IPW: Pembebasan napi koruptor cederai keadilan dan kepastian hukum
Elshinta
Sabtu, 04 April 2020 - 15:39 WIB |
IPW: Pembebasan napi koruptor cederai keadilan dan kepastian hukum
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Sumber Foto: https://bit.ly/3bUer1N

Elshinta.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan pembebasan narapidana (napi) koruptor akan mencederai keadilan publik dan membuat kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi semakin absurd.

"Seharusnya, jika ada koruptor yang terindikasi terkena virus corona atau COVID-19, mereka tak perlu dibebaskan, tapi bisa dikarantina di Natuna atau di Pulau Galang, atau di Nusakambangan atau bahkan di Pulau Buru," kata Neta dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu (4/4).

Dari penelusuran IPW, kata dia, sangat kecil kemungkinan para napi koruptor atau napi kelas kakap lain terkena COVID-19. Sebab, dengan uang yang mereka miliki sebelum masuk sel tahanan bisa memesan sel khusus bahkan memesan makanan khusus yang dibawa keluarganya dari luar. "Satu kamar sel tahanan hanya dia sendiri yang menempati. Selain itu mereka selalu bisa memesan makanan khusus dan mereka tidak pernah memakan makanan lapas. Mereka juga punya dokter pribadi dan mendapat perawatan kesehatan prima. Semua itu mereka dapatkan dengan uang yang dimilikinya," kata Neta.

Ia pun mempertanyakan alasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly membebaskan para napi korupsi tersebut dengan alasan wabah virus corona atau COVID-19.

Menurut Neta, kerawanan terhadap wabah COVID-19 justru berpeluang terjadi di sel-sel napi kelas teri. Sebab dalam satu sel, napi kelas teri ini bisa ditumpuk 10 hingga 15 orang, sehingga sangat rawan wabah COVID-19 berkembang luas. "Sementara makanan mereka setiap hari hanya seadanya. Jauh dari makanan bergizi karena terdiri dari nasi ala kadarnya dan kuah sayur," ujarnya.

Neta mengatakan, blok sel napi kelas teri di banyak lembaga pemasyarakatan (lapas) dari dulu sengaja dijauhkan dari blok napi kelas kakap. Tujuannya agar napi kelas kakap tidak terusik ketenangannya. Sehingga kalau pun di blok napi kelas teri berkembang wabah COVID-19, belum tentu menyebar ke blok napi kelas kakap, apalagi napi korupsi yang punya lapas khusus di Sukamiskin, Bandung.

Ia juga menyarankan Yasonna untuk melakukan tes cepat (rapid test diagnostic) terhadap napi dan mendata lapas mana saja yang terindikasi terkena wabah COVID-19. "Sebaiknya, Menkumham jangan berwacana membebaskan napi korupsi dengan alasan wabah corona. Tapi segera melakukan rapid test diagnostic di seluruh lapas agar diketahui lapas mana saja yang terpapar COVID-19," ucap Neta.

Jika pun nanti ditemukan ada napi korupsi yang terkena COVID-19, maka diusulkan agar mereka dikarantina di Natuna, di Pulau Galang, Nusakambangan atau Pulau Buru daripada dibebaskan. Setelah dinyatakan sembuh, baru mereka dikembalikan ke Sukamiskin. "Untuk napi korupsi, kita jangan bicara hati nurani dan rasa kebangsaan, sebab ketika mereka asyik berkorupsi ria mereka juga tidak pernah bicara hati nurani rakyat dan rasa kebangsaan masyarakat. Jadi seharusnya mereka masih bersyukur bisa hidup di lapas," kata Neta.

Apalagi Menkumham mengatakan napi korupsi yang akan dibebaskan adalah napi yang berusia 60 tahun ke atas. Ini dipandang lebih tidak masuk akal lagi, sebab sebagian besar napi korupsi itu adalah para pejabat yang berusia 60 tahun ke atas. "Mereka mendapatkan posisi jabatan di umur 50 tahun dan setelah itu mereka berkuasa, lalu korupsi. Masa Menkumham lupa dengan data napi korupsi? Kalau napi anak atau di bawah 40 tahun biasanya terlibat kriminal jalanan alias menjadi napi kelas teri," pungkasnya, dikutip Antara. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Banyak modus, ini sederet aksi nakal pemudik yang berhasil digagalkan petugas
Rabu, 27 Mei 2020 - 08:23 WIB
Petugas Pospam Penyekatan menemukan para pemudik nakal yang memaksakan mudik dengan berbagai modus, ...
Pelepasan balon udara liar akan dituntut secara hukum
Selasa, 26 Mei 2020 - 17:25 WIB
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengimbau kepada seluruh masyarakat ya...
Lapas Narkotika Cipinang bebaskan napi dapat remisi hari raya dan program asimilasi COVID-19
Minggu, 24 Mei 2020 - 15:38 WIB
Sebanyak 12 narapidana di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta, dinyatakan bebas pada hari ini setelah ...
Kanwil Kemenkumham Sumsel beri remisi 7.530 narapidana
Minggu, 24 Mei 2020 - 14:28 WIB
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan memberikan rem...
Rutan Kelas 1 Bandung ganti kunjungan keluarga dengan video call
Sabtu, 23 Mei 2020 - 08:13 WIB
Rumah tahanan (rutan) Kelas 1 Bandung memberikan remisi khusus kepada 451 warga binaan menjelang Har...
Rutan Kelas I Tangerang tiadakan jam kunjungan saat lebaran
Jumat, 22 Mei 2020 - 20:57 WIB
Rumah Tahanan Kelas 1 Tangerang, Banten meniadakan jam kunjungan saat lebaran.
Kemendikbud tunggu hasil pemeriksaan polisi soal kasus pemberian THR
Jumat, 22 Mei 2020 - 12:58 WIB
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan akan menunggu hasil pemeriksaan polis...
KPK benarkan OTT di Kemendikbud
Jumat, 22 Mei 2020 - 07:35 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah melakukan melakukan operasi tangkap tangan (OTT...
Polri perpanjang Operasi Ketupat 2020
Rabu, 20 Mei 2020 - 12:29 WIB
Polri memperpanjang pelaksanaan Operasi Ketupat 2020. Operasi kemanusiaan yang semula dilaksanakan s...
Kejar aset Nurhadi, KPK telusuri lewat saksi pimpinan KJPP
Rabu, 20 Mei 2020 - 09:41 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aset-aset milik tersangka bekas Sekretaris Mahkamah Ag...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV