Redam COVID-19, daerah minta warga jangan mudik
Elshinta
Jumat, 10 April 2020 - 19:49 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Redam COVID-19, daerah minta warga jangan mudik
COVID-19. Ilustrasi/elshinta.com.

Elshinta.com - Alarm waspada sebaran COVID-19 terus dibunyikan daerah. Regulasi lebih ketat digulirkan guna merespon masih besarnya gelombang perpindahan manusia antar wilayah. Padahal, pemerintah menginstruksikan masyarakat #DiRumahSaja dan melakukan social distancing. Regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga mulai diterapkan Jumat (10/4), khususnya di wilayah DKI Jakarta.
 
Meski ada imbauan dari pemerintah pusat, tapi gelombang pergerakan manusia masih terjadi. Terlebih mereka yang tinggal di Jakarta. Apalagi, Jakarta berstatus episentrum pandemi COVID-19 di Indonesia. Mengacu https://corona.jakarta.go.id/id, Kamis (9/4) siang WIB, jumlah kasus infeksi COVID-19 mencapai 1.632 orang. Jumlah itu menempati slot 55,21% dalam skala nasional.
 
“Pergerakan arus masuk manusia di Madiun sangatlah besar. Masyarakat belum taat terhadap aturan pemerintah pusat. Padahal, sebelumnya sudah ada himbauan jangan bepergian atau tinggal di rumah. Kondisi tersebut tentu mekhawatirkan karena sebaran COVID-19 akan semakin luas di daerah-daerah,” ungkap Bupati Madiun Ahmad Dawami, Kamis (9/4).
 
Hingga Selasa (7/4), gelombang pergerakan manusia yang masuk ke Madiun mencapai 10 Ribu orang. Mereka rata-rata para perantau yang tinggal di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan lainnya. “Pemerintah pusat harus lebih ketat mencegah pergerakan orang-orang tersebut. Bagaimana mereka ini tidak keluar dari kota atau daerah tersebut harus diupayakan maksimal,” tegas Ahmad.
 
Mengacu informasi http://infocovid19.jatimprov.go.id/, Rabu (8/4) pukul 23.30 WIB, Madiun memiliki 1 pasien positif COVID-19. Sekitar 8 orang yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP), lalu 172 nama Orang Dalam Pemantauan (ODP). Untuk wilayah Jawa Timur jumlah total infeksi COVID-19 mencapai 196 pasien. Rinciannya pasien sembuh 23,47% dan sedang dirawat 67,86%, lalu meninggal 8,67%.
 
Adapun jumlah PDP sekitar 1.185 orang. Komposisinya terdapat 67,93% nama dalam pengawasan, lalu 26,92% sudah selesai menjalani pengawasan. Adapun mereka yang meninggal dunia mencapai 5,15%. Untuk status ODP jumlahnya sekitar 12.314 orang. Dari angka itu, sebanyak 67% sedang dipantau, lalu 32,9% dinyakan selesai. Jumlah ODP yang meninggal mencapai 0,11%.
 
“Kami sedikit beruntung karena seluruh aparat sangat responsif. Mereka mencatat dan melaporkan tiap nama yang masuk ke wilayahnya masing-masing. Mengacu besarnya pergerakan manusia, khususnya yang masuk di Madiun ini, koordinasi lintas institusi semakin intensif dilakukan,” papar Ahmad.
 
Guna menekan sebaran COVID-19 secara langsung, Madiun menerapkan regulasi karantina mandiri 14 hari bagi pendatang. Setiap desa dan kecamatan sudah memiliki fasilitas khusus untuk menerapkan aturan karantina mandiri. Tindakan tegas akan diberikan kepada para individu yang melanggar aturan karantina mandiri 14 hari tersebut.
 
“Secara khusus, kami meminta mereka tetap bertahan di tempat perantauannya masing-masing. Jangan melakukan perjalanan. Tetap bertahan di rumah. Bagi mereka yang tetap memilih kembali ke Madiun, maka harus menjalani karantina mandiri terlebih dahulu. Kalau melanggar, maka sanksi tegas akan diberikan aparat,” ujar Ahmad lagi.
 
Sama seperti di Madiun, sikap siaga juga ditunjukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Mereka bahkan menjaga 7 pintu masuk selama 24 jam non stop. Pos pantau pergerakan orang ini berada di Babadan, Sawoo, Sukorejo, Mlilir, Slahung, Sampang, dan Badegan. Hanya saja, Ponorogo dihadapkan kepada masalah pelik. Para pendatang memiliki treatment khusus untuk mengelabui pemeriksaan petugas.
 
“Ponorogo terus membatasi sebaran COVID-19. Tapi, pergerakan arus masuk orang-orang masih terjadi. Kami sudah siapkan 7 pos untuk mengawasi mereka. Tapi, ada beberapa orang yang berbohong. Dia datang dari Jakarta dengan bus dan turun di Wonogiri, lalu masuk ke sini dengan motor. Mereka tidak bawa barang dan mengaku dari wilayah lain di sekitar sini,” kata Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni.
 
Berdasarkan data http://infocovid19.jatimprov.go.id/ juga, Ponorogo memiliki 3 pasien positif COVID-19. Ada juga 15 nama dalam status PDP, lalu 298 jiwa ODP. “Proteksi diberikan untuk wilayah Ponorogo dari COVID-19. Sebarannya harus dihentikan secepatnya. Potensi pemicunya terus dibatasi. Kami juga berharap pemerintah pusat lebih ketat menjalankan aturan larangan pergerakan orang,” ujar Ipong.
 
Selain Jawa Timur, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sementara waktu melarang warganya kembali dari perantauan. Sebab, banyak warga Tapanuli Tengah merantau di Jakarta, Medan, dan kota besar lain. Apalagi, gejala COVID-19 sudah muncul di Tapanuli Tengah. Perantaranya salah seorang warganya yang baru kembali dari Malaysia dan menjalani sepekan karantina mandiri.
 
“Warga Tapanuli Tengah di perantauan jangan pulang. Bertahan di sana saja. Kami sedang fokus untuk memutus sebaran COVID-19. Selain pemantauan orang dari luar daerah, kami juga menyemprot cairan disinfektan, penyampaian himbauan, dan mendirikan banyak posko kesehatan,” terang Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani.
 
Pergerakan pasien positif COVID-19 skala nasional memang naik. Hingga Rabu (8/4) sore WIB, jumlah kasus positif COVID-19 sekitar 2.956 kasus. Angka tersebut naik 218 pasien dalam 24 jam terakhir. Untuk jumlah total pasien sembuh COVID-19 sekitar 222 orang setelah ada penambahan 18 nama. Namun, ada penambahan 19 pasien COVID-19 yang meninggal sehingga jumlah totalnya mencapai 240 kasus.
 
“Kesadaran memang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat di perantauan. Mereka tidak melakukan perjalanan, kecuali COVID-19 sepenuhnya aman dan bersih dari Indonesia. Upaya ke arah sana sekarang ini terus dilakukan pemerintah pusat. Sebaran COVID-19 akan terputus apabila gotong royong seluruh elemen masyarakat berjalan,” tutup Kepala Staf Presiden Moeldoko.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Terindikasi siap, `the new normal` di 7 provinsi 
Kamis, 28 Mei 2020 - 08:22 WIB
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, sedikitnya tujuh ...
Pemerintah akan susun skenario perkuat kesehatan dan penyesuaian ekonomi terkait `New Normal`
Kamis, 28 Mei 2020 - 07:50 WIB
Pemerintah akan membuat berbagai skenario terkait dengan pertumbuhan bagaimana memperkuat dari segi ...
Gugus Tugas keluarkan surat edaran pertegas status bencana nasional
Kamis, 28 Mei 2020 - 07:23 WIB
Gugus Tugas Percepatanan Penanganan COVID-19 atau GTPPC19 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 20...
Presiden: Sosialisasikan protokol tatanan normal baru secara masif
Kamis, 28 Mei 2020 - 07:10 WIB
Presiden Joko Widodo meminta agar protokol mengenai tatanan normal baru yang sudah disiapkan Kemente...
Ini tiga arahan terbaru Presiden terkait penanganan pandemi COVID-19
Kamis, 28 Mei 2020 - 06:48 WIB
Presiden RI Joko Widodo memberikan tiga arahan terbaru bagi para menteri maupun Gugus Tugas Percepat...
Tetap optimistis, Rumah Baca Cahaya dan 10 Rumah Aman kuatkan tone #Menolak_Terserah
Rabu, 27 Mei 2020 - 20:47 WIB
Program 10 Rumah Aman terus menguatkan tone #Menolak_Terserah. Suara opimistis ini jadi energi untuk...
Polda Sumatera Barat putar balik 26.560 kendaraan di perbatasan selama PSBB
Rabu, 27 Mei 2020 - 20:26 WIB
 Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah memutarbalikkan sebanyak 26.560 kendaraan yang membawa 43.5...
 Malang raya bersiap menuju tatanan kehidupan baru pasca PSBB
Rabu, 27 Mei 2020 - 20:12 WIB
Pemprov Jawa Timur menilai penerapan PSBB Malang raya berhasil dan membawa dampak signifikan dalam ...
Polres Malang sterilisasi jalur Lawang hingga Singosari
Rabu, 27 Mei 2020 - 18:56 WIB
 Satuan lalu lintas Polres Malang, Jawa Timur melakukan sterilisasi jalur Lawang hingga Singosari p...
 Dua ribu penerima BST cairkan bantuan di kantor pos
Rabu, 27 Mei 2020 - 18:27 WIB
 Sekitar 2 ribu Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah belum tersalurkan p...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV