Menteri Edhy: Satgas 115 tidak akan tumpang tindih
Elshinta
Selasa, 25 Februari 2020 - 19:36 WIB |
Menteri Edhy: Satgas 115 tidak akan tumpang tindih
Kondisi Rapat Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama-sama jajaran KKP dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (25/2). Foto: Antara

Elshinta.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan bahwa Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) tidak akan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga penegak hukum lainnya.

"Satgas 115 kami jamin tidak akan tumpang tindih," kata Edhy Prabowo dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (25/2).

Menteri Edhy mengemukakan hal tersebut untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus mengenai Satgas 115.

Pada kesempatan lain, Edhy juga mengutarakan harapannya agar Satgas 115 dapat terus ada karena sifatnya yang lebih kepada koordinasi.

Menteri Kelautan dan Perikanan menuturkan pula bahwa pihaknya tidak ada masalah dengan institusi penegak hukum lainnya.

"Kalau bisa anggaran (untuk Satgas 115) itu tetap ada," katanya, seperti dikutip Antara.

Sebagaimana diwartakan, KKP mengharapkan keberadaan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal dapat dilanjutkan dalam upaya mencegah terjadinya pencurian sumber daya di laut nasional.

"Menteri KP (Edhy Prabowo) dalam berbagai kesempatan intinya beliau tetap berkeinginan untuk bisa melanjutkan Satgas 115 dengan catatan SOP ditinjau kembali, kemudian penempatan personil jadi pertimbangan utama," ujar Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KKP, Nilanto Perbowo dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR, di Jakarta, Kamis (6/2).

Secara prinsip, ia menyampaikan, yang dilakukan Satgas 115 selama ini memperkuat fungsi yang ada di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Ia menambahkan keberadaan Satgas 115 juga mempercepat pengambilan keputusan dalam penjagaan sumber daya yang ada di laut nasional.

"Semua unsur ada di meja yang sama, dari KKP, TNI AL, Bakamla, Polair, Kejagung, dan kadang-kadang Bareskrim pun hadir melakukan pembahasan roundtable discussion, sehingga penanganannya tidak lagi terlalu birokratis, sehingga cepat diputuskan beberapa opsi kebijakan," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan, pemerintah akan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih jelas bagi Satgas 115.

"Perpres 115 tentang penanggulangan illegal fishing yang berdasar Perpres itu ada Satgas, namanya Satgas 115, yang selama ini dikoordinir oleh Ibu Susi. Kita menganggap Perpres itu masih bagus, tepat, tetapi SOP-nya akan dibuat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (23/1). (Anj)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
BMKG prediksi cuaca Jakarta sepanjang Rabu cerah berawan
Rabu, 15 Juli 2020 - 09:24 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca Jakarta pada Rabu (15/7) mayor...
Puskesmas Kramat Jati jemput bola tes swab ke rumah warga
Selasa, 14 Juli 2020 - 19:25 WIB
Puskesmas Kramat Jati, Jakarta Timur melakukan layanan jemput bola tes swab ke rumah warga, Selasa (...
Tanpa masker, 10 warga di Pegadungan kena sanksi menyapu jalan 
Selasa, 14 Juli 2020 - 18:47 WIB
 Petugas gabungan dikerahkan melakukan pengawasan dan penindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (...
Polda Metro Jaya akan berlakukan kembali penilangan 15 jenis pelanggaran lalin 
Selasa, 14 Juli 2020 - 06:54 WIB
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan memberlakukan kembali penilangan terhadap pelanggar lal...
Wagub DKI berharap MPLS tumbuhkan semangat baru di tengah pandemi
Senin, 13 Juli 2020 - 20:38 WIB
Sesuai Kalender Pendidikan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Tahu...
Puluhan ekor hewan kurban di Jakpus diperiksa petugas KPKP
Senin, 13 Juli 2020 - 18:37 WIB
Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP) Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan ...
Erick Thohir beri apresiasi dua petugas KRL penemu uang Rp500 juta
Senin, 13 Juli 2020 - 16:36 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir mengharapkan sikap jujur petugas KRL dapat menginspirasikan pegawai BUMN l...
Menko PMK jelaskan istilah `new normal`
Senin, 13 Juli 2020 - 15:36 WIB
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjelaskan penggunaan istil...
DPR pertanyakan Ditjen Imigrasi terkait paspor Djoko Tjandra
Senin, 13 Juli 2020 - 14:46 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani mempertanyakan mengapa pihak Direktorat Jenderal Imi...
Bus bantuan efektif urai padatnya penumpang KRL Stasiun Bogor hari ini
Senin, 13 Juli 2020 - 09:10 WIB
Bus bantuan sebanyak 150 unit yang disediakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV