Guru PAI minta pemda fasilitasi PPG
Elshinta
Senin, 03 Februari 2020 - 20:24 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Guru PAI minta pemda fasilitasi PPG
Guru PAI minta pemda fasilitasi PPG. Foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

Elshinta.com - Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mengeluhkan biaya dan antrean program sertifikat pendidik. Guru PAI terancam tidak mendapatkan tunjangan profesi serta peningkatan jenjang karir karena sertifikat pendidik. Asosiasi Guru PAI Sukoharjo meminta Dinas Pendidikan maupun Kantor Kementerian Agama (Kemenag) mengatasi kesulitan yang dihadai para pengajar. Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat antara asosiasi, dinas terkait dan DPRD Sukoharjo, Senin (3/2).

Ketua Asosiasi Guru PAI Kabupaten Sukoharjo, Joko Santosa mengatakan, sejak program sertifikasi guru digulirkan pemerintah, guru diwajibkan memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2005. Pelaksanaan sertifiskasi dipisahkan berdasarkan pengelolaan guru umum melalui Kementerian Pendidikan, guru agama melalui Kemenag dan satuan lembaga penyelenggara pendidikan atau Yayasan. Guru PAI di Sukoharjo sebagian ada dibawah Kemenag dan Disikbud. "Ada yang sudah PNS dan ada masih non PNS yang hingga saat ini belum memiliki sertifikat pendidik. Kendalanya sama yakni pada Pendidikan Profesi Guru (PPD)," paparnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti.

Menurut dia, dampak yang mengikuti guru tanpa sertifikat pendidik diantaranya menghambat jenjang kepangkatan, tidak bisa mengikuti lomba prestasi dan tunjangan guru tidak akan bisa dicairkan. Dengan kondisi tersebiut, guru PAI meminta pemkab menanggung biaya PPG dan mengupayakan antrean segera diproses. "Biaya dan kuota PPG tiap daerah ditentukan oleh pemerintah pusat," ujarnya. 

Kepala Kemenag Sukoharjo, Ihsan Muhadi menyebutkan, jumlah guru PAI di Sukoharjo total ada 750 orang. Terinci sebanyak 36 orang PNS dibawah Kemenag, 271 orang PNS dibawah Disdikbud dan 443 guru non PNS. Mekanisme sertifikasi semua diatur oleh Kemenag pusat. Padahal Kemenag mengelola guru secara nasional dengan kuota PPG yang terbatas. Sehingga terjadi antrean dalam penerbitan sertifikasi pendidik. "Tahun lalu ada 126 peserta PPG hanya 106 yang lolos maka terjadi antrean penerbitan sertifikat pendidik. Guru ini meminta PPG difasilitasi oleh pemerintah daerah," imbuhnya.

Kabid Anggaran, Badan Keuangan Daerah (BKD) Sukoharjo, Richard menyebutkan, penganggaran program pemerintah harus melihat kewenangan pengelolaan. Guru PAI dibawah Kemenag merupakan wewenang pusat. Bagi Disdikbud juga diperlakukan sama tidak diperkenankan lintas wewenang. Terlebih saat ini belum satupun daerah di Indonesia yang mengambil kebijakan tersebut. "Tidak ada payung hukum yang mengatur pembiayaan ditanggung Pemkab," tandasnya. 

Hearing dihadiri oleh perwakitan guru PAI, Kemenag Sukoharjo, Disdikbud dan BKD dan difasilitasi oleh ketua DPRD, Wawan Pribadi. Dia menyerahkan satuan kerja terkait menindaklanjuti permasalahan guru PAI. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Fasilitasi perpustakaan keliling, Satgas TMMD Kodim Kudus ajak anak-anak isi liburan sekolah
Rabu, 01 April 2020 - 20:25 WIB
Libur sekolah yang dialami anak-anak Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog, Kudus, Jawa Tengah karena ant...
Cegah COVID-19, Kwarda Banten bagikan 3000 masker dan hand sanitizer
Rabu, 01 April 2020 - 15:11 WIB
Kian merebaknya pandemi COVID-19 di berbagai daerah mengharuskan berbagai elemen masyarakat bergerak...
KPAI: Belajar dari rumah momentum berharga orang tua dan anak
Rabu, 01 April 2020 - 14:35 WIB
Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Rita Pranawati mengatakan kebijakan yang mendorong ag...
Masa belajar peserta didik Kabupaten Batu Bara di rumah diperpanjang
Selasa, 31 Maret 2020 - 22:36 WIB
Bupati Bati Bara, Zahir M, melalui Surat Edarannya memperpanjang  kegiatan belajar di rumah bagi pe...
 UB pulangkan mahasiswa Malaysia atas permintaan Kedubes Malaysia
Selasa, 31 Maret 2020 - 18:26 WIB
Sebanyak 23 dari 48 orang mahasiswa asal Malaysia yang tengah belajar di Universitas Brawijaya (UB) ...
 Pemkab Bandung perpanjang masa belajar di rumah hingga 11 April
Senin, 30 Maret 2020 - 20:45 WIB
Menyikapi terus bertambahnya angka kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia, Pemerintah Kabupaten (Pem...
Cegah penyebaran corona, ITN Malang perpanjang kuliah daring sampai akhir semester
Minggu, 29 Maret 2020 - 17:17 WIB
Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang terhitung tanggal 16 Maret 2020 telah mengganti perkuliahan...
Banten perpanjang belajar di rumah hingga 1 Juni 2020
Sabtu, 28 Maret 2020 - 14:51 WIB
Gubernur Banten Wahidin Halim memperpanjang program belajar di rumah bagi seluruh pelajar SMA/SMK/SK...
Darurat COVID-19, Pemkab Bekasi perpanjang waktu belajar di rumah
Sabtu, 28 Maret 2020 - 13:49 WIB
Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menerbitkan Surat Edaran Bupati Bekasi nomor 800/SE-31/Disdi...
 Kemenag izinkan penggunaan dana BOS dan BOP untuk pencegahan COVID-19
Jumat, 27 Maret 2020 - 14:26 WIB
Kementerian Agama mengizinkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasio...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)