Omnibus Law dapat penolakan, ini kata Mahfud MD
Elshinta
Selasa, 18 Februari 2020 - 08:58 WIB |
Omnibus Law dapat penolakan, ini kata Mahfud MD
Menko Polhukam, Mahfud MD didampingi Kepala BPIP Yudian Wahyudi. Sumber foto: https://bit.ly/39IYSsK

Elshinta.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mempersilakan seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan masukan untuk pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

"Silakan ditolak, 'kan baru RUU. Kalau Anda punya masukan, buruh punya masukan, sekarang waktunya," kata Mahfud MD di Jakarta, Senin (17/2), menanggapi adanya penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Hal tersebut disampaikannya usai Pertemuan Koordinasi Membangun Sinergi Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Pembangunan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Jakarta.

Mahfud mempersilakan masyarakat untuk datang ke DPR menyampaikan masukan, terutama pada saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang akan mengundang berbagai pihak.

"Saya mau memberikan pasal sekian pasal sekian. Kalau enggak bisa, lewat saya. Ini enggak apa-apa, kalau betul ada yang tidak disetujui, diajukan saja," ucapnya, dikutip Antara.

Yang terpenting, kata dia, semua pihak harus menyepakati secara prinsip bahwa proses perizinan harus disederhanakan dan tidak merugikan buruh.

"Karena ini UU sebenarnya dahulu UU Cipta Lapangan Kerja, bukan undang-undang investasi. Jadi, jangan dikaitkan dengan investor," katanya.

Mengenai banyaknya penolakan terhadap muatan Omnibus Law itu, menurut Mahfud, justru bagus karena ada yang menanggapi.

"Semuanya terbuka. Silakan Anda beri masukan, ini bagus untuk semua karena ini negara demokrasi," kata Mahfud menegaskan.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan draf RUU Cipta Kerja kepada DPR RI, pada Rabu (12/2).

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja akan sesuai dengan mekanisme di DPR RI, yaitu dibahas di Baleg atau Pansus.

"Nantinya akan dijalankan melalui mekanisme yang ada di DPR RI apakah itu melalui Baleg atau Pansus karena melibatkan tujuh komisi terkait," kata Puan.

Draf Omnibus Law Cipta Kerja terdiri atasi 79 UU, 15 BAB dengan 174 pasal yang menyasar 11 klaster. (Der) 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Sejumlah wilayah di Banten berpotensi diguyur hujan
Selasa, 07 April 2020 - 08:36 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah di Provinsi Bant...
Mendag minta maaf tunda TEI ke-35 tahun 2020
Selasa, 07 April 2020 - 07:27 WIB
Kementerian Perdagangan menunda pelaksanaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-35 tahun 2020 yang semula ...
Tangani COVID-19, Indonesia perkuat kerja sama bilateral dengan Korsel
Selasa, 07 April 2020 - 07:15 WIB
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melangsungkan courtesy call deng...
RS PMI Bogor siap tangani pasien COVID-19
Selasa, 07 April 2020 - 07:04 WIB
Di tengah menyebarnya virus corona di Kota Bogor, Jawa Barat, Rumah Sakit Palang Merah Indonesia (PM...
Banyak PHK, Ketua MPR pastikan Kartu Pra Kerja rampung
Selasa, 07 April 2020 - 06:53 WIB
Kartu Pra Kerja yang semula akan membuka pendaftaran pada 7 April 2020 kini diundur, karena proses p...
11.242 spesimen telah diperiksa, 80 persennya dinyatakan negatif COVID-19
Selasa, 07 April 2020 - 06:41 WIB
Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mendata bahwa sampai saat in...
Kakorlantas: Orang yang mudik statusnya ODP di kampung halaman
Senin, 06 April 2020 - 22:25 WIB
Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Istiono mengatakan bahwa pemudik yang pulang ke kampung ha...
Korlantas Polri siapkan langkah strategis mudik Lebaran saat pandemi COVID-19
Senin, 06 April 2020 - 22:15 WIB
Korlantas Polri akan menerapkan langkah strategis saat musim mudik 2020 di tengah pandemi COVID-19. ...
Dokter hewan: Perlu riset mendalam penularan COVID-19 ke hewan
Senin, 06 April 2020 - 21:58 WIB
Dokter hewan Institut Pertanian Bogor (IPB) drh. Joko Pamungkas mengatakan perlu penelitian mendalam...
MPR: Kemenkes-BNPB `cross check` data kasus positif COVID-19
Senin, 06 April 2020 - 21:46 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Badan Nasio...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV