Demokrat, PAN, PKB, dan PPP Deklar `Koalisi HBW`di Pilwakot Depok
Elshinta
Minggu, 02 Februari 2020 - 17:28 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
Demokrat, PAN, PKB, dan PPP Deklar `Koalisi HBW`di Pilwakot Depok
Foto: Hendrik I Raseukiy/Radio Elshinta

Elshinta.com - Semarak pilkada serentak di sejumlah wilayah di Indonesia pada 23 September 2020 mulai menggeliat. Demikian pula di Kota Depok. Setelah pendekalarasian `Koalisi Betawi Ngoempoel` antara Partai Gerindra dengan PDIP tanggal 24 Januari di sebuah resto. 

Selanjutnya, ada pula 'Koalisi HBW' pada 2 Februari kemarin. Ada empat partai 'tengah'-'menengah' yang mendeklarasikan berkoalisi di Hotel Bumi Wiyata Kota Depok. Keempat parti ini ialah PAN, PKB, PD, dan PP formasi serangan 4-3-3-2 dengan masing jumlah legislator. 

Mapannya, keduabelasan 'Koalisi HBW' ini terangkung 12 kursi di DPRD Kota Depok sehingga valid dapat mencalonkan pasangan bakal calon (pabalon) walkot dan wawalkot di Pilkada 23 September 2020. 

Disebutkan penggagas 'Koalisi HBW' ini, Ketua DPC PD Kota Depok Edi Sitorus, persekutuan ini dibentuk bersebab empat partai ini merupakan partai besar yang sudah mendapat persetujuan dari DPP partai masing-masing. 

"Koalisi ini karena partai besar. Semua parpol sudah diberikan kewenangan dan kita sudah berkoordinasi dari DPP masing masing," kata Edi Sitorus kepada Kontributor Elshinta, Hendrik I Raseukiy, Minggu (2/2). 

Deklair Edi, sekutuan ini belum mengusulkan nama pabalon yang diajukan di pilkada alasannya, lantaran parpol ini akan terlebih dulu melakukan telaah figur yang dipercayanya. 

Ketua DPC PPP Kota Depok, Qonita Luthfiyah maklumatkan, dalam persyarikatan ini membuat tiga kesepakatan yakni pertama, menetapkan visi dan misi sebagai acuan menentukan kepala daerah pada Pilkada 2020. 

"Kedua, sepakat membuat keputusan bersama dalam menentukan kepala daerah untuk pilkada Depok. Lalu ketiga, koalisi ini dibentuk bertujuan untuk menciptakan Kota Depok tertib, taat, dan takwa (tertata) dan unggul yang sesungguhnya. Kesepakatan ini keputusan bersama yang bersifat berkekuatan hukum tetap," ucap Qonita.

Yakin Qonita, terbentuknya pesyarikatan ini karena empat parpol ini ada kesamaan visi dan misi untuk mewujudkan Kota Depok baik.

Dilain pihak 'Koalisi Betawi Ngoempoel' punya formasi serang 10-10 untuk mengusung pabalon. Kuat duga, tim Betawi Ngoempoel ini akan menunjuk petahana walikota Depok Pradi Supriatna sebagai balon pilot Kota Depok sedangkan anggota PDIP mengambil posisi sebagai kopilot. Sedang PKS yang punya 12 kursi, masih berselera 'berkoalisi mono' bertekad menempatkan pabalonnya sendiri.

Kepala Divisi Konsultasi dan Komunikasi Politik Center Political Economic Law Studies (Cespels) Fuad Arham menanggapi, fenomena persekutuan atau koalisi parpol di Kota Depok hadapi Pilkada 2020 ini adalah keniscayaan sebagai posisi tawar. Apalagi bagi parpol yang punya jumlah kursi urutan kecil-menengah (UKM). 

Parpol UKM ini masih bergunjing-ganjing mencari kawan seiring. Sedangkan 'Koalisi HBW' ini masih rapuh oleh perkembangan dinamika politik di Kota Depok. Demikian pada 'Koalisi Betawi Ngoempoel' masih dinamis pada situasi dan kenyamanan masing-masing.

"Semua koalisi atau persekutuan ini masih dinamis, belum kuat. Apalagi 'Koalisi HBW' ini masih cair. Kan, masalahnya nanti pada siapa figur yang akan jadi dipasangbakalcalonkan? Pastilah masing-masing parpol ingin figur yang dikehedakinya yang didukung oleh rakan parpol yang lain," papar Fuad.

Masalahnya soal figur inilah nanti yang krusial memancing perbedaan. Tapi, bisa juga ada titik temu dengan imbalan konsekuensi-kompensasi yang disepakati. 

Kemudian, di luar kubu-kubu koalisi ini, adalah dinamika di PKS yaitu balon yang diusung. DPW PKS Kota Depok mengusung tiga kadernya, yakni Imam Budi Hartono, M Hafidh Natsir, dan Tengku Farida Rakhmawati. Kemudian ada pula, walau bukan anggota, PKS berpeluang mengusung dua figur yang dekat dengan keluarga besar PKS yaitu Walikota Depok Muhammad Idris Dan Sekda Kota Depok Hardiono.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Perludem sebut Pilkada baiknya ditunda pertengahan 2021
Selasa, 31 Maret 2020 - 11:54 WIB
Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem) menyarankan agar penyelenggaraan hari pemilihan ke...
Bawaslu Sumbar tetap awasi tahapan Pemilu kepala daerah
Kamis, 19 Maret 2020 - 07:26 WIB
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan tetap melakukan pengawasan tahapa...
Survei Pilgub Kepri: Elektabilitas Isdianto tertinggi
Sabtu, 14 Maret 2020 - 17:37 WIB
Menjelang pemilihan gubernur (Pilgub) Kepulauan Riau (Kepri) popularitas dan elektabilitas sejumlah ...
Relawan mulai gerak kumpulkan dukungan peserta Pilkada Sukoharjo
Jumat, 13 Maret 2020 - 15:58 WIB
Bakal calon peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah terus meng...
DPP PKS umumkan dua nama bakal calon Wali Kota Medan dan Kota Binjai
Jumat, 13 Maret 2020 - 10:06 WIB
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai pertama yang secara resmi mengumumkan nama bakal calo...
Polisi bentuk Satgas Nusantara pantau medsos Pilkada
Rabu, 11 Maret 2020 - 12:49 WIB
Kepolisian Resor Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nu...
Polri petakan potensi kerawanan Pilkada 2020
Minggu, 01 Maret 2020 - 19:29 WIB
Polri telah memetakan empat indikator indeks potensi kerawanan menjelang pelaksanaan pilkada serenta...
KPU lakukan sinergitas ke Polda Lampung
Minggu, 01 Maret 2020 - 16:27 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung melakukan sinergitas ke Polda Lampung guna mengantis...
Waketum DPP NasDem batal maju sebagai bakal calon gubernur Sulteng
Sabtu, 29 Februari 2020 - 18:14 WIB
Wakil Ketua Umum DPP NasDem Ahmad M Ali batal maju sebagai kandidat bakal calon gubernur Sulawesi Te...
Bawaslu Kalsel: Pilkada kabupaten banyak calon hingga rentan sengketa
Sabtu, 29 Februari 2020 - 17:38 WIB
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan Erna Kasypiah menyatakan, pilkada ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV