Sosiolog: Perhatikan kaum marginal jika terapkan pembatasan sosial
Elshinta
Selasa, 31 Maret 2020 - 20:24 WIB |
Sosiolog: Perhatikan kaum marginal jika terapkan pembatasan sosial
Sosiolog sekaligus dosen Universitas Indonesia (UI) Imam B Prasodjo. Sumber Foto: https://bit.ly/39sIDzz

Elshinta.com - Sosiolog sekaligus dosen Universitas Indonesia (UI) Imam B Prasodjo mengatakan apabila pemerintah memberlakukan pembatasan sosial skala besar untuk mengurangi penyebaran COVID-19, maka kaum marginal atau kelompok masyarakat ekonomi lemah perlu diperhatikan secara serius.

"Intinya adalah orang-orang marginal seperti buruh harian dan masyarakat miskin yang betul-betul tidak punya gantungan hidup tetap, harus tertolong dulu," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Selasa (31/3).

Apabila hal itu telah diterapkan atau dilakukan pemerintah secara baik, maka ia meyakini tidak akan ada masalah pada penerapan opsi karantina wilayah, karantina lokal, atau pembatasan sosial skala besar. "Itu fokusnya. Masalah di lockdown atau karantina wilayah dan sebagainya selagi itu semua ditangani, itu tidak akan menimbulkan letupan seperti yang terjadi di India," kata dia.

Ia menjelaskan situasi yang terjadi saat ini bisa disebut lebih mengarah pada pembatasan sosial skala besar bukan karantina wilayah atau lockdown. Yang membedakan dua hal itu adalah karantina wilayah atau lockdown, masyarakat tidak boleh keluar masuk tanpa izin, sedangkan pembatasan sosial skala besar sedikit lebih longgar dimana masyarakat masih bisa lalu lalang. "Contohnya sekarang itu sekolah diliburkan, kerja juga diliburkan," ujar dia, dihimpun Antara.

Jadi dapat diartikan karantina wilayah, masyarakat tidak bisa melakukan mobilitas secara bebas. Menurut dia, sebenarnya saat ini hal itu sudah diterapkan oleh masyarakat di perumahan atau kelurahan tertentu. Terkait negara atau kelompok masyarakat yang sudah pernah menerapkan pembatasan sosial skala besar, Imam mengaku tidak mengetahui persis. Namun bisa saja hal tersebut sudah pernah dilakukan sehingga Indonesia melahirkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Meskipun demikian, sosiolog kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah 60 tahun silam tersebut mengatakan masih perlu adanya Peraturan Pemerintah (PP) dari UU nomor 6 tahun 2018 tersebut agar lebih detail dalam pelaksanaannya. "Kita tunggu seperti apa PP dari UU nomor 6 tahun 2018 tersebut," katanya. (Ank/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
PLN minta maaf pelanggan alami kendala bayar tagihan
Sabtu, 06 Juni 2020 - 17:26 WIB
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Bob Saril membenarkan bahwa ada kendala teknis yang me...
Positif COVID-19 jadi 30.514, sembuh 9.907
Sabtu, 06 Juni 2020 - 16:59 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto melaporkan terjadi penambahan jumlah positif t...
Satu WNA asal Italia positif COVID-19
Sabtu, 06 Juni 2020 - 16:38 WIB
Satu Warga Negara Asing (WNA) berkewarganegaraan Italia yang bermukim di Kelurahan Mangunsari, Salat...
Ini loh penyebab tagihan rekening listrik Juni naik
Sabtu, 06 Juni 2020 - 16:07 WIB
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN (Persero) Bob Saril menjelaskan bahwa kenaikan tagihan...
Ratusan warga jalani tes cepat COVID-19 massal di Ampel Surabaya
Sabtu, 06 Juni 2020 - 15:49 WIB
Ratusan warga menjalani rapid test atau tes cepat dan swab massal yang digelar Badan Intelijen Negar...
Kementan terus berupaya jaga pasokan pangan
Sabtu, 06 Juni 2020 - 15:10 WIB
Kementerian Pertanian terus berupaya menjaga pasokan pangan dalam masa pandemi COVID-19 dan menganti...
KSP: Pemerintah berhati-hati dan tetap waspada memasuki `new normal`
Sabtu, 06 Juni 2020 - 14:20 WIB
Kantor Staf Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam memasuki `new normal` ...
Bamsoet: TNI penjaga kedaulatan ideologi Pancasila
Sabtu, 06 Juni 2020 - 14:05 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai TNI sebagai penjaga kedaulatan bangsa dan negara, harus senant...
Pelanggan keluhkan pemblokiran ID PLN
Sabtu, 06 Juni 2020 - 13:20 WIB
Banyak pelanggan mengeluhkan adanya pemblokiran ID PLN dalam media sosial ketika akan melakukan pemb...
 ASDP Kupang perketat pengawasan masuk pelabuhan
Sabtu, 06 Juni 2020 - 12:26 WIB
PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferriy (Persero) Cabang Kupang, Nusa Te...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV