IHCS: Alih fungsi lahan pertanian rusak ekologi pedesaan
Elshinta
Rabu, 11 Maret 2020 - 19:26 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
IHCS: Alih fungsi lahan pertanian rusak ekologi pedesaan
IHCS: Alih fungsi lahan pertanian rusak ekologi pedesaan. Foto: Ilustasi. https://bit.ly/39IH55B/elshinta.com.

Elshinta.com - Alih fungsi lahan menjadi ancaman serius bagi ekosistem pertanian di Indonesia. Pasalnya, berubahnya lahan pertanian menjadi non-pertanian tersebut membawa dampak yang sangat luas.

Tak hanya soal ketahanan pangan saja, tetapi juga membawa dampak bagi kemiskinan petani dan kerusakan ekologi di pedesaan. 

Hal ini diamini oleh Ketua Presidium Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan. Menurutnya, alih fungsi lahan membawa dampak langsung kepada kemiskinan petani.

"Dampaknya langsung jika tanahnya terjual tapi hasilnya habis untuk konsumsi, dan bukan modal kerja lagi. Tentu, juga sangat sulit mengubah dari petani menjadi profesi lain," kata Gunawan. 

Selain itu, alih fungsi lahan juga membawa efek negatif pada kerusakan ekologi pedesaan. Terutama terkait dengan hilangnya kawasan budidaya pertanian.

"Hilangnya kawasan budidaya dan kerawananan pangan, rusaknya ekologi kawasan perdesaan" lanjut Gunawan. 

Kondisi tersebut tidak muncul dengan sendirinya. Alih fungsi lahan selalu diawali dari kondisi dimana hasil produksi pertanian tidak mencukupi kebutuhan hidup petani. Akhirnya berujung dengan dijualnya lahan pertanian tersebut. 

Selain itu, menurut Gunawan, alih fungsi lahan juga didorong oleh kebijakan pemerintah yang tidak menjaga kawasan pertanian berkelanjutan. 

"Alih fungsi lahan pertanian juga terjadi akibat pemerintah dan pemda tidak berhasil menjaga kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Ada pemda yang sudah membuat Perda perlindungan lahan, tapi ada juga yang belum," jelas Gunawan. 

"Secara umum memang terjadi inkonsistensi penetapan ruang atau kawasan. Sehingga terjadi tumpang tindih kawasan," lanjutnya. 

Untuk mengatasi itu, perlu ada komitmen yang serius dari pemerintah untuk melindungi lahan pertanian, baik melalui peraturan dan penegakan aturan. 

"Khususnya pemerintah pusat mendorong Pemda yang belum punya Perda perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, perda perlindungan dan pemberdayaan petani serta produk hukum daerah terkait kawasan perdesaan, agar segera menyusunnya," kata Gunawan.

Selain itu, juga diikuti dengan melaksanakan sepenuhnya peraturan perundang-undanganan terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, perlindungan dan pemberdayaan petani, pangan, desa, perkebunan, sistem budidaya pertanian berkelanjutan; dan tentu saja moratorium sawit.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Jalankan protokol kesehatan, program 10 Rumah Aman KSP jadi inspirasi warga Madiun 
Senin, 18 Mei 2020 - 18:37 WIB
Program 10 Rumah Aman yang diinisiasi Kantor Staf Presiden terus berkembang. Di Madiun, Jawa Timur ...
KLHK catat penurunan hotspot di awal 2020 dibandingkan tahun lalu
Jumat, 08 Mei 2020 - 19:12 WIB
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat penurunan titik panas (hotspot) dalam per...
KKP tindak tegas perusak ekosistem laut di NTB-Sulteng
Minggu, 26 April 2020 - 15:14 WIB
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menindak tegas pelaku destructive fishing atau perusak ekos...
Warga Tarakan pasang portal untuk antisipasi penyebaran COVID-19
Rabu, 15 April 2020 - 19:12 WIB
Sebagai upaya pencegahan dan memutus penularan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Tarakan. RT 1...
Personel Pamtas Yonif 411 Kostrad dan warga Kampung Kondo gelar karya bakti
Rabu, 01 April 2020 - 10:35 WIB
Sebagai wujud kepedulian terhadap keindahan dan kebersihan kampung, personel TNI Satgas Pamtas RI-PN...
Ajak petani ramah lingkungan, Satgas TMMD ajari pembuatan pupuk cair  
Jumat, 27 Maret 2020 - 18:58 WIB
Pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler 107 di Desa Kedungsari kecamatan Gebog K...
Waspada COVID-19, Polsek Soreang bersih-bersih fasilitas umum
Sabtu, 14 Maret 2020 - 12:37 WIB
Jajaran Polsek Soreang Kabupaten Bandung Jawa Barat, melakukan bersih-bersih di sejumlah objek fasil...
Ayo bersama-sama lawan COVID-19!
Jumat, 13 Maret 2020 - 08:06 WIB
 Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan, untuk mencegah penyebaran COVID-19, perlu adanya kesadaran ...
IHCS: Alih fungsi lahan pertanian rusak ekologi pedesaan
Rabu, 11 Maret 2020 - 19:26 WIB
Alih fungsi lahan menjadi ancaman serius bagi ekosistem pertanian di Indonesia. Pasalnya, berubahnya...
Pembangunan jalan lintas Gunung Cikuray, Garut perlu waspada banjir 2016
Senin, 09 Maret 2020 - 15:29 WIB
Pembangunan jalan lintas kecamatan di Garut, Jawa Barat, yang melewati hutan lindung di Gunung Cikur...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV