Jubir Pemerintah: Perlu kajian data komprehensif untuk relaksasi PSBB
Elshinta
Rabu, 20 Mei 2020 - 18:55 WIB |
Jubir Pemerintah: Perlu kajian data komprehensif untuk relaksasi PSBB
Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Elshinta.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menegaskan perlu kajian data yang komprehensif oleh semua pihak untuk melakukan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan hal itu masih disusun atau belum diberlakukan.

"Ini sedang disusun oleh pemerintah, mohon tidak dimaknai bahwa sekarang sudah diberlakukan," kata Yurianto dalam jumpa pers di Graha BNPB yang dipantau di Jakarta, Rabu (20/5).

Ia menegaskan sampai saat ini pemerintah masih berpegang teguh pada protokol kesehatan dan PSBB sebab pelaksanaannya harus fokus dan terus menerus.

Kemudian juga ditunjang dengan melakukan pemeriksaan massal dan masif, kontak tracing lebih agresif serta mengisolasi dan mengobati sebaik-baiknya jika ditemukan kasus atau ada yang sakit.

"Komitmen pemerintah tetap melakukan sebab indikator keberhasilan kita adalah seberapa banyak kita bisa mengendalikan pertambahan kasus baru yang nantinya juga akan mampu mengendalikan kasus kematian," katanya mengutip Antara.

Ia mengakui pemerintah memang sedang melakukan berbagai macam kajian dan skenario yang kemudian dikembangkan serta nantinya pasti dilaksanakan.

Namun, apabila kondisi pengendalian penyakitnya sudah memungkinkan dilakukan relaksasi atau upaya untuk mengendorkan pembatasan-pembatasan di bidang-bidang PSBB.(Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 Penyelenggara pemilu wajib `rapid test`
Rabu, 08 Juli 2020 - 18:26 WIB
Sebanyak 1.775 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Pilkada 2020 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa T...
8 Juli 2009, Bangsa Indonesia gelar Pemilihan Presiden-Wakil Presiden langsung  
Rabu, 08 Juli 2020 - 08:29 WIB
8 Juli 2009, Bangsa Indonesia kembali menggelar perhelatan akbar, pemilihan presiden dan wakil presi...
Bupati Langkat lantik pejabat esellon dijajaran Pemkab Langkat
Senin, 06 Juli 2020 - 21:12 WIB
Bupati Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana PA melantik pejabat esellon di lingkungan Pemerintah ...
Ini saran KIPP agar Pilkada 2020 berjalan baik
Senin, 06 Juli 2020 - 19:55 WIB
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta menyampaikan bahwa Pilkada serentak 20...
Mensesneg: `reshuffle` tidak relevan lagi bila kabinet bekerja bagus
Senin, 06 Juli 2020 - 16:12 WIB
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan perombakan kabinet (reshuffle) Indonesia M...
SAKSI: Politik biaya tinggi salah satu penyebab korupsi kepala daerah
Minggu, 05 Juli 2020 - 15:36 WIB
Sejumlah hal menjadi kesimpulan Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarm...
Kembalinya UUD `45 dari UUDS 1950 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Minggu, 05 Juli 2020 - 08:29 WIB
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, yai...
Watimpres: Isu perombakan kabinet diharap picu kerja lebih keras
Minggu, 05 Juli 2020 - 07:29 WIB
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agung Laksono mengatakan, isu perombakan atau reshuffle kabinet ...
PSI sejak awal tegas tolak Raperda Kota Relijius Depok
Sabtu, 04 Juli 2020 - 19:25 WIB
Anggota DPRD Kota Depok dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Oparis Simanjuntak, menegaskan bahwa...
4 Juli 1927 Soekarno dan kawan-kawan mendirikan PNI
Sabtu, 04 Juli 2020 - 08:44 WIB
Declaration of Independen menjadi kekaguman pemuda Soekarno, hingga tanggal deklarasi kemerdekaan Am...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV