Kasus dugaan suap wali kota, Samsul Fitri dituntut 5 tahun penjara
Elshinta
Selasa, 05 Mei 2020 - 13:37 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Sigit Kurniawan
Kasus dugaan suap wali kota, Samsul Fitri dituntut 5 tahun penjara
Foto: Amsal/Radio Elshinta

Elshinta.com - Penuntut Umum Tipikor Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) menuntut Kasubag Protokoler Sekretariat Pemko Medan, Samsul Fitri selama 5 tahun penjara dalam kasus dugaan suap kepada Wali Kota Medan.

"Ia terbukti mengutip dan menerima uang dari para kepala Dinas dan Dirut BUMD se-Kotamadya Medan, dengan dalih untuk keperluan Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin dalam kegiatan perjalanan dinas keluar kota dan keluar negeri yakni Ichikawa Jepang," hal ini disampaikan Penuntut Umum KPK, Zainal Abidin dalam pembacaan tuntutan secara teleconference yang berlangsung dalam persidangan diruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Medan, Senin (4/5), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Amsal.

Sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan dari keterangan kepala dinas termasuk Mantan Kadis PU Medan, Isa Ansyari, yang telah divonis menerangkan dalam kasus ini bahwa yang meminta uang adalah Samsul Fitri kemudian atas perintahnya uang tersebut dijemput oleh Andika dan Aidil.

Di hadapan majelis hakim tipikor yang diketuai Abdul Aziz, penuntut umum juga membebankan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp250 juta, bila tidak mampu membayarnya diganti dengan kurungan badan selama dua bulan.

Usai pembacaan tuntutan, Samsul Fitri melalui penasehat hukumnya akan mengajukan pembelaan.

Terpisah, Wali Kota Medan Non Aktif, Tengku Dzulmi Eldin dalam keterangan terdakwanya melalui teleconference, menyatakan tidak pernah menyuruh Samsul Fitri untuk mengutip uang untuk keperluan perjalanan dinasnya.

Bahkan Dzulmi Eldin menyatakan untuk biaya operasional setiap bulan sudah dianggarkan sebesar Rp160 juta. Dimana uang tersebut diatur oleh Kabag Umum Sekdakota Medan, dalam satu tas khusus yang selalu dibawa oleh ajudan.

Sedangkan adanya kutipan mengenai perjalanannya ke Ichikawa yang membawa keluarga dan teman anaknya, lanjut Eldin ia membayarnya sendiri dan tidak masuk dalam anggaran Pemko Medan. 

Dimana tindakan yang dilakukan Samsul Fitri selaku Kasubag Protokolernya di luar sepengetahuannya.

Masih dalam sidang tersebut, sebelum memeriksa Eldin, penasehat hukumnya, Junaidi Matondang menghadirkan saksi Edy Candra Lubis, yang memfoto pembangunan rumah mewah yang diduga anggarannya berasal dari kutipan uang dari kepala dinas dengan dalih keperluan perjalanan Wali Kota Medan.

Bahkan Edi menyebutkan dalam kesaksian bahwa ia diperintah oleh Junaidi untuk memoto rumah tersebut dikawasan Medan Helvetia dengan SIMB atas nama Leny Agustina Rambe yang tak lain merupakan istrinya Samsul Fitri.

Dimana keberadaan rumah itu sendiri ia dapat alamatnya dari pamannya bernama Ilhamsyah.

Sementara itu Kuasa Hukum Terdakwa Dzulmi Eldin, Junaidi Matondang pada persidangan tersebut menegaskan, foto yang diambil saksi tersebut merupakan foto pembangunan rumah Syamsul Fitiri yang prosesnya mulai dilakukan sejalan dengan rentang waktu awal mula kasus tersebut terjadi.

Nah, dari situ kita patut menduga bahwa dalam kasus ini Syamsul Fitri lah yang berperan memanfaatkan situasi untuk meminta uang kepada para kepala dinas. 

"Pembangunan rumah atas nama, Leni Agustina Rambe itu juga kalau dilihat proses pembangunannya sejalan dengan kasus ini mulai bergulir," ujar Junaidi Matondang.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
LBH dorong Polda Lampung tangkap tersangka pelecehan seksual anak
Kamis, 09 Juli 2020 - 13:38 WIB
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung mendorong Kepolisian Daerah (Polda) Lampung segera menangk...
Menko Polhukam akan aktifkan lagi tim pemburu koruptor
Kamis, 09 Juli 2020 - 08:47 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan akan ...
JPU limpahkan berkas perkara terdakwa suap perizinan Lapas Sukamiskin
Rabu, 08 Juli 2020 - 11:54 WIB
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) melimpahkan berkas perkara terdakwa Direk...
UU KPK belum ditandatangani Presiden, Peradin: Legislasi setengah hati
Selasa, 07 Juli 2020 - 14:26 WIB
Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum menandatangani Undang-Undang KPK yang telah disahkan DPR....
Kasus John Kei, Polda Metro Jaya ungkap tiga aktor intelektual
Selasa, 07 Juli 2020 - 07:39 WIB
Polda Metro Jaya mengungkap tiga aktor intelektual yang berperan besar dalam rangkaian kasus yang di...
Tak ditandangani Presiden Jokowi, UU KPK tetap sah
Senin, 06 Juli 2020 - 22:46 WIB
Keberadaan Undang-undang KPK yang telah disahkan DPR namun belum ditandatangani Presiden Jokowi teta...
Terungkap dalam dakwaan korupsi Bank Sumut Rp202 miliar, Nama Komut PT Bank Sumut disebut
Senin, 06 Juli 2020 - 20:56 WIB
 Dalam dakwaan kedua terdakwa Korupsi Bank Sumut yakni Mantan Mantan Pemimpin Divisi Tresuri Bank S...
PN Jaksel gelar sidang Ruslan Buton jilid II dan Djoko Tjandra
Senin, 06 Juli 2020 - 09:59 WIB
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan Praperadilan Ruslan Buton untuk yang kedu...
Akademisi: Undang Undang tetap berlaku meski tanpa tanda tangan Presiden
Minggu, 05 Juli 2020 - 09:24 WIB
Penanganan kasus kasus korupsi tak boleh berhenti meskipun saat ini pemerintah masih fokus menangani...
Pandemi COVID-19 hambat pengusutan korupsi DLH Mimika
Sabtu, 04 Juli 2020 - 20:28 WIB
Pandemi COVID-19 yang melanda wilayah Papua sejak pertengahan Maret hingga sekarang ikut menghambat ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV