Pakar: Rencana pembebasan Napi koruptor perlu pertimbangan matang
Elshinta
Jumat, 03 April 2020 - 12:45 WIB |
Pakar: Rencana pembebasan Napi koruptor perlu pertimbangan matang
Ilustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/2wdYaG2

Elshinta.com - Pakar hukum pidana dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Karolus Kopong Medan SH.MHum, mengatakan bahwa rencana pemerintah bebaskan narapidana korupsi perlu dipertimbangkan secara matang, karena dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum.

"Perlu dipertimbangkan secara matang, karena bakal menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di negeri ini, terutama ketika bangsa ini sedang berjuang keras untuk memberantas tindak korupsi," kata Karolus Kopong Medan di Kupang, Jumat (3/4).

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan rencana pemerintah melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat, dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lembaga pemasyarakatan, termasuk napi koruptor.

Menurut dia, dalam menghadapi wabah COVID-19 yang sangat menakutkan dunia ini, memang dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang tepat di berbagai sektor, termasuk bagaimana mengantisipasi merebaknya virus ini ke dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Apabila lingkungan Lapas tidak dijaga secara baik, maka bisa dipastikan virus ini akan mudah masuk ke dalam lingkungan Lapas, dan tentunya akan mengancam nyawa warga binaan (narapidana). "Sekalipun demikian, wacana Kementerian Hukum dan HAM merevisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lembaga pemasyarakatan perlu dipertimbangkan secara matang," katanya.

Apalagi usulan revisi PP tersebut, untuk membebaskan narapidana kasus tindak pidana korupsi yang telah berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani dua pertiga masa pidana. Menurut dia, aspek kemanusiaan memang patut dikedepankan mengingat para napi yang sudah berusia lanjut, tetapi aspek keadilan dan kemanfaatan dalam melakukan revisi sebuah regulasi juga perlu menjadi bahan pertimbangan.

"Bayangkan saja, kalau para napi korupsi dibebaskan hanya demi menyelamatkan nyawa mereka, sementara rakyat yang selama ini menjerit menghadapi kehidupan yang berat akibat runtuhnya perekonomian negara akibat perbuatan mereka tidak mendapat porsi yang semestinya," ujarnya, dihimpun Antara.

"Artinya, apakah adil kita jika melakukan revisi regulasi demi menyelamatkan para napi terutama para koruptor, sementara nasib rakyat akibat ulah mereka tidak dipikirkan," kata Kopong Medan dalam nada tanya.

Karena itu, revisi regulasi untuk membebaskan napi, terutama napi korupsi, rasa-rasanya tidak bermanfaat apa-apa. Justru menurut dia, kehidupan mereka di lembaga pemasyarakatan justru lebih aman ketimbang mereka dibebaskan, dan hidup di tengah lingkungan masyarakat yang juga sudah tidak aman karena COVID-19 tengah menghantui mereka.

Dia bahkan membayangkan bahwa, ketika mereka berada di luar Lapas, justru nyawa mereka semakin terancam ketimbang berada di dalam Lapas. "Jadi rencana revisi PP demi mencegah penyebaran virus corona di dalam Lapas itu, menurut saya tidak memiliki dasar pertimbangan yang matang," katanya. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
MAKI gugat UU Penanganan COVID-19 ke MK
Rabu, 03 Juni 2020 - 11:39 WIB
Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) dan sejumlah lembaga masyarakat kembali mengajukan permohonan uji mat...
LeCI: Tertangkapnya Nurhadi pintu masuk telusuri mafia peradilan
Rabu, 03 Juni 2020 - 09:48 WIB
Direktur Legal Culture Institute (LeCI) M Rizqi Azmi menyatakan tertangkapnya mantan Sekretaris Mahk...
Nurhadi ditangkap, Mahfud salut terhadap KPK
Rabu, 03 Juni 2020 - 09:37 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan salut te...
Kasus video porno mirip Syahrini, polisi masih kejar pelaku penyebar
Rabu, 03 Juni 2020 - 06:23 WIB
Penyidik Sub Direktorat Siber (Subdit Siber) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sedang mengejar pelaku ...
MAKI apresiasi Nurhadi dan menantunya ditangkap KPK
Selasa, 02 Juni 2020 - 13:44 WIB
Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengapresiasi atas tertangkapnya mantan Sekretaris Mahmakah ...
Asrul Sani apresiasi KPK karena tangkap Nurhadi tadi malam
Selasa, 02 Juni 2020 - 13:33 WIB
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Arsul Sani, mengapresiasi Komis...
Soal kasus LBP dan Said Didu,  percayakan penegakan hukumnya ke polisi
Minggu, 31 Mei 2020 - 20:29 WIB
Koordinator Aliansi Masyarakat Penegak Supremasi Hukum, Ade Nugroho menilai bahwa persoalan hukum ha...
UU Penyiaran digugat RCTI ke MK sebab tak atur Netflix dan Youtube
Sabtu, 30 Mei 2020 - 20:52 WIB
UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diminta INews TV dan RCTI untuk diuji di Mahkamah Konstitus...
Laksanakan rapid test, PN Medan bisa jadi referensi
Jumat, 29 Mei 2020 - 22:27 WIB
Ketua Pengadilan Tinggi Medan Setyawan Hartono mengapresiasi langkah pelaksanaan rapid test terhadap...
Tuduhan dipaksakan, kuasa hukum minta Eldin dibebaskan dari tuntutan 
Kamis, 28 Mei 2020 - 21:49 WIB
Sidang perkara kasus suap Walikota Medan non aktif terdakwa Tengku Dzulmi Eldin kembali digelar.
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV