DPR desak pemerintah keluarkan Perpres pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan
Elshinta
Selasa, 05 Mei 2020 - 19:46 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
DPR desak pemerintah keluarkan Perpres pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan
Sumber Foto: Bayu Koosyadi/elshinta.com.

Elshinta.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyayangkan eksekusi Keputusan MA Nomor 7P/ HUM/ 2020 tentang pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih harus berlarut karena menunggu Perpres baru.

Tak kunjung keluarnya Perpres oleh Presiden membuat keputusan MA tentang pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang seharusnya berlaku 1 April 2020 hingga kini belum bisa dilaksanakan. 

"Kita sudah rapat dengan BPJS Kesehatan, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan DJSN. Kita mendesak agar pemerintah segera mengeluarkan Perpres yang mencabut, mengubah Perpres sebelumnya dan melaksanakan keputusan MA. Kita sayangkan masalah pemenuhan hak rakyat ini kok berbelit hanya terkendala urusan birokrasi regulasi," kata Mufida dalam keterangannya yang diterima Reporter Elshinta, Bayu Koosyadi, di Jakarta, Senin (4/5).

Mufida mengungkap BPJS sudah menerima surat terkait keputusan MA pada 31 Maret 2020. Kemudian ada laporan dari banyak masyarakat iuran untuk Mei masih menggunakan tarif yang sudah dinaikkan. Artinya, papar dia, sudah dua bulan Keputusan MA belum dijalankan oleh Pemerintah yang tak kunjung mengeluarkan Perpres.

"Ada hak peserta yang dirugikan karena per 1 April seharusnya menggunakan harga iuran lama tapi sampai tagihan Mei masih ditagih dengan iuran yang naik. Kalau Pemerintah beritikad baik melihat kesulitan rakyatnya, satu hari saja bisa keluar Perpres. Ini hal yang sederhana sebenarnnya kok. Dua bulan terlalu lama," ungkap Mufida menegaskan.

DPR, ungkap Mufida, bahkan juga mengusulkan agar BPJS Kesehatan langsung saja melaksanakan keputusan MA karena situasi masyarakat yang terdampak COVID-19. Saat ini daya membayar masyarakat untuk iuran apapun menurun drastis. 

"Sekarang kalau iuran naiknya Rp 50 ribu per kepala, satu rumah ada empat kepala jadi naiknya Rp 200 ribu. Di era Covid-19 seperti ini uang Rp 200 ribu sangat berharga sekali. Sensitivitas pemerintah itu bagaimana? BPJS Kesehatan tidak berani langsung menaikkan karena mereka beralasan sebagai operator bukan regulator," ungkap Mufida.

Jajaran Komisi IX DPR RI juga mendesak agar ada kompensasi yang dilakukan BPJS Kesehatan untuk memotong iuran BPJS bulan April dan Mei 2020.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 PDI Perjuangan belum putuskan calon kepala daerah untuk Pilkada Pematang Siantar
Kamis, 09 Juli 2020 - 19:45 WIB
DPP PDI Perjuangan hingga saat ini belum ada mengeluarkan rekomendasi terhadap calon kepala daerah y...
Rakor Pilkada, Bawaslu paparkan IKP Sukoharjo paling tinggi se-Jateng
Kamis, 09 Juli 2020 - 19:36 WIB
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah bersama dengan pihak terkait menggelar Rapat Koordinasi ...
Pilpres 9 Juli 2014, Jokowi-Jusuf Kalla melenggang ke Istana 
Kamis, 09 Juli 2020 - 09:14 WIB
9 Juli 2014 adalah tanggal yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia dimana saja berada. Meng...
Reses, DPRD Kabupaten Bandung terima banyak masukan soal pendidikan
Rabu, 08 Juli 2020 - 21:45 WIB
Hari pertama reses Ketua DPRD Kabupaten Bandung H. Sugianto berbagai masukan dari konstituen dapat d...
 Penyelenggara pemilu wajib `rapid test`
Rabu, 08 Juli 2020 - 18:26 WIB
Sebanyak 1.775 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Pilkada 2020 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa T...
8 Juli 2009, Bangsa Indonesia gelar Pemilihan Presiden-Wakil Presiden langsung  
Rabu, 08 Juli 2020 - 08:29 WIB
8 Juli 2009, Bangsa Indonesia kembali menggelar perhelatan akbar, pemilihan presiden dan wakil presi...
Bupati Langkat lantik pejabat esellon dijajaran Pemkab Langkat
Senin, 06 Juli 2020 - 21:12 WIB
Bupati Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana PA melantik pejabat esellon di lingkungan Pemerintah ...
Ini saran KIPP agar Pilkada 2020 berjalan baik
Senin, 06 Juli 2020 - 19:55 WIB
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta menyampaikan bahwa Pilkada serentak 20...
Mensesneg: `reshuffle` tidak relevan lagi bila kabinet bekerja bagus
Senin, 06 Juli 2020 - 16:12 WIB
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan perombakan kabinet (reshuffle) Indonesia M...
SAKSI: Politik biaya tinggi salah satu penyebab korupsi kepala daerah
Minggu, 05 Juli 2020 - 15:36 WIB
Sejumlah hal menjadi kesimpulan Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarm...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV