MUI: Zakat boleh dimanfaatkan untuk penanggulangan COVID-19. Begini ketentuannya
Elshinta
Selasa, 19 Mei 2020 - 10:42 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Administrator
MUI: Zakat boleh dimanfaatkan untuk penanggulangan COVID-19. Begini ketentuannya
Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Ni`am Sholeh. Foto: Humas BNPB

Elshinta.com - Sebagai bentuk antisipasi pelaksanaan serah terima zakat di tengah pandemi COVID-19, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 yang mengatur tentang pemanfaatan zakat, infaq, dan shodaqoh.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan, penyusunan fatwa tersebut dilakukan atas kesadaran penuh organisasi lintas muslim sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi umat dan bangsa.

"Fatwa tersebut disusun sebagai kesadaran penuh organisasi entitas ulama untuk menghadirkan pranata agama sebagai solusi yang dihadapi oleh umat dan bangsa, guna kepentingan mencegah, menangani dan juga menanggulangi COVID-19, serta dampak ikutannya, baik dampak kesehatan, dampak sosial, maupun dampak ekonomi,” jelas Asrorun di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (18/5).

Zakat sebagaimana yang disebutkan merupakan sebagai ibadah mahdhoh, yakni simbol ketaatan dan juga ketertundukan umat muslim kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang bersifat vertikal.

Di sisi lain, zakat juga memiliki fungsi untuk menjamin keadilan sosial, menjadi solusi atas permasalahan ekonomi, dan juga sosial, sehingga tidak muncul ketimpangan di tengah masyarakat. Zakat sebagai salah satu instrumen membangun kesetiakawanan sosial.

Menurut Asrorun, zakat boleh dimanfaatkan untuk kepentingan penanggulangan pandemi COVID-19, mengingat salah satu dampak serius yang juga memerlukan penanganan selain aspek kesehatan, yakni aspek ekonomi.

"Oleh karena itu Komisi Fatwa MUI menegaskan, bahwa zakat boleh dimanfaatkan untuk kepentingan penanggulangan wabah COVID-19, dan dampaknya, dengan ketentuan-ketentuan tentunya,” jelas Asrorun, seperti diinformasikan melalui laman resmi BNPB.

"Yang pertama, jika didistribusikan untuk kepentingan penerima zakat secara langsung, maka penerima adalah merupakan salah satu di antara 8 golongan yang berhak menerima zakat atau asnaf, yang sudah ditetapkan, yaitu muslim yang fakir, miskin, Amil, mualaf, yang terlilit hutang, kemudian perbudakan, memerdekakan budak, Ibnu Sabil, dan atau fisabilillah,” papar Asrorun.

Kemudian Asroun juga menjelaskan bawah distribusi zakat dapat digunakan untuk kepentingan modal kerja, atau berbentuk uang tunai, berbentuk makanan pokok, keperluan pengobatan, atau hal yang sangat dibutuhkan oleh mustahik.

Bahkan dalam hal ini, pemanfaatan harta zakat juga boleh bersifat produktif, seperti untuk kepentingan stimulasi kegiatan ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.

Selanjutnya, apabila didistribusi untuk kepentingan kemaslahatan umum, maka hal itu dimungkinkan dengan mengambil salah satu di antara 8 golongan yang berhak menerima zakat atau asnaf.

“Yaitu Asnaf fisabilillah atau yang berjuang di jalan Allah, pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya bagi kemaslahatan mustahik atau penerima zakat,” terang Asrorun.

Adapun bentuk kemaslahatan penerima  zakat adalah meliputi dari penyediaan alat pelindung diri untuk kepentingan tenaga medis, pada saat penanganan korban COVID-19, untuk kepentingan disinfeksi atau penyediaan disinfektan, pengobatan, serta juga kebutuhan relawan yang sedang bertugas melakukan aktivitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Dekranasda upayakan songket khas Tanah Datar dimiliki semua kalangan
Jumat, 23 Juli 2021 - 16:12 WIB
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Ny. Lise E...
Pembagian daging kurban, Polres Salatiga `door to door` untuk hindari kerumunan
Kamis, 22 Juli 2021 - 12:13 WIB
Polres Salatiga, Jawa Tengah pada Idul Adha 1442 H menyembelih 4 ekor sapi dan 5 ekor kambing, Rabu ...
Kisah Hani (8) ikut berkurban dengan uang tabungan selama tiga tahun
Kamis, 22 Juli 2021 - 08:36 WIB
Perintah berkurban bagi seorang Muslim yang bertakwa tampaknya tidak hanya terbatas untuk orang dew...
PGI: Kesampingkan perbedaan politik dan fokus tangani COVID-19
Rabu, 21 Juli 2021 - 14:58 WIB
Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) mengimbau dan mengajak seluruh masyarakat di Tanah Air aga...
Imam Besar Masjid Istiqlal ajak masyarakat sukseskan perpanjangan PPKM
Rabu, 21 Juli 2021 - 14:36 WIB
Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengajak masyarakat untuk mendukung dan menyukseskan perp...
Muhammadiyah dukung perpanjangan PPKM untuk kebaikan bersama
Rabu, 21 Juli 2021 - 14:15 WIB
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mendukung perpanjangan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan ...
Wapres: Idul Adha momentum tingkatkan sumbangsih bagi bangsa
Selasa, 20 Juli 2021 - 17:14 WIB
Wakil Presiden Ma’ruf Amin berpesan bahwa semua pihak, dari masyarakat umum hingga korporasi, hend...
Menag ajak warga batasi mobilitas dan tak mudik saat Idul Adha
Jumat, 16 Juli 2021 - 17:56 WIB
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajak warga untuk membatasi mobilitas dan tidak mudik saat Idul...
 PBNU ajak agar alihkan dana kurban untuk bantu warga terdampak pandemi
Rabu, 14 Juli 2021 - 20:35 WIB
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak masyarakat khususnya warga Nahdliyin agar mengalihkan...
12 Juli 1975: Monas dibuka untuk umum
Senin, 12 Juli 2021 - 06:00 WIB
Monumen Nasional (Monas) dibuka untuk umum pertama kali pada 12 Juli 1975. Tidak mudah untuk mewujud...
Live Streaming Radio Network