Omnibus Law dapat penolakan, ini kata Mahfud MD
Elshinta
Selasa, 18 Februari 2020 - 08:58 WIB |
Omnibus Law dapat penolakan, ini kata Mahfud MD
Menko Polhukam, Mahfud MD didampingi Kepala BPIP Yudian Wahyudi. Sumber foto: https://bit.ly/39IYSsK

Elshinta.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mempersilakan seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan masukan untuk pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

"Silakan ditolak, 'kan baru RUU. Kalau Anda punya masukan, buruh punya masukan, sekarang waktunya," kata Mahfud MD di Jakarta, Senin (17/2), menanggapi adanya penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Hal tersebut disampaikannya usai Pertemuan Koordinasi Membangun Sinergi Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Pembangunan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Jakarta.

Mahfud mempersilakan masyarakat untuk datang ke DPR menyampaikan masukan, terutama pada saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang akan mengundang berbagai pihak.

"Saya mau memberikan pasal sekian pasal sekian. Kalau enggak bisa, lewat saya. Ini enggak apa-apa, kalau betul ada yang tidak disetujui, diajukan saja," ucapnya, dikutip Antara.

Yang terpenting, kata dia, semua pihak harus menyepakati secara prinsip bahwa proses perizinan harus disederhanakan dan tidak merugikan buruh.

"Karena ini UU sebenarnya dahulu UU Cipta Lapangan Kerja, bukan undang-undang investasi. Jadi, jangan dikaitkan dengan investor," katanya.

Mengenai banyaknya penolakan terhadap muatan Omnibus Law itu, menurut Mahfud, justru bagus karena ada yang menanggapi.

"Semuanya terbuka. Silakan Anda beri masukan, ini bagus untuk semua karena ini negara demokrasi," kata Mahfud menegaskan.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan draf RUU Cipta Kerja kepada DPR RI, pada Rabu (12/2).

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja akan sesuai dengan mekanisme di DPR RI, yaitu dibahas di Baleg atau Pansus.

"Nantinya akan dijalankan melalui mekanisme yang ada di DPR RI apakah itu melalui Baleg atau Pansus karena melibatkan tujuh komisi terkait," kata Puan.

Draf Omnibus Law Cipta Kerja terdiri atasi 79 UU, 15 BAB dengan 174 pasal yang menyasar 11 klaster. (Der) 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
MUI Makassar minta dilibatkan pemulasaran jenazah COVID-19
Sabtu, 11 Juli 2020 - 21:29 WIB
Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, meminta agar dilibatkan dala...
Jubir: Menggunakan masker lebih penting dari pelindung wajah
Sabtu, 11 Juli 2020 - 20:52 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk Percepatan Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan penggunaan ma...
Secapa AD jadi klaster baru, pengamat: Perketat protokol kesehatan
Sabtu, 11 Juli 2020 - 20:28 WIB
Pengamat intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro mengatakan bahwa Sekolah Calon Per...
KSAD jelaskan kasus klaster Secapa AD bermula dari ketidaksengajaan
Sabtu, 11 Juli 2020 - 19:42 WIB
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andika Perkasa menjelaskan awal mula kasus klast...
Galuh Pakuan siap angkat martabat Sunda dengan olahraga
Sabtu, 11 Juli 2020 - 19:29 WIB
Sejumlah Sesepuh Sunda bertekad meningkatkan harkat generasi Ki Sunda di bidang olahraga. Hal terseb...
Prajurit Brigif 18 Kostrad kembangkan sistem pertanian Budikdamber
Sabtu, 11 Juli 2020 - 19:14 WIB
Sejumlah program ketahanan pangan sudah lama disiapkan di Brigif Para Raider 18 Kostrad Jagung Kabup...
Kapolri apresiasi tim pemulasaran jenazah corona Polresta Malang Kota
Sabtu, 11 Juli 2020 - 17:56 WIB
Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis memberikan perhatian dan motivasi kepada tim pemulasaran jenazah ...
Pemerintah pastikan pemenuhan hak anak saat pandemi COVID-19
Sabtu, 11 Juli 2020 - 17:40 WIB
Pemerintah akan memastikan hak setiap anak Indonesia terpenuhi selama pandemi COVID-19 melanda Tanah...
Wapres: Digitalisasi pers dan penyiaran harus segera diwujudkan
Sabtu, 11 Juli 2020 - 17:29 WIB
Wakil Presiden Ma`ruf Amin mengatakan transformasi digital di sektor pers dan penyiaran harus segera...
Ketua KPK ungkap modus anggaran COVID-19 diselewengkan untuk pilkada
Sabtu, 11 Juli 2020 - 17:15 WIB
Ketua KPK, Firli Bahuri, mengungkapkan modus anggaran penanganan Covid-19 diselewengkan untuk kepent...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV