Pemerintah diminta data ulang keberadaan keraton sebelum Indonesia merdeka
Elshinta
Kamis, 06 Februari 2020 - 20:56 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Pemerintah diminta data ulang keberadaan keraton sebelum Indonesia merdeka
GBPH Prabukusumo. Foto: Kurniawati/elshinta.com.

Elshinta.com - GBPH Prabukusumo berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk secepatnya melakukan pendataan ulang terhadap keberadaan keraton-keraton yang berdiri sebelum Indonesia merdeka. Selain keraton, juga kepala-kepala suku dan juga trah. Pendataan itu penting dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kerajaan-kerajaan 'halu' yang akhir-akhir ini marak.

"Presiden Jokowi hendaknya segera memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera melakukan pendataan ulang terhadap keberadaan keraton, kepala suku dan juga trah yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka atau berubah menjadi republik," katanya saat ditemui di sela-sela acara HUT Museum Lima Gunung di studio Mendut Mungkid, kabupaten Magelang, Rabu (5/2) sore.

Putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini mengungkapkan, saat ini ada sekitar 40-50 keraton di Nusantara. Sedangkan di Indonesia bagian timur masih banyak kepala suku. "Untuk trah juga masih banyak dan ini perlu didata kembali mana yang benar-benar keturunan. Sebab saat ini banyak yang ngaku-ngaku keturunan. Bahkan ada yang jadi  ketua padahal dia menantu. Ini tidak boleh," katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati, Kamis (6/2).

Menurut Prabukusumo, keberadaan keraton, kepala suku dan trah ini sangat penting, agar masyarakat tahu mana yang asli dan halu.

Diakuinya kalau keraton-keraton saat ini lebih introvert. Mereka tidak mau menonjol lantaran Indonesia saat sudah menjadi negara republik. "Mereka introvert karena tidak ingin dianggap menjadi raja di suatu negara," ungkapnya.

Namun sebenarnya keberadaan mereka sangat mendukung negara Indonesia. Karena berdirinya Indonesia karena adanya Keraton. "Sehingga harapan saya,  keraton ini juga harus disupport oleh pemerintah. Jangan yang istimewa saja seperti DIY. Tapi keraton yang lain yang betul- betul jelas ada sebelum Indonesia merdeka. Kepala suku juga harus di support dengan APBD atau APBN," tegasnya.

Menurutnya, bila ada support, keberadaan keraton bisa survive. Namun demikian tetap ada konsekuensi terhadap negara. Seperti membantu pemerintah untuk keamanan dan ketertiban atau ikut menyampaikan program anti korupsi.

Di sisi lain, adik dari Sri Sultan Hamengkubuwono X ini minta,  Badan Intelijen Negara (BIN) tegas memerintahkan TNI/Polri membubarkan kerajaan-kerajaan halu. "Ketegasan dari BIN diperlukan, karena banyak anggota dari kerajaan-kerajaan itu merupakan anggota TNI/Polri. "Di kerajaan ini, para anggota TNI/Polri yang bergabung  dijadikan Sekjen atau jabatan  tinggi lainnya," ucapnya.

Prabukusumo juga menilai, sebagian besar kerajaan yang muncul ini memiliki unsur penipuan dengan cara menarik sejumlah uang kepada para anggotanya. Karena itu ia meminta kepada kerajaan atau keraton-keraton yang tidak benar itu, segera membubarkan diri dan minta maaf kepada masyarakat.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Terkait COVID-19, Pengamat minta jangan ada tokoh justru sesatkan publik
Kamis, 26 Maret 2020 - 21:35 WIB
Pengamat sosial dari Universitas Indonesia DR Devie Rahmawati SSos MHum berharap tidak ada tokoh yan...
Stok darah menurun terdampak COVID-19
Selasa, 24 Maret 2020 - 09:40 WIB
Imbauan untuk menunda kegiatan yang menghadirkan banyak orang karena mewabahnya virus corona berdamp...
Wapres minta MUI rilis fatwa tangani jenazah COVID-19 dan tata cara ibadah petugas medis
Selasa, 24 Maret 2020 - 07:18 WIB
Wakil Presiden Ma`ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama sejumlah organisasi kemasya...
Ketua MPR donasikan gaji atasi COVID-19
Selasa, 24 Maret 2020 - 06:50 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bakal mendonasikan gajinya untuk mencegah penularan penyebar...
MUI ajak umat patuhi Ilmuwan, jangan menyepelekan
Senin, 23 Maret 2020 - 08:20 WIB
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI), Anwar Abbas mengajak umat Islam untuk patu...
Ditengah wabah COVID-19, Kaltara tetap gelar MTQ
Jumat, 20 Maret 2020 - 16:27 WIB
Meskipun di beberapa daerah telah menunda pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) akibat mengant...
Imbauan bagi pengemudi online di tengah COVID-19
Jumat, 20 Maret 2020 - 07:28 WIB
Para pengemudi online diimbau tetap menjaga kebersihan di tengah penyebaran virus corona jenis baru ...
MUI: Haram hukumnya tebar kepanikan dan info hoaks soal COVID-19
Jumat, 20 Maret 2020 - 07:15 WIB
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan, haram hukumnya bagi masyarakat melakukan aktivitas yang me...
Viral! Handoko Gunawan, dokter senior ikut berjuang lawan COVID-19
Rabu, 18 Maret 2020 - 07:47 WIB
Pemerintah telah memperpanjang status darurat pandemi COVID-19 sampai dengan 29 Mei 2020 dan petugas...
Pelunasan Biaya Haji 1441H dibuka, mulai 19 Maret 2020
Selasa, 17 Maret 2020 - 07:32 WIB
Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) untuk jemaah haji reguler, Petugas Haji Daerah (PHD),...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)