Mahfud MD sebut politik uang masih terjadi dalam pilkada
Elshinta
Senin, 24 Februari 2020 - 14:27 WIB |
Mahfud MD sebut politik uang masih terjadi dalam pilkada
Sumber Foto: https://bit.ly/2PkqAnV

Elshinta.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebutkan, praktik-praktik politik uang masih terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Mahfud menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara pada acara Workshop Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKSI), di Jakarta Barat, Senin (24/2).

Menurut Mahfud, politik uang mulai terjadi sejak jaman Orde Baru, dimana money politic atau politik uang berlangsung di DPRD. "Kalau dulu money politic dalam pemilihan kepala daerah itu ada di DPRD, sekarang berpindah ke pimpinan partai," ujar Mahfud.

Mahfud menyebut di zaman Orde Baru kekuasaan DPRD dianggap buruk karena diberi kekuasaan untuk memilih kepala daerah. Dengan kekuasaan itu, sering terjadi praktik money politic untuk memilih kepala daerah.

Menurut dia, hanya dengan bermodalkan Rp5 miliar, seseorang bisa menjabat sebagai kepala daerah. Transaksi jual beli jabatan itu bahkan dilakukan secara terang-terangan. "Itulah untuk jabatan gubernur misalnya waktu itu gampang sekali orang bayar Rp5 miliar satu suara asal memilih gubernur ini. Transaksinya di lobi hotel yang dikontrol oleh ketua fraksi partai," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Mahfud, pemerintah pun mengganti sistem pemilihan kepala daerah yang ada. Melalui UU No 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat.

"Itu terjadi tahun 2004. Karena kemarahan politik kita terhadap DPRD di berbagai daerah. Sehingga di era-era itu banyak anggota DPRD masuk penjara. Kita ubah UU sekarang jadikan kepala daerah DPRD sebagian di tekan gajinya diperkecil ini nya tidak boleh lagi minta laporan pertanggungjawaban. Tapi apakah keadaan lebih baik? tidak," jelasnya.

Namun, praktik tersebut kini telah berpindah dari DPRD ke partai politik. "Ndak bayar ke DPRD, bayar ke partai, mahar namanya. Ini terus terang saja, begitu. Apa betul? Ya betul, ya betul lah. Wong sudah dimuat di koran begitu. Orang kan bilang itu tidak ada, tetapi yang kalah itu melapor, yang menang tidak, yang kalah melapor," jelas Mahfud, dikutip Antara.

Ia pun meminta di tengah praktik money politic itu para legislator di daerah agar bersabar dan mencari solusi pencegahan. "Ketika (DPRD) diberi kekuasaan menjadi kebablasan, tidak diturunkan lagi, buruk lagi. Mari kita sekarang mencari keseimbangan baru. Politik itu begitu, mencari keseimbangan baru," demikian Mahfud MD. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Peduli COVID-19 Nasdem Langkat bagi 1000 masker dan semprot fasum
Rabu, 01 April 2020 - 21:55 WIB
Aksi penanggulangan pandemi COVID-19 terus dilakukan di berbagai daerah oleh beragam elemen masyarak...
Wakil Bupati Tegal donasikan gajinya 6 bulan untuk penanggulangan COVID-19
Rabu, 01 April 2020 - 19:48 WIB
Selain kesehatan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak COVID-19 harus diperhatikan, Wakil...
Empat tahapan pilkada di Sukoharjo ditunda
Rabu, 01 April 2020 - 17:44 WIB
Empat tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Kabupaten Sukoharjo, Ja...
HNW tegaskan atasi COVID-19 dengan Karantina wilayah, bukan darurat sipil 
Rabu, 01 April 2020 - 16:23 WIB
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, M...
Ketua MPR RI dukung Jokowi terkait PSBB
Selasa, 31 Maret 2020 - 21:46 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung penuh langkah Presiden Jokowi yang menetapkan kebijakan Pem...
Cegah COVID-19, DPD Partai Demokrat Kaltara berikan bantuan tempat cuci tangan
Selasa, 31 Maret 2020 - 16:06 WIB
Dalam rangka mendukung pemerintah kota Tarakan mencegah penyebaran COVID-19, Dewan Pimpinan Daerah (...
DPD Golkar DIY bentuk tim gugus tugas basmi COVID-19
Senin, 30 Maret 2020 - 20:25 WIB
DPD Golkar DIY telah membentuk Tim Gugus Tugas Basmi COVID-19 di DIY. Tim ini terjun langsung ke mas...
Koster: Jangan cari panggung politik di tengah COVID-19
Senin, 30 Maret 2020 - 19:57 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster mengajak tokoh-tokoh masyarakat, pengamat dan politisi tidak mencari pang...
PKB ajak parpol kompak perangi COVID-19
Senin, 23 Maret 2020 - 19:10 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengajak semua partai politik unt...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)