengeluarkan rekomendasi terhadap calon kepala daerah y...
Rakor Pilkada, Bawaslu paparkan IKP Sukoharjo paling tinggi se-Jateng
Kamis, 09 Juli 2020 - 19:36 WIB
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah bersama dengan pihak terkait menggelar Rapat Koordinasi ...
Pilpres 9 Juli 2014, Jokowi-Jusuf Kalla melenggang ke Istana 
Kamis, 09 Juli 2020 - 09:14 WIB
9 Juli 2014 adalah tanggal yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia dimana saja berada. Meng...
Reses, DPRD Kabupaten Bandung terima banyak masukan soal pendidikan
Rabu, 08 Juli 2020 - 21:45 WIB
Hari pertama reses Ketua DPRD Kabupaten Bandung H. Sugianto berbagai masukan dari konstituen dapat d...
 Penyelenggara pemilu wajib `rapid test`
Rabu, 08 Juli 2020 - 18:26 WIB
Sebanyak 1.775 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Pilkada 2020 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa T...
8 Juli 2009, Bangsa Indonesia gelar Pemilihan Presiden-Wakil Presiden langsung  
Rabu, 08 Juli 2020 - 08:29 WIB
8 Juli 2009, Bangsa Indonesia kembali menggelar perhelatan akbar, pemilihan presiden dan wakil presi...
Bupati Langkat lantik pejabat esellon dijajaran Pemkab Langkat
Senin, 06 Juli 2020 - 21:12 WIB
Bupati Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana PA melantik pejabat esellon di lingkungan Pemerintah ...
Ini saran KIPP agar Pilkada 2020 berjalan baik
Senin, 06 Juli 2020 - 19:55 WIB
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta menyampaikan bahwa Pilkada serentak 20...
Mensesneg: `reshuffle` tidak relevan lagi bila kabinet bekerja bagus
Senin, 06 Juli 2020 - 16:12 WIB
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan perombakan kabinet (reshuffle) Indonesia M...
SAKSI: Politik biaya tinggi salah satu penyebab korupsi kepala daerah
Minggu, 05 Juli 2020 - 15:36 WIB
Sejumlah hal menjadi kesimpulan Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarm...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV