Wabup Malra: Pelantikan pejabat JPT Pratama tak mengacu rekomendasi ASN
Elshinta
Senin, 23 Maret 2020 - 14:25 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Wabup Malra: Pelantikan pejabat JPT Pratama tak mengacu rekomendasi ASN
Foto: Istimewa/elshinta.com.

Elshinta.com - Wakil Bupati Maluku Tenggara (Maltra) Petrus Beruatwarin mengatakan, uji kompetensi pejabat administrator dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) telah melanggar ketentuan yang berlaku. 

"Pelaksanaan uji kompetensi administrator Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 batal demi hukum," kata Petrus, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Redaksi, Senin (23/3).

Wakil Bupati yang meniti karier dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malra ini menjelaskan lima (5) ketentuan yang yang dilanggar dalam pelaksanaan tersebut.

Pertama, Tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, Bupati dan sekda mengabaikan etika Pemerintahan/Birokrasi terhadap terhadap Pejabat Negara.

Ketiga, Mencederai rasa Keadilan bagi sebagian PNS.

Keempat, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui seleksi terbuka atau (lelang jabatan) tidak mengacu kepada Rekomendasi Komisi ASN. 

Kelima, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui uji kesesuaian atau (job fit) tidak mengacu kepada Rekomendasi Panitia Seleksi (pansel). 

Wakil Bupati yang meniti karier dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malra ini menegaskan, berdasarkan surat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malra Nomor 893.2/103/BKPSDM/2020 tentang Uji Kompetensi Pejabat Administrator ternyata tidak sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Bahkan, melanggar Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS.

Selain itu, tidak sesuai amanat PP Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen PNS, bahkan tidak sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. Juga, tidak sesuai Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

"Perintah Undang-undang seharusnya pelaksanaan uji kompetensi pejabat administrator dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP – PDN) Pusat dan LSP–PDN Provinsi," kata mantan Sekda Malra dua periode ini.

Ironisnya, tim uji kompetensi pejabat administrator di Kabupaten Maluku Tenggara tidak memenuhi syarat karena tidak melibatkan Asesor dan Perwakilan LSP-PDN. Bahkan dalam surat Sekda Kabupaten Malra tersebut menyatakan bahwa peserta yang tidak mengikuti seleksi dianggap mengundurkan diri dari jabatan.

"Ini sangat tidak tendensius dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017," kecam Direktur Poltek pertama di bumi Larvul Ngabal.

Selanjutnya, pada pelaksanaan uji kompetensi terkesan tidak adil, karena ada pejabat eselon III yang sudah dilantik tetap dalam jabatan maupun berpindah tempat ke eselon yang sama tanpa uji kompetensi.

"Ada pejabat eselon III yang diharuskan mengikuti tes bahkan ada jabatan eselon IV yang dipromosi dari eselon IVa ke IIIa tanpa uji kompetensi. Kenapa semua pejabat eselon III dan IV yang memenuhi syarat diberikan ruang yang sama untuk mengikuti uji kompetensi administrator tersebut?," tegas Petrus mempertanyakan.

Wabup menegaskan, sudah jelas bahwa uji kompetensi administrator yang dilaksanakan Pemkab Malra tidak sesuai ketentuan yang berlaku. "Berangkat dari kondisi obyektif tersebut, maka pelaksanaan uji kompetensi administrator Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 batal demi hukum," tutupnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kasus video porno mirip Syahrini, polisi masih kejar pelaku penyebar
Rabu, 03 Juni 2020 - 06:38 WIB
Penyidik Sub Direktorat Siber (Subdit Siber) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sedang mengejar pelaku ...
MAKI apresiasi Nurhadi dan menantunya ditangkap KPK
Selasa, 02 Juni 2020 - 13:44 WIB
Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengapresiasi atas tertangkapnya mantan Sekretaris Mahmakah ...
Asrul Sani apresiasi KPK karena tangkap Nurhadi tadi malam
Selasa, 02 Juni 2020 - 13:33 WIB
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Arsul Sani, mengapresiasi Komis...
Soal kasus LBP dan Said Didu,  percayakan penegakan hukumnya ke polisi
Minggu, 31 Mei 2020 - 20:29 WIB
Koordinator Aliansi Masyarakat Penegak Supremasi Hukum, Ade Nugroho menilai bahwa persoalan hukum ha...
UU Penyiaran digugat RCTI ke MK sebab tak atur Netflix dan Youtube
Sabtu, 30 Mei 2020 - 20:52 WIB
UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diminta INews TV dan RCTI untuk diuji di Mahkamah Konstitus...
Laksanakan rapid test, PN Medan bisa jadi referensi
Jumat, 29 Mei 2020 - 22:27 WIB
Ketua Pengadilan Tinggi Medan Setyawan Hartono mengapresiasi langkah pelaksanaan rapid test terhadap...
Tuduhan dipaksakan, kuasa hukum minta Eldin dibebaskan dari tuntutan 
Kamis, 28 Mei 2020 - 21:49 WIB
Sidang perkara kasus suap Walikota Medan non aktif terdakwa Tengku Dzulmi Eldin kembali digelar.
Banyak modus, ini sederet aksi nakal pemudik yang berhasil digagalkan petugas
Rabu, 27 Mei 2020 - 08:23 WIB
Petugas Pospam Penyekatan menemukan para pemudik nakal yang memaksakan mudik dengan berbagai modus, ...
Pelepasan balon udara liar akan dituntut secara hukum
Selasa, 26 Mei 2020 - 17:25 WIB
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengimbau kepada seluruh masyarakat ya...
Lapas Narkotika Cipinang bebaskan napi dapat remisi hari raya dan program asimilasi COVID-19
Minggu, 24 Mei 2020 - 15:38 WIB
Sebanyak 12 narapidana di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta, dinyatakan bebas pada hari ini setelah ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV