Sanksi siap diberikan pada pelanggar PSBB di `Surabaya Raya`, KTP disita!
Elshinta
Rabu, 13 Mei 2020 - 08:24 WIB |
Sanksi siap diberikan pada pelanggar PSBB di `Surabaya Raya`, KTP disita!
Petugas memeriksa pengendara saat melintasi titik periksa yang akan masuk Surabaya di Bundaran Waru, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (10/5/2020). Sumber foto: https://bit.ly/2YXq5G7

Elshinta.com - Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur menegaskan, bahwa pelanggar selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di `Surabaya Raya` Jilid II akan dikenai sanksi berupa penyitaan kartu tanda penduduk (KTP) miliknya.

"Siapa pun yang melanggar maka sanksinya KTP akan disita selama masa PSBB," kata Koordinator PSBB Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Jatim, Heru Tjahjono ketika dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (12/5) malam.

Penindakan tegas tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor 188/1624/013.1/2020 tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum dalam Melaksanakan PSBB di Jawa Timur, yang diterbitkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tertanggal 11 Mei 2020.

Penerapan PSBB Jilid II di "Surabaya Raya" diberlakukan mulai 12 Mei 2020 hingga 25 Mei 2020.

Heru Tjahjono yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut memastikan jika pada pelaksanaan PSBB tahap pertama yang dimulai 28 April 2020 hingga 11 Mei 2020, penindakan terhadap masyarakat melanggar hanya berupa teguran.

Menurut dia, jika KTP disita, pelanggar tidak bisa mengurus sejumlah dokumen penting, seperti surat izin mengemudi (SIM), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), termasuk penerimaan bantuan sosial.

"Membuat SIM, SKCK, serta dokumen-dokumen penting lainnya harus menggunakan KTP. Kalau tak ada KTP, tidak bisa mengurusnya," ucap mantan Bupati Tulungagung dua periode tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan bahwa penyitaan KTP bagi pelanggar PSBB akan berdampak terhadap orang yang bersangkutan saat mengurus permohonan atau perpanjangan SIM dan lainnya.

Ia menjelaskan bahwa pelayanan kepolisian seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, misalnya untuk pengurusan atau perpanjangan SIM dan SKCK, sayarat dasarnya adalah melampirkan KTP.

"Dengan begitu, ketika seseorang kehilangan haknya karena melakukan pelanggaran PSBB, tidak bisa mengurus layanan kepolisian, seperti pengurusan SIM dan SKCK," kata perwira menengah tersebut, dikutip Antara. (Der) 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
LBH dorong Polda Lampung tangkap tersangka pelecehan seksual anak
Kamis, 09 Juli 2020 - 13:38 WIB
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung mendorong Kepolisian Daerah (Polda) Lampung segera menangk...
Menko Polhukam akan aktifkan lagi tim pemburu koruptor
Kamis, 09 Juli 2020 - 08:47 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan akan ...
JPU limpahkan berkas perkara terdakwa suap perizinan Lapas Sukamiskin
Rabu, 08 Juli 2020 - 11:54 WIB
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) melimpahkan berkas perkara terdakwa Direk...
UU KPK belum ditandatangani Presiden, Peradin: Legislasi setengah hati
Selasa, 07 Juli 2020 - 14:26 WIB
Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum menandatangani Undang-Undang KPK yang telah disahkan DPR....
Kasus John Kei, Polda Metro Jaya ungkap tiga aktor intelektual
Selasa, 07 Juli 2020 - 07:39 WIB
Polda Metro Jaya mengungkap tiga aktor intelektual yang berperan besar dalam rangkaian kasus yang di...
Tak ditandangani Presiden Jokowi, UU KPK tetap sah
Senin, 06 Juli 2020 - 22:46 WIB
Keberadaan Undang-undang KPK yang telah disahkan DPR namun belum ditandatangani Presiden Jokowi teta...
Terungkap dalam dakwaan korupsi Bank Sumut Rp202 miliar, Nama Komut PT Bank Sumut disebut
Senin, 06 Juli 2020 - 20:56 WIB
 Dalam dakwaan kedua terdakwa Korupsi Bank Sumut yakni Mantan Mantan Pemimpin Divisi Tresuri Bank S...
PN Jaksel gelar sidang Ruslan Buton jilid II dan Djoko Tjandra
Senin, 06 Juli 2020 - 09:59 WIB
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan Praperadilan Ruslan Buton untuk yang kedu...
Akademisi: Undang Undang tetap berlaku meski tanpa tanda tangan Presiden
Minggu, 05 Juli 2020 - 09:24 WIB
Penanganan kasus kasus korupsi tak boleh berhenti meskipun saat ini pemerintah masih fokus menangani...
Pandemi COVID-19 hambat pengusutan korupsi DLH Mimika
Sabtu, 04 Juli 2020 - 20:28 WIB
Pandemi COVID-19 yang melanda wilayah Papua sejak pertengahan Maret hingga sekarang ikut menghambat ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV