Hidayat Nur Wahid: RUU Ketahanan Keluarga sejalan dengan HAM dalam UUD NRI 1945
Elshinta
Kamis, 12 Maret 2020 - 17:35 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Hidayat Nur Wahid: RUU Ketahanan Keluarga sejalan dengan HAM dalam UUD NRI 1945
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari FPKS Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA. Foto: Istimewa/elshinta.com.

Elshinta.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari FPKS Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undangan (RUU) Ketahanan Keluarga justru sejalan dan dalam rangka melaksanakan sejumlah ketentuan HAM yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, sehingga perlu didukung bersama-sama. 

Hidayat merujuk kepada Pasal 28B UUD NRI 1945 yang berbunyi bahwa (1) setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; dan (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

“Bila dibaca isinya secara seksama, maka RUU Ketahanan Keluarga ini sejalan dengan ketentuan HAM dalam pasal tersebut. RUU ini ingin melindungi institusi keluarga, perkawinan sah, dan keselamatan anggota keluarga(suami, istri, anak2 dll)”. ujar Hidayat dalam siaran pers yang diterima redaksi elshinta.com, di Jakarta, Kamis (12/3). 

Hidayat menuturkan, hingga saat ini belum ada UU yang mengatur secara spesifik mengenai keluarga padahal eksistensi lembaga keluarga sangat dipentingkan dalam sistem sosial dan budaya Indonesia. Oleh karena itu, RUU Ketahanan Keluarga ini sangat dibutuhkan untuk menghilangkan hambatan dan halangan terhadap eksistensi keluarga di Indonesia dengan berbagai permasalahannya, seperti tak harmonisnya keluarga, banyaknya perceraian, anak yang terkena narkoba, dan tindakan kriminal yang dilakukan di dalam keluarga, dll. 

Lebih lanjut, Hidayat mengkritik pihak-pihak yang terburu-buru menuduh bahwa RUU Ketahanan Keluarga ini melanggar hak asasi manusia. Justru RUU yang merujuk kepada Pancasila, karenanya RUU ini diusulkan untuk melaksanakan ketentuan tentang HAM sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 psl 28B. Ia juga menjelaskan, dalam diskursus tentang HAM, selain prinsip universalitas (dimana beberapa prinsip utama berlaku umum), tetapi ada juga aspek lokalitas yang perlu diperhatikan. Aspek lokalitas ini merujuk kepada nilai-nilai yang hidup di suatu masyarakat, sehingga “penjajahan” suatu nilai tertentu ke suatu masyarakat atau yang disebut sebagai human rights imperialism tidak terjadi. 

“Beberapa larangan dalam RUU itu, seperti larangan menjual sperma atau menyewakan rahim dibuat karena melihat aspek lokalitas, yakni norma-norma agama yang berlaku di masyarakat sebagai hukum yang hidup (the living law) di masyarakat. Karena yang diakui oleh masyarakat dan negara adalah perkawinan yang sah, bukan melalui jual beli sperma atau penyewaan rahim,” jelasnya. 

Salah Paham
Selain itu, HNW yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI dari FPKS ini juga menuturkan bahwa ada pula kesalahpahaman terkait dengan RUU ini, seolah-olah misoginis dan mendomestikasi peran perempuan. "Itu tidak benar. Sebab RUU ini justru hadirkan pengaturan yg lebih eksplisit bukan hanya Istri yg berperan dlm rumah tangga, tapi Suami juga," tegasnya.  

Hidayat menyebutkan, dalam pasal 24 RUU KK bahwa suami dan istri mempunyai hak yang seimbang di dalam mengatur kehidupan keluarga. Dan pasal 28; suami dan istri yang mempunyai anak, secara bersama-sama bertanggung jawab dalam mendidik anak dan menjadi tauladan bagi anak-anak. Aturannya justru memberikan hak dan mewajiban yang seimbang/setara antara suami dalam mengurus dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Dan sebenarnya induk dari norma terkait dengan tugas atau kewajiban suami dan istri tersebut merupakan norma yang prinsipnya sudah berlaku sejak 1974, yakni sejak diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974, hingga sekarang. “Dan selama ini tidak ada masalah terkait itu,” ujarnya. 

Hidayat juga menilai, tuduhan tentang adanya upaya domestikasi perempuan bahwa perempuan harus selalu di rumah juga tidak tepat. Dijelaskannya, justru RUU Ketahanan Keluarga ini mengatur tentang adanya jaminan yang lebih kepada istri atau perempuan yang bekerja atau berkarier di kantor, yakni dengan meningkatkan hak terkait cuti hamil, cuti menyusui dan sebagainya.

“RUU ini justru untuk menghormati,melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan/Istri/Ibu yang bekerja. Itu jelas diatur dalam pasal 29 ayat 1 RUU KK,” tukasnya. 

Karananya, lanjut Hidayat, tuduhan bahwa dengan RUU ini Negara terlalu mencampuri ranah private, juga terbukti tidak benar. RUU itu justru mewajibkan Negara untuk melaksanakan kewajibannya terhadap Rakyat Indonesia dengan melaksanakan UUDNRI 1945, Negara tidak diberi karpet merah unt intervensi, tapi diberi payung hukum untuk memfasilitasi realisasi dari HAM terkait Keluarga dan yang terkait dengannya.

“Sebaiknya mereka yang menolak, membaca RUU Ketahanan Keluarga ini dahulu secara utuh, agar tercipta diskursus yang konstruktif untuk suksesnya keluarga Indonesia. Tapi apapun, karena RUU ini masih dalam tahap pembahasan, maka kritik, masukan, perbaikan, dll untuk sempurnakan RUU ini, tentu sangat diharapkan dan diperhatikan,” tandas Hidayat.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Psikolog UI jelaskan pentingnya waktu luang ayah untuk anak meski WFH
Minggu, 11 April 2021 - 14:11 WIB
Psikolog anak dan keluarga dari LPT Universitas Indonesia Mira Damayanti Amir mengatakan bahwa penti...
Tips dekorasi ruangan agar lebih meriah sambut Ramadan
Sabtu, 10 April 2021 - 11:47 WIB
Tahun ini menjadi tahun kedua warga muslim Indonesia harus menjalani ibadah puasa Ramadhan di rumah ...
Pentingnya `me time` bagi orang tua dengan anak autisme
Jumat, 09 April 2021 - 09:47 WIB
Psikolog lulusan Magister Psikologi Terapan Universitas Indonesia Diah A. Witasari mengatakan bahwa ...
Pastikan kecukupan asupan vitamin D dan kalium pada anak
Minggu, 04 April 2021 - 14:23 WIB
Ahli nutrisi Emilia Achmadi mengatakan sebagian besar anak-anak berhenti mengonsumsi susu di usia du...
 BKKBN mulai mendata 11,4 juta keluarga di Jateng
Jumat, 02 April 2021 - 19:58 WIB
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Jawa Tengah mulai melakukan pr...
Tips ibu tangguh fisik dan keuangan di masa pandemi
Rabu, 31 Maret 2021 - 13:11 WIB
Para ibu agar menjadi tangguh situasi pandemi saat ini selain bahagia juga harus sehat sekaligus mem...
Literasi Gizi Untuk Orang Tua Lintas Generasi
Selasa, 23 Maret 2021 - 15:34 WIB
Sudahkah Anda memperhatikan isi piring anak-anak kita? Literasi gizi masyarakat Indonesia saat ini m...
Kekuatan mental orang tua diuji saat rawat anak down syndrome
Minggu, 21 Maret 2021 - 13:16 WIB
Persatuan Orang Tua Anak Down Syndrome (POTADS) membagikan tips dalam merawat anak- anak yang memili...
Stimulasi kunci anak `down syndrome` berkembang dengan baik
Sabtu, 20 Maret 2021 - 19:38 WIB
Ahli sitogenetika Dr. dr. Lydia Pratanu, MS menyatakan bahwa stimulasi menjadi kunci untuk pertumb...
NIPT cara baru cek kelainan kromosom pada usia awal kehamilan
Sabtu, 20 Maret 2021 - 17:14 WIB
Non-Invasive Prenatal Test (NIPT) yang sekarang sudah berkembang bisa menjadi cara baru untuk menge...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV