Haris Azhar: Mantan Sekretaris MA Nurhadi dapat proteksi `mewah`
Elshinta
Selasa, 18 Februari 2020 - 15:59 WIB |
Haris Azhar: Mantan Sekretaris MA Nurhadi dapat proteksi `mewah`
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar di gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/2). Sumber Foto: https://bit.ly/39I5BTN

Elshinta.com - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menyebut mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mendapatkan proteksi yang `mewah`.

"Sebenarnya kan kalau info-info yang tidak resminya sebetulnya semua orang tahu semua orang dalam artian yang terkait dengan pengungkapan kasus ini tahu bahwa Nurhadi dan menantunya (Rezky Herbiyono) ada di mana," ucap Haris di gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/2).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa keduanya mendapatkan "golden premium protection" sehingga KPK menjadi "takut" untuk menangkap keduanya. "Cuma juga mereka dapat perlindungan yang premium, "golden premium protection" yang KPK kok jadi kaya penakut gini tidak berani ambil orang tersebut dan akhirnya pengungkapan kasus ini jadi terbelangkai," ungkap Haris.

Ia pun menyebut bahwa sebenarnya KPK sudah mengetahui keberadaan Nurhadi dan menantunya tersebut. Keduanya disebut tinggal di salah satu aparteman mewah di Jakarta. "Kalau informasi yang saya coba kumpulkan, bukan informasi resmi yang dikelurkan KPK. KPK sendiri tahu bahwa Nurhadi dan menantunya itu ada di mana, di tempat tinggalnya di salah satu apartemen mewah di Jakarta," tuturnya.

Namun, ia kembali menyatakan KPK tak berani untuk menangkap Nurhadi karena apartemen tersebut tidak mudah diakses publik dan dijaga sangat ketat. "Tetapi KPK tidak berani untuk ngambil Nurhadi karena cek lapangan ternyata dapat proteksi yang cukup serius sangat mewah proteksinya. Artinya, apartemen itu tidak gampang diakses publik lalu ada juga tambahannya dilindungi oleh pasukan yang sangat luar biasa," ujar Haris, dikutip Antara.

Ia pun mengatakan penetapan status DPO oleh KPK terhadap Nurhadi hanya formalitas belaka. Menurutnya berdasarkan pengakuan pengacaranya, Nurhadi berada di Jakarta sehingga KPK seharusnya langsung mencari Nurhadi. "DPO formalitas karena KPK tidak berani tangkap Nurhadi dan menantunya. Artinya, memang syaratnya sudah terpenuhi untuk di-DPO-kan tetapi kenapa tidak dicari karena ada informasinya cukup jelas bahwa pengacaranya bilang dia ada di Jakarta," ujar Haris. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Cegah COVID-19, Lapas Gunungsitoli terapkan besuk online
Senin, 06 April 2020 - 17:25 WIB
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II B, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, menerapkan sistem besu...
Pelaku pembunuhan siswi SMP di OKU terancam hukuman seumur hidup
Minggu, 05 April 2020 - 13:59 WIB
Polres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, menjerat AS (19), pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terh...
IPW: Pembebasan napi koruptor cederai keadilan dan kepastian hukum
Sabtu, 04 April 2020 - 15:39 WIB
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan pembebasan narapidana (napi) kor...
Ombudsman: Pencopotan Kompol Fahrul sudah tepat
Sabtu, 04 April 2020 - 07:38 WIB
Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Alamsyah Saragih menilai pencopotan Kompol Fahrul Su...
Pencegahan COVID-19, 151 napi di Lapas Binjai dibebaskan 
Jumat, 03 April 2020 - 20:47 WIB
Sebanyak 151 narapidana di Lembaga Permasyarakatan klas II-A Kota Binjai, Sumut dibebaskan secara be...
LPSK catat perlindungan saksi dan korban 97 persen meningkat 
Jumat, 03 April 2020 - 13:48 WIB
Masa pandemi COVID-19 tak mengurangi minat masyarakat membuat permohonan perlindungan saksi dan korb...
Pakar: Rencana pembebasan Napi koruptor perlu pertimbangan matang
Jumat, 03 April 2020 - 12:45 WIB
Pakar hukum pidana dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Karolus Kopong Medan SH.MHum, ...
Atasi COVID-19, Kejari Bandung lakukan sidang gunakan video conference 
Kamis, 02 April 2020 - 20:35 WIB
Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/4) melakukan sidang video conference di ru...
Polri ungkap 18 kasus penimbunan masker-hand sanitizer, tuntutan pidana maksimal pelaku menanti!
Kamis, 02 April 2020 - 08:10 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengungkapkan bahwa ...
Dinyatakan negatif COVID-19, Rutan Tanjunggusta tetap tolak warga binaannya
Rabu, 01 April 2020 - 18:12 WIB
Tim Penuntut Umum Kejari Medan terpaksa menitipkan Abdul Latif tersangka kasus penipuan dan penggela...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV